Home / Headline / DPRD Sumsel Desak Pemprov Sumsel Segera Anggarkan Dana Kekurangan Pembebasan Lahan Jembatan Musi IV

DPRD Sumsel Desak Pemprov Sumsel Segera Anggarkan Dana Kekurangan Pembebasan Lahan Jembatan Musi IV

BP/IST
Ketua komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel),RA Anita Noeringhati

Palembang, BP

 

Ketua komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel),RA  Anita Noeringhati mendesak, pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel segera mengatasi persoalan lahan di proyek pembangunan Musi IV Palembang. Dan segera menganggarkan dana kekurangan pembebasan lahan Jembatan Musi IV, karena hal ini merupakan persoalan yang harus segera di atasi secara cepat.

Baca:  Berjuang Dengan Menghilangkan Perbedaan Di Perang Lima Hari Lima Malam

Menurut Anita, Jembatan Musi IV rencanannya akan  di resmikan oleh presiden RI November ini juga namun hingga kini pembebasan lahannya ada yang belum selesai.

“Komisi IV meminta, agar Pemerintah Provinsi menganggarkan dana kekurangan pembebasan lahan Musi IV, karena pembangunan tersebut untuk kepentingan umum. Dana APBN itu untuk membangun, sedangkan Pemerintah Provinsi bertangggungjawab untuk bebaskan lahannya,” kata Anita ketika di temui di DPRD Sumsel, Rabu (7/11).

Baca:  Penerjemahan Alquran Ke Baso Palembang, Masuk Pembahasan Draft Final

Dia mengungkapkan, Pemerintah telah menganggarkan dana pembebasan lahan senilai Rp200miliar lebih, namun hanya terealisasi 9,7 miliar. Dan Pemerintah Provinsi harus menutupi anggaran kekurangan tersebut.

        Menurutnya lokasi pembebasan lahan di Jembatan Musi IV yang menjadi masalah di kawasan 14 Ulu Palembang.

“Sebab, efek dari belum tuntasnya pembebasan lahan berdampak tidak baik bagi masyarakat sekitar dan pembangunan musi IV sendiri. Masyarakat yang memiliki usaha di tempat tersebut, jadi ragu-ragu untuk melanjutkan usahanya,” kata Anita.

Baca:  KOPZIPS Ziarahi  Ungkonan Makam Pangeran Kramo Jayo

Hal ini juga berdampak bagi pembangunan Musi IV, yang harusnya berjalan lancar namun terhambat karena persoalan lahan yang belum tuntas.

“Menurut undang-undang, untuk pemetaan lokasi itu limit waktunya 2 tahun, setelah itu di perhitungkan kembali. Kalau nanti jembatan itu di resmikan presiden, bagaimana mereka yang belum di bayar gantirugi itu,” kata Anita.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Anggaran Rp13,2 Miliar Untuk Insentif Guru Honor di Sumsel Macet

Palembang, BP Anggaran Rp13,2 Miliar di APBD Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2019 untuk intensif Guru honor seluruh Sumsel tidak bisa ...