Home / Headline / KUHP Belum Mengatur Penyelundupan HP

KUHP Belum Mengatur Penyelundupan HP

Anggota DPR RI Teuku Taifiqulhadi

Jakarta, BP— Anggota  DPR RI Teuku Taifiqulhadi menegaskan,  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur penyelundupan gatget, handphone (hp), tab dan sejenisnya. Itu masuk ke dalam pasal kepabeanan pemalsuan yang bisa dipidana penjara selama 6 tahun

”Dalam revisi KUHP,  penyelundupan ini bisa masuk ke pasal darurat atau lex spcialist,” kata Teuku politisi Partai Nasdem tersebut  di ruangan wartawan DPR Jakarta, Selasa (6/11).

Baca:  Kader Partai Jadi Target KPK Jelang Pilkada 2018

Eva Kusuma dari PDIP  mengakui  penyelundupan  merugikan negara hingga triliunan rupiah. Kasus ini seharusnya ditangani  bea cukai, karena investor itu terbuka pada regulasi pengaturan pajak, terutama negara  Singapura, Hongkong, dan Guangzou  yang rawan menyelundupkan gatget tersebut.

 Eva menambahkan, negara tidak mendapat manfaat dari barang-barang selundupan, serta tidak mungkin masuk ke dalam APBN. “Kecuali dengan sistem pembuktian terbalik. Sehingga bea cukai harus kontrol barang impor khususnya terkait menguatnya dollar AS,” jelas Eva. #duk

Baca:  DPR Setujui Dana Kelurahan Jika Miliki Payung Hukum
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DPRD Sumsel Minta Inventarisir Ulang Lahan Pemprov Yang di BOT

Palembang, BP   Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan HA Syarnubi SP MM meminta perhatian pemprov melalui BPKAD bidang aset untuk ...