Home / Headline / Pemerintah Perlu Inventarisir TKI yang Bakal Dieksekusi Mati

Pemerintah Perlu Inventarisir TKI yang Bakal Dieksekusi Mati

Jakarta, BP–Anggota  MPR RI Yandri Susanto menilai, eksekusi mati terhadap  Tuti Tursilawati asal Majalengka, Jabar, beberapa hari lalu di Arab Saudi maupun TKI lain di luar negeri, merupakan bukti  perlindungan pemerintah kepada TKI masih lemah.

“Kasus hukuman mati yang mengancam TKI tak hanya terjadi di Arab Saudi namun  di negara  Malaysia, bahkan China, dengan berbagai kasus. Agar perlindungan TKI bisa maksimal,  bangsa Indonesia perlu meningkatkan daya tawar.,” ujar Yandri di ruangan wartawan wartawan DPR Jakarta, Senin (5/11).

Menurut Yandri, supaya  kejadian serupa tak terulang,  pemerintah diharap menginventarisir siapa-siapa lagi TKI yang akan menunggu giliran  hukuman mati. Selanjutnya pemerintah berperan aktif untuk mencegah itu.

Baca:  Ketua MPR: Tanpa Persatuan Takkan Lahir Indonesia

Untuk  melakukan perlindungan atau hubungan diplomasi, lanjut dia, pemerintah jangan  hanya melakukan secara formal, namun pertemuan tokoh informal seperti mempertemukan ulama besar juga merupakan salah satu siasat melindungi TKI.

“Yang tidak kalah penting pemerintah harus  menciptakan lapangan kerja agar rakyat pencari tidak bepergian ke  luar negeri mencari nafkah,” kata politisi dari PAN tersebut.

Dia mengaku  prihatin atas musibah yang menimpa TKI. Karena, Tuti membela diri atas kejahatan yang dilakukan  majikannya. “Dia membela diri karena hendak diperkosa majikan. Anehnya majikan yang memperkosa tidak diproses secara hukum.  Tuti  tak akan melakukan demikian bila tidak ada sesuatu yang mengancam dirinya,” ucapnya.

Baca:  Indonesia-Argentina Belajar Demokrasi yang Baik

Ichsan Firdaus anggota MPR dari Partai Golkar menjelaskan, sebelum dieksekusi mati,  Tuti telah menjalani hukuman sejak 2011 dalam kasus pembunuhan majikan. Selama menjalani hukuman hampir dipastikan tidak ada komuniknasi atau pemberitahuan dari  Arab Saudi kepada  Indonesia tentang rencana eksekusi tersebut. “Sebetulnya sudah ada perjanjian dengan Arab Saudi untuk memberikan infomasi kepada Indonesia tentang TKI yang menjalani hukuman. Tapi, kesepakatan tersebut tidak djalankan Arab Saudi,” jelasnya.

Baca:  Ketua MPR Baca Puisi Dalam Acara Forhati

Direktur Kerjasama Luar Negeri BNP2TKI Freddy Luar Negeri mengatakan, setelah kasus hukum yang menimpa Tuti dinyatakan inkra, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah hukuman mati, hanya saja Arab Saudi tidak mengenal hukum bilateral. “Pemerintah terus mengupayaka pendekatan formal dan informal kepada semua negara bila ada TKI tersangkut kasus huku mati. Banyak TKI yang telah diselamatkan dari hukuman mati, dan memang Arab Saudi memang agak unik dari negara lain,” paparnya. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DPRD Sumsel Minta Inventarisir Ulang Lahan Pemprov Yang di BOT

Palembang, BP   Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan HA Syarnubi SP MM meminta perhatian pemprov melalui BPKAD bidang aset untuk ...