Home / Headline / Forum Paripurna Sepakati 55 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2019

Forum Paripurna Sepakati 55 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2019

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas

Jakarta, BP–Badan Legislasi (Baleg) DPR melaporkan 55 rancangan undang-undang yang akan dimasukkan ke Prolegnas prioritas 2019 dalam sidang paripurna. Forum paripurna menyepakati 55 RUU itu masuk dalam Prolegnas Prioritas 2019.

Laporan tersebut dibacakan  Ketua Baleg Supratman Andi Agtas dalam rapat paripurna DPR di Gedung DPR Jakarta, Rabu (31/10).

“Saya atas nama Baleg menyampaikan laporan hasil koordinasi Baleg dengan Menkum HAM serta DPD atas penyusunan Program Legislasi Nasional rancangan undang undang prioritas tahun 2019 dan perubahan Program Legislasi Nasional tahun 2015-2019,” kata Supratman.

Baca:  Pertumbuhan Ekonomi Ditentukan Faktor Investasi

Menurut dia,  secara keseluruhan ada 189 RUU yang masuk dalam Prolegnas 2015-2019. Ada 4 RUU baru  dimasukkan dalam Prolegnas 2015-201 Serta 55 RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2019.

“Perinciannya  43 RUU Prolegnas 2018 dan 12 RUU baru. Jumlah RUU dalam Prolegnas Prioritas 12 RUU baru dan 43 dari Prolegnas 2018,” katamya.

Baca:  HMI Harus Melahirkan Kader Ekonom Andal

Ketika   Agus Hermanto  selaku pemimpin rapat mempertanyakan kepada hadirin apakah dapat disetujui, anggota dewan secara serempak manjawab setuju. Berikut 12 RUU baru yang masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2019:

7 RUU Usulan DPR,  RUU tentang Perubahan atas UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,  RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, RUU tentang Perubahan atas UU No 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU tentang Perubahan atas UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, RUU tentang Permusikan, RUU tentang Keamanan dan Pertahanan Siber dan  RUU tentang Perubahan atas UU No 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Baca:  DPR Setujui Dana Kelurahan Jika Miliki Payung Hukum

4 RUU Usulan Pemerintah yakni  RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Perlindungan Data Pribadi dan  RUU Usulan DPD yakni RUU tentang bahasa daerah. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DPRD Sumsel Minta Inventarisir Ulang Lahan Pemprov Yang di BOT

Palembang, BP   Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan HA Syarnubi SP MM meminta perhatian pemprov melalui BPKAD bidang aset untuk ...