Home / Headline / Desakan Pencabutan SK Gubernur Sumsel No 142 /III/KPS 1983 Tentang Penghapusan Marga Menguat

Desakan Pencabutan SK Gubernur Sumsel No 142 /III/KPS 1983 Tentang Penghapusan Marga Menguat

BP/DUDY OSKANDAR
Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Irwan saat berpoto bersama usai acara silaturahmi Unsur Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Ormas Islam dengan tema ” Revitalisasi Ormas Islam dalam Menjaga Keutuhan NKRI” di gelar di Griya Agung Palembang, Selasa (30/10).

Palembang, BP

Desakan untuk  mencabut  SK Gubernur Sumsel No 142 /III/KPS 1983 dimana marga dalam artian pemerintahan telah di hapus dengan seluruh perangkat oleh Gubernur Sumsel dan Pemerintah Provinsi Sumsel semakin menguat.

“Saya juga berpikir  kenapa kita pasirah tidak ada lagi, dulu ingat ketika ada pasirah , kokoh betul, tapi di padang tetap bertahan sekarang, wali nagari, saya kira kalau pasirah di kembalikan itu sangat bagus sekali, saya setuju itu, jadi boleh lah nanti usul bersama-sama  karena ini untuk kebaikan masyarakat, ada tokoh yang di figurkan , kami ada pasirah sana, pasirah sini, saya kita, marga ini harus kita hidupkan kembali, saya juga sepakat,” kataKetua Majelis Ulama Indonesia (MUI)  Sumsel, Prof. Dr. Aflatun Muchtar  saat menjadi nara sumber dalam acara silaturahmi Unsur Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dengan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Ormas Islam dengan tema ” Revitalisasi Ormas Islam dalam Menjaga Keutuhan NKRI” di gelar di Griya Agung Palembang, Selasa (30/10).

Baca:  Sandiaga Uno Ajak Berwirausaha Sekaligus Menangkan ASRI

Mengusulkan pengembalian ke marga menurutnya boleh di lakukan, masalah diterima atau tidak itu nanti namun perjuangan harus dilakukan karena manfaatnya amat banyak sekali setelah tidak ada marga ini masyarakat agak bebas luar biasa.

Hal senada dikemukakan Pangdam II/Sriwijaya, Mayjen TNI Irwan  menyarankan agar diusulkan saja pencabutan SK Gubernur Sumsel No 142 /III/KPS 1983 dimana marga dalam artian pemerintahan telah di hapus dengan seluruh perangkat oleh Gubernur Sumsel.

“Kalau memang ada peraturan daerah berkaitan dengan desa tapi saya berasal dari Sumatera Barat tetap ada nagari disana, itu khan kebijakan pemerintah provinsi saja, tinggal di salurkan kepemerintah provinsi nanti akan diskusikan oleh akademisi-akademisi yang pandai tentang itu , apa makna desa dan marga  tetapi di padang tetap Nagari dia, tetap berjalan , termasuk cagar budaya , Kesultanan Palembang Darussalam dan Kerajaan Sriwijaya, masih ada enggak peninggalannya , di lestarikan enggak oleh masyarakat adat kita, kalau belum mari kita dorong, UPT-UPT terkait dengan itu,” katanya.

Baca:  Dodi Giri Menang di 11 Kabupaten dan Kota

Ketua Dewan Kesenian Palembang (DKP) Vebri Alintani menilai politik pembangunan saat ini di Sumsel  lebih di fokuskan kepada  ekonomi pertumbuhan sejak orde baru  sehingga membubarkan marga  tahun 1979  dan SK Gubernur Sumsel No 142 /III/KPS 1983.

“ Marga bubar hanya untuk kepentingan investasi, maka lembaga marga ini yang harus kita hidupkan kembali untuk menghidupkan dan merevitalisasi nilai-nilai kita, maka Gubernur saya kita harus berpikir bagaimana mencabut kembali SK Gubernur Sumsel No 142 /III/KPS 1983 itu tentang penghapusan marga dan pemberlakuan desa,” katanya.

Sedangkan tokoh pemuda Sumsel Beni Mulyadi melihat  banyak hilang cagar budaya di Sumsel. Walaupun Sumsel memang di kenal daerah aman dan damai.

Selain itu dengan sistim pemberintahan desa yang diberlakukan di Sumsel dimana marga di hapuskan ,” Itu di ganti dengan sistim desa, jadi kami Sumsel ini di rampok mentah-mentah, tapi sistim pemerintahan marga yang harus di hidupkan dan perangkatnya,” katanya.

Baca:  Gubernur Sumsel H Alex Noerdin Ucapkan Salam Perpisahan Ke Masyarakat

Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengapresiasi kegiatan yang bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan antar ormas di Sumatera Selatan, serta lebih meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan jajaran ormas di Provinsin Sumsel. Juga sebagai upaya perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada kesempatan tersebut Deru berharap  kepada ormas untuk dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di daerah, mengatasi berbagai kendala dan hambatan, serta permasalahan yang ada di Sumsel.

“Marilah kita terus berkiprah sesuai dengan bidang konsentrasinya masing-masing, dalam memberikan sumbangsih terbaiknya kepada masyarakat Sumsel.” ajaknya

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Zulkarnain Adinegara. Dalam pemaparan jenderal bintang dua polisi lulusan Akpol 1985 tersebut, terdapat statement yang menguatkan pemaparan pertama dan kedua.

“Indonesia sudah melengkapi syarat sebagai negara yang maju, yakni memiliki daerah yang luas, penduduk yang banyak. Hanya saja SDM yang ada perlu dikelola dengan lebih baik. Umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia jangan mau diadu domba. Jangan ada ideologi seperti Khilafah yang berniat menggantikan Pancasila karena hasilnya nanti akan seperti Syiria yang hingga kini berkutat pada konflik,” katanya.

“Apalagi saat ini adalah tahun-tahun politik. Jangan mau dipecah belah dengan kabar-kabar hoax yang dapat merusak persatuan di antara kita. Jangan menggunakan black campaign, politik identitas/politisasi SARA menjelang Pemilu 2019 yang sangat rawan ancaman memecah belah persatuan, serta waspadai potensi infil.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Koleksi 29 Emas, Alang-Alang Lebar Pimpin Klasmen Porkot Sementara

Palembang, BP Persaingan perebutan juara umum pada perhelatan Pekan Olahraga Kota (Porkot) X yang digagas oleh KONI Kota Palembang pada ...