Home / Headline / Marga Masih Bisa di Hidupkan di Sumsel

Marga Masih Bisa di Hidupkan di Sumsel

BP/DUDY OSKANDAR
Suasana Diskusi di Radio BP Trijaya , Selasa (23/10) pukul 15.00
“ Pemberlakuan Kembali Marga di Sumsel.. Mungkinkah?

Palembang, BP

 Berbicara tentang marga di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) adalah Marga dalam arti sistim pemerintahan  dan marga dalam kesatuan masyarakat adat.

Menurut pengamat hukum adat yang juga mantan anggota Dewan Adat Sumsel H Albar S Subari SH SU menilai marga dalam arti pemerintahan menurutnya  sejak SK Gubernur Sumsel No 142 /III/KPS 1983 dimana marga dalam artian pemerintahan telah di hapus dengan seluruh perangkat oleh Gubernur Sumsel dan Pemerintah Provinsi Sumsel.

Namun Marga dalam pengertian masyarakat adat tetap di akui oleh SK Gubernur Sumsel No 142 /III/KPTS 1983 dalam butir kedua dan butir ke tiga  dimana semua permasalahan masyarakat adat diserahkan Bupati dulu tingkat II sambil menunggu kebijakan pusat  maka  marga dalam pengertian hukum adat ini  disebut dengan kesatuan masyarakat adat yang selanjutnya disebut lembaga adat .

Karena lembaga adat ada nama barunya dikeluarkan perda No  12 tahun 1988 .

“ Jika ingin menghidupkan marga  saya masih positip marga dalam arti masyarakat adat bukan marga dalam artian pemerintahan karena  marga  dalam arti pemerintahan  itu terkait dengan norma-norma sudah berlaku sekarang dan tidak mungkin kita merubah itu , tapi kalau marga sebagai masyarakat adat secara konstitusional  jelas pasal 18 B  UUD 45 ayat II mengatakan Negara mengakui kesatuan kesatuan masyarakat adat  beserta hak-hak tradisionalnya, dalam hak tradisional itu termasuklah hukumnya , tinggal lagi di operasionalkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten,” katanya dalam Diskusi di Radio BP Trijaya , Selasa (23/10) pukul 15.00 “ Pemberlakuan Kembali Marga di Sumsel.. Mungkinkah?

Baca:  Pol PP Sumsel Belum Bisa Tertibkan Alat Sosialisasi Paslon

      Karena disitu menurutnya, diamanatkan  kalau masyarakat hukum adat  kalau mereka sudah di perdakan ( peraturan daerah) , sayangnya di Sumsel  ketika provinsi belum ada perdanya , yang saya tahu baru dua kabupaten  yang membuat perda itu,   yaitu Banyuasin dan Muaraenim.

“Kami kemarin di Pagaralam , sudah membentuk hutan adat di dusun Benawe sudah di SK kan Walikota ada namanya hutan adat, nanti kita membentuk hutan adat di Muaraenim, awal November ada rakor untuk membahas itu dari pusat,” katanya.

      Pembentukan hutan adat ini menurutnya, amanah dari Negara mengakui hak-hak tradisionalnya  salah satunya hak ulayat, hak ulayat tergabunglah tanah, hutan, ituhak asasi masyarakat adat yang tidak bisa di sepelekan , tinggal kebijakan apakah mau kabupaten kota dan provinsi membuat perda tersebut sampai sekian tahun belum terbentuk.

Baca:  DPRD Sumsel Minta Aparat Tindak Penebangan Liar Di TNKS

      “Soal pengambil alihan lahan itu termasuk dalam konsep semua  harta, memberikan kuasa kepada bupati untuk mengatur dan pentertibkan  semua hak milik marga, jadi diserahkan Bupati untuk ngurusnya  namun bentuk mengurus sampai  sampai hari ini belum ada wujud, malah barang adat sudah banyak hilang , rumah adat hilang, karena tidak diurus sesuai amanat ini tadi,” katanya.

Menurutnya di Sumatera Barat  yang di hapus bukan nagari tapi jorong-jorong di bawah nagari , mestinya dulu Sumsel  yang di hapus bukan marga tapi dusun.

Sedangkan Ketua Badan Pengurus Harian  Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Aman) wilayah Sumsel, Rustandi Adriansyah  mengatakan, penghancuran masyarakat adat di Sumsel melalui  SK Gubernur Sumsel No 142 /III/KPTS 1983 dan sebagai alasan pengambilalihan hak-hak otonom masyarakat  marga di Sumsel .

“Bahwa kenapa diajukan petisi pencabutan SK Gubernur Sumsel tersebut tidak serta merta mengangkat dalam situasi seperti ini  namun memerlukan aturan yang lain tapi paling tidak secara simbolis dan normatip  bahwa Sumsel lewat Gubernur mengakui keberadaan marga dan mengakui kesalahan masa lalu  yang telah memberangus sistim marga tersebut,” katanya.

Baca:  KPU Sumsel Serahkan Salinan SK Penetapan Gubernur Terpilih ke DPRD Sumsel

      Dan sampai saat ini tidak sampai 10 persen wilayah adat di Sumsel.

“ Di Sumsel sebenarnya tidak ada tanah negara disitu, itu tanah adat jelas, hampir semua wilayah masuk dalam wilayah adat, tapi kemudian situasi sekarang marga pada kenyataan yang lahan adat dimiliki tidak sampai 10 persen karena selebihnya diambilalih negara dan alih fungsikan  ke swasta, sampai sekarang sejak 1990 sengketa lahan secara sporadis terjadi, dan ini ancamanan bagi ketahanan nasional,” katanya.

Pengamat sejarah, Beni Mulyadi mengharapkan agar pemerintahan marga ini dihidupkan kembali karena menurutnya marga lah jawaban akan semua permasalahan masyarakat tingkat bawah seperti sengketa lahan, karhutla, kemiskinan dan sebagainya. Menurutnya ini merupakan genosida budaya dari masa lalu yang harusnya tidak boleh terjadi.

“Marga dalam arti pemerintah dan Marga dalam arti kesatuan Adat  harus di hidupkan karena itu satu kesatuan, semuanya bisa terjadi tinggal kemauan saja,  mau atau tidak,” katanya. #osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Koleksi 29 Emas, Alang-Alang Lebar Pimpin Klasmen Porkot Sementara

Palembang, BP Persaingan perebutan juara umum pada perhelatan Pekan Olahraga Kota (Porkot) X yang digagas oleh KONI Kota Palembang pada ...