Home / Headline / Desak Pemkot Bertindak Tegas Soal Hotel Ibis

Desak Pemkot Bertindak Tegas Soal Hotel Ibis

 

BP/IST
Ketua Komite Aksi Untuk Kedaulatan Rakyat Palembang,(KAUKRP),Andreas OP

Palembang,BP

Komite Aksi Untuk Kedaulatan Rakyat Palembang,(KAUKRP) mendesak Pemerintah Kota Palembang untuk bertindak tegas terkait belum dicabutnya  Ijin Mendirikan Bangunan,(IMB) Hotel Ibis sebab permasalahannya sudah terang dan terbukti dilapangan walikota Palembang juga diminta untuk segera membentuk satuan tugas,(satgas) Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.(PPLH) untuk menginvestigasi lapangan atas persoalan yang ada.

“Persoalan IMB Hotel Ibis sudah berlarut-larut padahal sudah jelas pelanggarannya”, kata Ketua Komite Aksi Untuk Kedaulatan Rakyat Palembang,(KAUKRP),Andreas OP, Rabu, (24/10).

Oleh sebab itu, lanjut Andreas, pihaknya beberapa waktu lalu melakukan aksi guna menuntut walikota Palembang membentuk Satuan tugas, (satgas) yang terdiri dari unsur DPRD kota, Dinas PUPR, Dinas LHK, Satpol-PP dan aktivis lingkungan untuk melakukan sidak ke Hotel Ibis khususnya dan hotel-hotel lain serta mall di Kota Palembang jika terbukti melanggar perundang-undangan maka pihaknya mendorong agar dilakukan penutupan dan pembongkaran.

Baca:  Megawati Pimpin Rakerdasus DPD PDIP Sumsel

Pihaknya, dalam hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 8 sebagai bentuk penguatan hak-hak PPLH. Selain itu, Pasal 53 PP 27/2012 juga mengatur kewajiban pengusaha menyampaikan laporan ijin lingkungan per 6 bulan sekali.

Pelanggaran Hotel Ibis sudah sangat jelas terlihat terkait kontruksi yang melewati garis sepadan jalan dan melanggar garis sepadan bangunan, belum lagi persoalan ground anchor yang merusak lahan masyarakat sekitar serta jalan umum sehingga menimbulkan kerugian. Harusnya ijin dicabut.

Baca:  DPRD Sumsel Harapkan PT RMK Membuat Jalan Khusus Batubara

“Kalau ada pembangunan yang sudah jelas persoalan pelanggarannya tapi masih diberikan ijin atau sangsi tegas tidak diberikan tentu ada pertanyaan ada apa?,” katanya.

Andreas menambahkan tindakan tegas dan berani menegakkan UU 32 tahun 2009 atas pelanggaran yang dilakukan pengembang Hotel Ibis sangat dinantikan berupa pencabutan IMB serta pembongkaran bangunan Hotel Ibis jika pelanggaran terbukti.

Bahkan,walikota Palembang harus menerapkan Permen LH RI Nomor 27 tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat kerusakan ingkungan hidup.Pihaknya akan terus memantau proses ini jika belum diberlakukan tindak tegas maka aksi-aksi lanjutan akan terus dilakukan hingga Pemkot Palembang menindak tegas seluruh pelanggaran yang dilakukan dalam proses pembangunan Hotel Ibis.

Baca:  23 Juni, RSUD Sumsel Diresmikan Menkes

Apalagi urusan Hotel Ibis sudah bisa dikatakan selesai menyusul tidak diterimanya kasasi Pemerintah Kota Palembang dan PT Indo Citra Mulia,(ICM) di Mahkamah Agung.

“Kita juga akan menyurati Komisi 1 DPRD Kota Palembang terkait kinerja Aparatur Sipil Negara yang terkait dengan pembangunan Hotel Ibis dan pembangunan lainnya di Kota Palembang”,tambahnya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Belman Karmuda Tutup Usia

Palembang, BP Mantan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang juga Kepala Biro Kesra Setda Sumsel Belman Karmuda meninggal ...