Home / Headline / DPR Setujui Dana Kelurahan Jika Miliki Payung Hukum

DPR Setujui Dana Kelurahan Jika Miliki Payung Hukum

Anggota Komisi II DPR RI Budiman Soedjatmiko

Jakarta, BP— Anggota Komisi II DPR RI Budiman Soedjatmiko menegaskan,  usulan  dana kelurahan dimulai 2016   oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia  (Apeksi), karena  kemiskinan banyak juga di kota,  bukan hanya  di desa.

“Hampir semua kota di Indonesia memiliki warga miskin sehingga perlu dialokasikan dana untuk kelurahan sebagaimana dana desa. Dan dana kelurahan tersebut akan dikonkritkan dalam waktu dekat,” ujar Budiman  di ruangan wartawan DPR Jakarta, Selasa (23/10).

Baca:  DPR Berharap E-KTP Diperoleh Warga Sebelum Pilkada 2018

Menurut Budiman, dana desa tahun 2019 (APBN)  mencapai Rp 73 triliun dan  berdampak positif pada  perekonomian rakyat, khususnya usaha kecil menengah (UKM). Bahkan  perbaikan infrastruktur dan usaha lain.

Dikatakan, kalau revisi UU Dana Desa disetujui Partai  Gerindra dan PAN, maka dana kelurahan bisa direalisasikan. Persetujuan DPR diperlukan untuk mengeksekusi dana kelurahan mengingat APBN memiliki pagu Rp3 triliun untuk menopang 8.300 kelurahan.Tiap kelurahan akan mendapat Rp 300 juta hingga Rp 400 juta per tahun, tergantung jumlah penduduk.

Baca:  LGBT Bertentangan Dengan Ajaran Agama

 Nizar Zahro Politisi Partai Gerindra mengatakan, partainya  mendukung dana kelurahan tersebut, jika memiliki payung hukum. Sebab, dalam APBN 2019 tak ada alokasi anggaran untuk dana kelurahan tersebut.

“Kalau  memiliki regulasi dan  aturannya jelas, Gerindra mendukung. Di RUU APBN 2019 tak ada dana kelurahan, kecuali  dana transfer daerah, dana desa dan dana alokasi khusus,” tambahnya.

Baca:  Indonesia Punya Peran Penting Jaga Stabilitas Kawasan

Sebelumnya pemerintah menetapkan dana desa  Rp 60 triliun APBN 2018, dan dana transfer daerah Rp 706,1 triliun. Dana itu akan dievaluasi pemerintah (Kemendagri, Kementeriandes dan PDT, Menteri Transmigrasi, dan Menkeu RI.

Data BPS menujukkan jumlah penduduk miskin  berkurang sekitar 630 ribu orang menjadi 25,95 juta  pada Maret 2018 dari  26,58 juta orang pada September 2017. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DPRD Sumsel Minta Inventarisir Ulang Lahan Pemprov Yang di BOT

Palembang, BP   Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan HA Syarnubi SP MM meminta perhatian pemprov melalui BPKAD bidang aset untuk ...