Home / Headline / Wakil Ketua MPR: Rakyat Masih Banyak Miskin, Pemilihan Langsung Tidak Efektif

Wakil Ketua MPR: Rakyat Masih Banyak Miskin, Pemilihan Langsung Tidak Efektif

Wakil Ketua MPR Mahyudin

Jakarta, BP–Wakil Ketua MPR Mahyudin  mengatakan, demokrasi kita ala Indonesia  adalah demokrasi  berbiaya mahal. Sehingga ketika terpilih menjadi bupati, walikota atau gubernur mereka akan  mencari duit dengan berbagai cara dan memanfaatkan jabatan yang pada gilirannya  berurusan dengan hukum karena kasus korupsi.

“Terus terang banyak yang menawari saya  maju menjadi gubernur Kaltim, Kemudian saya   menghitung berapa besar biaya untuk itu, dan ternyata sekitar Rp 50 miliar. Saya berpikir realistis aja kalau saya mempunyai  uang sebesar itu lebih baik digunakan untuk membeli lahan kebun sawit,” ujar Mahyudin di Yogjakarta,  Sabtu (20/10) dalam acara presgathering wartawan  DPR.

Baca:  Kita Rajut Kembali Rasa Persatuan

Menurut Mahyudin, idealnya tiap negara memiliki ciri demokrasi sendiri yang berbeda dengan negara lain seperti  Amerika dan  Inggris. “Kita  mestinya   punya demokrasi sendiri sesuai dengan kultur Indonesia. Menurut saya pemilihan kepala daerah  langsung seperti sekarang  tidak  berjalan efektif karena rakyat  masih banyak yang miskin,” tutur Mahyudin.

Dikatakan,  demokrasi ala Indonesia sebaiknya   mengedepankan musyawarah mufakat, bukan demokrasi copy paste dari negara Barat.  “Perlu dikaji ulang sistim demokrasi kita. Hitung aja berapa banyak kepala daerah terkena OTT oleh KPK. Mau dibawa kemana bangsa ini ketika kepala daerah bahkan segerombolan anggota dewan  ditangkap KPK,” jelasnya.

Baca:  Delegasi Ormas Islam Temui Ketua MPR

Dia berharap pemilihan gubernur, bupati, walikota dilaksanakan secara musyawarah mufakat di DPRD saja. Selain biaya lebih murah juga  bisa menjamin pemimpin berkualitas, Dan yang tidak kalah penting  Mahyudin berpesan kepada kalangan wartawan untuk membuat berita  yang tidak memanaskan suasana.

Anggota MPR Arwani Thomafi menjelaskan,  pemilu legislatif dan presiden secara serentak  pada 17 April 2019 membawa dinamika dan potensi tersendiri. Salah satunya potensi kecurangan yang harus diwaspadai. Persoalannya, Indonesia belum mempunyai pengalaman menyelenggarakan Pileg dan Pilpres secara bersamaan.

Baca:  MPR Berharap Kemendagri Segera Tuntaskan E-KTP

“Kita tidak punya pengalaman dalam Pemilu serentak. Kalau terjadi ketegangan, hal itu biasa-biasa saja. Ini terlihat dari perang isu di masyarakat. Parpol pun menghadapi persoalan yaitu dilema partai politik antara mengutamakan perolehan kursi di legislatif atau memenangkan calon presiden,” kata Arwani.

 Arwani menambakan, parpol lebih berkonsentrasi bagaimana meraih kursi sebanyak-banyaknya di legislatif. Yang dikhawatirkan adalah kecurangan yang tidak diantisipasi penyelenggara pemilu. Sehingga penyelenggara pemilu harus adil, jujur, dan tidak korup. Selama ini  ada oknum KPU dan Bawaslu main curang dengan oknum caleg dan parpol. Ini yang membuat suasana menjadi tegang. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DPRD Sumsel Minta Inventarisir Ulang Lahan Pemprov Yang di BOT

Palembang, BP   Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan HA Syarnubi SP MM meminta perhatian pemprov melalui BPKAD bidang aset untuk ...