Home / Headline / Hari Kedua Rakor Evaluasi dan Pelaporan Pilkada se Sumsel

Hari Kedua Rakor Evaluasi dan Pelaporan Pilkada se Sumsel

BP/IST
Ketua KPU Sumsel Aspahani

#Dibentuk 4 Kelompok Pembahasan 

 

 

Palembang, BP

Dalam membahas pelaporan dan evaluasi Pilkada serentak provinsi dan kabupaten kota Sumatera Selatan, dibentuk empat tim kecil yang terdiri dari berbagai divisi dari perwakilan KPU provinsi dan Kabupaten/kota, pada hari kedua Rapat Kordinasi Evaluasi dan Pelaporan Pilkada se Sumsel, Jumat (19/10).

Sekretaris KPU Sumsel MS Sumarwan menjelaskan, peserta rakor dibagi menjadi empat kelompok pembahasan yakni, Keuangan dan Logistik, SDM dan Partisipasi Masyarakat, Perencanaan dan Data serta kelompok Teknis dan Hukum.

“Pembagian kelompl ini dilakukan agar pembahasan evaluasi dan pelaporan lebih fokus,” jelasnya.

Setiap kelompok akan mengevaluasi apa saja yang terjadi program kegiatan yang mereka jalani. Merangkum semua persoalan, masukan, saran dan solusi yang akan menjadi rekomendasi untuk kegiatan kedepan.

Baca:  KPU Sumsel Proses Percetakan APK

“Output dari kegiatan ini akan kita buat berita acara sebagai evaluasi pelaporan dan acuan kegiatan selanjutnya,” jelasnya.

        Sebelumnya, guna membahas evaluasi dan pelaporan tahapana Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel dan 17 KPU Kabupaten/Kota menggelar rapat kordinasi, 18-20 Oktober 2018 di hotel Wyndam Palembang.

Dalam kata sambutannya, Ketua KPU Sumsel Aspahani mengatakan, hasil evaluasi akuntabilitas ini dinilai akan dinilai semua orang, berapa dana yang diajukan, berapa yang terpakai, untuk kegiatan apa saja, berapa anggaran yang dikembalikan dan apa alasanya dikembalikan, semua harus dipaparkan denga jelas. “Karena ini dana publik, harus transparan,” jelasnya.

Dia melanjutkan, berdasarkan hasil catatan keuangan, Nota Pengajuan  Hibah Daerah KPU Sumsel sebesar Rp 318 miliar kemudian yang diterima Rp 298 M dan yang pergunakan tidak sebanyak itu hanya sekira RP 239 miliar, artinya ada pengembalian sekira Rp 60M.

Baca:  BPPD Sumsel Tonggak Perkembangan Pariwisata Sumsel

“Meski dengan sisa anggaran tersebut, artinya kita bisa menyelesaikan semua tahapan pemilihan dengan baik, efektif dan efesien,” katanya.

 Aspahani menjelaskan, terjadinya sisa anggaran tersebut karena KPU dapat menghemat pengeluaran dengan kualitas kegiatan yang sama. “Salah satu contohnya seperti pengadaan kertas suara yang dianggarkan Rp 800 perlembar, tapi dalam prakteknya Rp 150 sampai Rp 250 perlembar. Selain itu, kita juga menyiapkan dana Pemilihan  suara ulang yang tidak terpakai,” katanya.

Kenapa terjadi kelebihan anggaran ini harus dijelaskan detail. Karena pada p prinsipnya terjadinya sisa anggaran bisa menimbulkan dua kesimpulan. Penilaian positifnya pengelolaan anggaran yang efektif dan efesien sementara yang negatifnya kurang penyerapan anggaran.

Baca:  Cegah Terorisme Di Sumsel

“Di sini membuat pelaporan sedemikian rupa untuk menjelaskan kalau yang kita lakukan ini efektif dan efesien,” katanya.

 Sementara itu Kabag SDM dan Program KPU Sumsel,  Ahmad Zakir selaku ketua pelaksana kegiatan melaporkan, tujuan dan sasaran kegiatan ini untuk memastikan apakah setiap tahapan Pilkada tahun 2018 telah berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Selain itu, untuk mengukur hasil kinerja penyelenggara Pilkada serentak tahun 2018 di KPUDprovinsi Sumatera Selatan dan seluruh KPU kabupaten kota Sumatera Selatan.

“Permasalahan yang timbul selama pelaksanaan, sekaligus rekomendasi perbaikan atau solusi atas permasalahan yang terjadi,” katanya.

Rakor ini diikuti oleh semua komisioner KPU kabupaten/kota, sekretaris dan kasubag. “Acara berlangsung tiga hari 18-20 oktober 2018,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DPRD Sumsel Minta Inventarisir Ulang Lahan Pemprov Yang di BOT

Palembang, BP   Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan HA Syarnubi SP MM meminta perhatian pemprov melalui BPKAD bidang aset untuk ...