Home / Headline / KPU Dan Bawaslu Sumsel Jangan Batasi Rezeki Media Di Pileg Dan Pilpres

KPU Dan Bawaslu Sumsel Jangan Batasi Rezeki Media Di Pileg Dan Pilpres

BP/DUDY OSKANDAR
Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel),menggelar rapat kordinasi dengan mitra kerja dan penandatangan nota kesepahaman dalam rangka pengawasan kampanye pemilu 2019.Dalam acara yang berlangsung di gedung Bawaslu jalan OPI Raya Jakabaring,Senin (15/10).

Palembang, BP

Badan Pengawas Pemilu Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel),menggelar rapat kordinasi dengan mitra kerja dan penandatangan nota kesepahaman dalam rangka pengawasan kampanye pemilu 2019.Dalam acara yang berlangsung di gedung Bawaslu jalan OPI Raya Jakabaring,Senin (15/10).

Ketua Bawaslu Sumsel Junaidi SE Msi mengatakan, saat ini iklan belum bisa dipasang dalam bentuk media apapun dan pemasang akan dipidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta sedangkan untuk media akan dikenakan sanksi oleh dewan pers sesuai rekomendasi Bawaslu.Terlebih,seminggu terakhir ini kata dia banyak iklan caleg di Sumeks menerbitkan Caleg DPR dan DPRD dan Sripo untuk calon DPD RI dan muncul juga di media online.

Baca:  Pemerintah Masih Idolakan Bidang Infrastruktur Daripada Selamatkan Cagar Budaya

Sedangkan untuk media online,pihaknya belum mengetahui apakah media online tersebut terdaftar atau tidak di dewan pers mengingat kata dia info yang didapat dari ketua dewan pers pusat ada lebih dari 10 ribu media online se-Indonesia.Karena belum bisa untuk menerbitkan iklan kita juga sudah mengirimkan surat kepada pimpinan media tersebut untuk mencari tahu dan proses apa latar belakang pemasangan iklan tersebut.

“Padahal kampanye baru bisa dimulai 24 maret sampai 13 april sebelum dimulainya masa tenang.Artinya,para calon legislatif baru bisa memasang iklan di media setelah tanggal tersebut,”ujarnya.

Baca:  Tak Miliki E-KTP , Masyarakat Bisa Gunakan Surat Keterangan

Sementara itu,Ketua Komisi Pemilu Umum (KPU) Sumsel,Ahmad Naafi mengatakan,usai pilkada kita sudah mensosialiasi iklan untuk media cetak dan elektornik untuk Pilpres dan caleg nanti akan dibatasi oleh waktu sama dengan Pilkada yang lalu dibatasi oleh waktu.

“Artinya iklan tersebut belum bisa ditayangkan sebelum tanggal 24 Maret hingga 13 April 2019,”ujarnya.

Tapi kita memahami mungkin antara iklan dan redaksi tidak ada komunikasi tentang penayangan iklan tersebut karena ini merupakan bisnis.”Untuk partai politik kita sudah sosialiasikan mungkin para Caleg yang belum memahami,” katanya.

Sementara,Eftiyani ketua KPID mengatakan,pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap kampanye di media elektronik dan sebelum tanggal yang sudah ada.Apabila,nanti ada televisi dan radio yang melanggar maka akan mereka sanksi.”Kami akan sampaikan edaran ini dan bila ada yang melanggar maka akan kami secren shot,”katanya.

Baca:  Mularis Djahri Janji Selesaikan Sengketa Lahan Di Alang-Alang Lebar

Disisi lain Baim selaku ketua Aji Sumsel menambahkan,terkait persoalan iklan kami tidak terlalu berkomentar namun yang menjadi catatan kami agar wartawan yang ditugaskan untuk pemilu agar tidak dibebankan untuk mencari iklan dan politik praktis.Karena,berita berbayar merupakan sosok pigur merupakan kampanye apapun bentuknya.

Sedangkan Oktaf Riyadi ketua PWI menerangkan,untuk Bawaslu agar terus memantau peran media dalam pemilu khususnya saat massa kampanye.”Tapi kami selaku media tidak memihak kepada salah satu calon dalam hal pemberitaan kita tetap netral,” katanya.

        Sedangkan Pimpinan Perusahaan Koran Harian Beritapagi, Firdaus Komar  menilai KPU dan Bawaslu membatasi rezeki dari kalangan media menjelang pileg dan Pilpres.

“Rapat koordinasi ini kita mendengar regulasi yang telah disepakati itu yang kita terima sebetulnya,  media itu  berharap income dari iklan dalam pileg dan pilpres namun  jika sudah di batasi dan di mata matai ini membuat susah media,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DPRD Sumsel Minta Inventarisir Ulang Lahan Pemprov Yang di BOT

Palembang, BP   Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan HA Syarnubi SP MM meminta perhatian pemprov melalui BPKAD bidang aset untuk ...