Home / Headline / Fluktuasi Harga Premium Bukan Pelanggaran Konstitusi

Fluktuasi Harga Premium Bukan Pelanggaran Konstitusi

Anggota MPR Satya W Yudha

Jakarta, BP–Anggota MPR Satya W Yudha mengatakan, mengumumkan kenaikan harga premium yang kemudian dianulir Presiden dengan membatalkan kenaikan BBM jenis premium seharusnya  tidak perlu terjadi, sebab  setiap tiga bulan pemerintah mengevaluasi harga BBM.

“Fluktuasi harga BBM  bukanlah pelanggaran konstitusi.  Karena, harga premium berbeda dengan harga  Pertamax. Harga  Premium masih mendapat subsidi dari pemerintah. Tapi, subsidi bukan diberikan pada market price  melainkan pada target. Sedangkan harga  Pertamax  tidak mendapat subsidi sehingga harga diserahkan kepada pasar,” ujar Satya di ruangan wartawan DPR Jakarta, Senin (15/10).

Baca:  MPR Barisan Terdepan Tolak LGBT di Indonesia

Menurut Satya, harga premium masih diatur pemerintah. Kalau dilepas ke pasar (market price) seperti Pertamax  melanggar UUD NRI Tahun 1945 pasal 33. “Sejak awal pemerintah sudah memiliki  kebijakan setiap tiga bulan untuk mengevaluasi. Namun, sejak  2016, kebijakan itu tidak dijalankan lagi,  sehingga harga premium tidak mengalami kenaikan hingga saat ini,” kata Satya.

Baca:  Sosialisasi Empat Pilar Membangun Kesadaran Sejak Dini

 Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaen menyebutkan,  kekisruhan kenaikan harga BBM jenis premium karena pemerintah tidak konsisten menjalankan kebijakan evaluasi harga BBM setiap tiga bulan sesuai dengan   Perpres 191.

Dikatakan,  harga jual premium tidak ekonomis, mengingat produksi  lebih tinggi dari harga jual. Harga ekonomi BBM jenis premium saat ini sekitar Rp 9.800. Sedangkan harga jual premium Rp 6.550. “Ada selisih harga Rp3000  yang harus ditanggung Pertamina. Beban yang ditanggung Pertamina ini sesungguhnya adalah subsidi dari APBN, bukan dari BUMN Pertamina” tegas Ferdinand.

Baca:  Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Terima Pemuda Katolik

“Kerugian Pertamina ini kata dia luar biasa, mencapai puluhan triliun setiap bulan. Dan diperkirakan  kalau ini terus terjadi selama tiga bulan, Pertamina akan collaps, apalagi utang Pertamina mencapai Rp 150 triliun.

Ferdinand mengatakan,   ada yang tidak sesuai konstitusi, karena beban subsidi yang seharusnya ditanggung pemerintah, menjadi beban badan usaha (Pertamina). Ini seharusnya tidak boleh. #duk.

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DPRD Sumsel Minta Inventarisir Ulang Lahan Pemprov Yang di BOT

Palembang, BP   Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan HA Syarnubi SP MM meminta perhatian pemprov melalui BPKAD bidang aset untuk ...