Home / Headline / Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Sederhanakan Manajemen Bencana

Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Sederhanakan Manajemen Bencana

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

Jakarta, BP–Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (FH) meminta pemerintah  menyederhanakan manajemen bencana agar rakyat yang terkena musibah bisa cepat tertangani. Pada kasus bencana gempa Lombok, rakyat sudah terlanjur dijanjikan mendapat bantuan. Namun proses  mendapatkan bantuan itu terlalu panjang. Contohnya, penduduk  difoto depan rumahnya yang rusak, lalu dichek kemudian diverifikasi. Setelah itu, penduduk yang mendapat bantuan diminta membuat laporan.

Menurut Fahri, cara birokrasi dan manajemen untuk bantuan bencana tersebut,   bukan manajemen bencana. Namun manajemen pada situasi normal. “Saya ingin rakyat bisa mendapatkan bantuan seperti pejabat, dapat Lumpsum (jatah). Ini yang kita inginkan di lapangan,” ujar Fahri di ruangan kerjanya gedung DPR Jakarta, (Rabu (10/10).

Baca:  Ketua DPR Bambang Soesatyo: Mari Kita Gaungkan Semangat Cinta Damai Penuh Persaudaraan

Dikatakan,    Rp321 miliar  dialokasikan untuk 117.979 rumah rusak l (data dari rumah rusak terlapor) sedangkan data rumah rusak yang terverifikasi sekitar 99.620 unit. Mereka belum memiliki buku rekening, nasibnya pun masih menggantung.

“Orang lagi kena bencana malah bikin rumit. Jadi, menurut saya, kasih uang saja sehingga masyarakat juga mencari kesibukan, mereka mau bangun rumah sendiri itu terserah mereka,” tambahnya.

Berdasarkan perkembangan pemantauan pemulihan dampak gempa NTB hingga saat ini, kata dia,  dana bantuan untuk para korban terdampak bencana tersebut tak kunjung dicairkan. “Jadi, kita tagih omongan pemerintah yang katanya ‘Siap’ dan ‘Akan’ dicairkan tapi sampai saat ini belum direalisasikan,” jelasnya.

Baca:  Tujuh Isu Krusial RUU Pelindungan Pekerja Migran

Ditambahkan,  dalam birokrasi normal  pencarian proyek lambat. Apalagi menerapkan birokrasi normal di daerah bencana. Bahkan,  korban bisa mendapat dana  tersebut, pencairan dari pemerintah itupun mesti melawati proses  sangat rumit.

Pertama, proses pembangunan hunian, data korban, verifikasi rumah, SK kepala daerah dan buku rekening.  Setelah itu bagi-bagi buku rekening. sosialisasi, pilih minat RTG (Risha, kayu atau konvensional), terus kelompok masyarakat (Pokmas), perencanaan teknis, penyusunan dokumen, pencarian, LPJ, rumah selesai.

Baca:  Partisipasi Politik Masyarakat Ukuran Negara Demokrasi

“Bayangkan rakyat itu disuruh menunggu uang 10 juta harus proses seperti ini. Pemerintah ini bikin orang lebih susah.  Birokrasi yang berjalan adalah birokrasi normal, bukan birokrasi bencana. Sehingga implementasi 6.986 bantuan stimulan menjadi rumah yang sudah dihuni masih nol,” katanya.

Tahapan terakhir yang dia pantau baru sebatas penyiapan dokumen. Selain itu, alokasi bantuan untuk 79.484 buku rekening  (dari data masuk bank dan belum terisi) belum memiliki kepastian nasib, kapan  akan cair ke rekening. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Prabowo Gugat ke MK Jika Hasil Hitung KPU Tidak Memenangkan Dirinya

Jakarta, BP — Jurubicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade, membuka kemungkinan pihaknya menggugat ke Mahkamah Konstitusi ...