Home / Headline / Sesjen MPR: MPR Sangat Serius Bahas GBHN Dihidupkan

Sesjen MPR: MPR Sangat Serius Bahas GBHN Dihidupkan

Sesjen MPR sedang memberikan pencerahan soal GBHN terhadap mahasiswa Unpad.

Bandung, BP–Sesjen MPR Ma’ruf Cahyono mengatakan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sangat serius membahas Garis Besar Haluan Negara (GBHN)  untuk pembangunan nasional berkesinambungan.

“Pemikiran  menghadirkan kembali GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Sebab, ketiadaan GBHN  pola pembangunan  secara parsial, tidak berkesinambungan antara pemerintah sekarang dengan pemerintahan sebelumnya. Bahkan  perencanaan pembangunan hanya  tergantung pada visi misi presiden   selama kampanye,” ujar Ma’ruf di Kampus Unpad, Bandung, Senin (8/10) dalam acara seminar nasional bertajuk  Perlukah GBHN Dihidupkan Setelah Reformasi.

Baca:  Kita Rajut Kembali Rasa Persatuan

Menurut Ma’ruf, pimpinan MPR periode 2009-2014, mengeluarkan keputusan agar melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan model GBHN. Upaya tersebut berlanjut pada periode 2014-2019 dengan membentuk Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian  yang masing-masing  memiliki 45  dan 60 anggota.

Dikatakan, pembentukan Panitia  Ad Hoc merupakan bukti keseriusan MPR  menampung aspirasi yang tumbuh di masyarakat. Panitia itu  sudah bekerja sejak  Agustus, dengan harapan sebelum periode kepemimpinan MPR 2014-2019 berakhir, rancangan GBHN  berhasil disiapkan.

Baca:  Ketua MPR Baca Puisi Dalam Acara Forhati

 “Saya  menghargai acara di Unpad ini  dengan harapan mampu memperkaya wacana pengembalian GBHN, seperti yang  sudah disampaikan  berbagai pihak kepada MPR RI. Yang jelas moment  seminar ini pas ,” kata Ma’ruf.

Berdasarkan survei  MPR bekerjasama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,  sebanyak 85,5 persen responden setuju kembalinya GBHN dalam sistem ketatanegaraan. Selain itu  89 persen responden juga setuju jika MPR diberi kewenangan menyusun GBHN.

 Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan  Arry Baimus  mengatakan, pro kontra terhadap kembalinya GBHN sudah terjadi sejak lama. Masing-masing  kelompok memiliki alasan  dan keyakinannya tersendiri. Yang pro terhadap GBHN mengatakan, hilangnya haluan negara menyebabkan arah pembangunan tidak jelas dan cenderung   menjadi   Neo liberalis.

Baca:  Perbedaan Merupakan Anugerah dan Menjadi Kekuatan

Yang kontra beralsan,  GBHN akan mengubah sistem ketatanegaraan, dan  konstruksi sistem barbangsa dan bernegara. “Apalagi kalau MPR diberi mandat menjadi lembaga tertinggi negara, lalu bagaimana hubungannya dengan lembaga negara lain. Intinya korelasi terhadap kembalinya GBHN sangat panjang serta  berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara,” paparnya. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Gubernur Minta Tim Pembela Jokowi Deteksi Hoax Sejak Dini

Palembang, BP Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta Tim Pembela Jokowi (TPJ)  mendekteksi hoax yang ingin menjatuhkan Presiden Joko ...