Home / Headline / MPR Apresiasi Pemerintah Ambil Alih Freeport

MPR Apresiasi Pemerintah Ambil Alih Freeport

Johnny G Plate

Jakarta, BP–Anggota MPR Johnny G Plate mengatakan, renegoisasi yang dilakukan  pemerintah kepada Freeport sebagai bentuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara menghormati investor asing.

 “Langkah yang dilakukan dengan cara mekanisme komersiil merupakan cara aman  menjaga kenyamanan investor asing  menanamkan investasi di Indonesia. Bukan dengan cara mekanisme politik”, ujar Johny di ruangan wartawan DPR Jakarta, Senin (/10), dalam sebuah diskusi bertajuk Kuasai Mayoritas Saham Freeport.

Menurut Johny, mekanisme komersiil sejalan dengan upaya kita untuk membuka seluas-luasnya investasi asing. Masalah Freeport merupakan masalah  panjang sejak pembebasan Papua.

Baca:  Penyebaran LGBT dan Narkoba Mengkhawatirkan

Diakui,  tidak mudah melakukan renegoisasi sehingga patut diapresiasii apa yang  dilakukan pemerintah. Pemerintah  sungguh-sungguh melakukan nasionalisasi terhadap sumber daya alam.

 Dia menambahkan,  pemerintah  tak hanya memperhatikan  Freeport namun juga pada Blok Mahakam dan Blok Rokan, “ni merupakan jawaban kepada publik terhadap keinginan  mengelola sendiri sumber daya alam yang  akan  memberi manfaat bagi bangsa Indonesia.

Johnny menyebut dari waktu ke waktu kebutuhan energi semakin meningkat seiring pertumbuhan ekonomi.  “Selama ini energi dipenuhi dari fosil sehingga sumber energi fosil memerlukan pengelolaan yang bagus. Di tengah meningkatnya kebutuhan energi, bangsa ini memiliki keterbatasan produksi. Untuk mencukupi kebutuhan.,” jelasnya

Baca:  Fraksi PKS: Hentikan Perang, Ciptakan Perdamaian

 Diakui, dalam iklim investasi global suasana ekonomi dunia tak berpihak pada iklim investasi di Indonesia. Untuk itu perlu stabilitas politik. Pemilu 2019 sebagai titik acuan asalah stabilitas politik. “Saya  berharap jangan sampai suasana politik yang ada dipenuhi dengan ungkapan nyinyir, fitnah, dan hoax. Sikap demikian tak memberi keuntungan pada invetasi”, ungkapnya.

Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, mengatakan Freeport adalah gunung-gunung yang digali dan sekarang menjadi kubangan besar. Dan merupakan kekayaan negara.

Dia mempertanyakan adakah   kesejahteraan yang dinikmati masyarakat dengan sumber daya alam  melimpah. Masyarakat hanya bisa mengambil emas di sungai dengan cara diayak. “Ada sesuatu yang salah sehingga perlu diperbaiki”, tuturunya. Dia membandingkan kekayaan minyak  di Arab Saud yang dapat mensubsidi i rakyat masing-masing penduduk  Rp 5 juta.

Baca:  Perpu Ormas Dibahas di Paripurna DPR 24 Oktober

Anggota MPR dari Fraksi Hanura, Inas Nasrullah Zubir menambahkan, pengambilalihan Freepo oleh pemerintah patut diacungin jempol karena tidak  harus nunggu tahun 2021. “Langkah pemerintah sebagai bentuk menegakan kedaulatan energi. Hanya terjadi di era pemerintahan sekarang yang punya komitmen itu”, tuturnya. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pelantikan Ketua DPRD Sumsel Tunggu SK Kemendagri

Palembang, BP Kapan pelantikan Ketua DPRD Sumsel belum dapat dipastikan. Pasalnya hingga kini, sekretaris DPRD Sumsel belum menerima Surat Keputusan ...