Home / Headline / Wakil Ketua DPR: Biaya Pemilu Harus Jelas dan Transparan

Wakil Ketua DPR: Biaya Pemilu Harus Jelas dan Transparan

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

Jakarta, BP –Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, besarnya anggaran pembiayaan politik jelang pemilu presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) menjadi catatan tersendiri agar bisa diawasi masyarakat secara maksimal.

“Tidak banyak  masyarakat yang tahu soal anggaran pemilu. Terutama  menyangkut sumber dana yang diperoleh calon  kandidat saat pemilu. Entah itu sumbangan dari pengusaha atau perusahaan semua harus bisa diaudit agar tidak memicu potensi korupsi di masa mendatang,” kata Fahri di ruangan wartawab DPR Jakarta, Kamis (4/10).

Baca:  Ketua DPR Bambang Soesatyo: Mari Kita Gaungkan Semangat Cinta Damai Penuh Persaudaraan

Menurut Fahri,  keuangan dan pembiayaan politik  harus bersih dan jelas dari awal agar  pemimpin yang terpilih tidak mrlakukan politik utang budi terhadap  pihak yang memberikan sumbangan.

Herman Khaeron menjelaskan,   persoalan dana pilpres dan pileg perlu menjadi perhatian bersama dan  strategi baru terkait kebutuhan anggaran di lapangan. Karena  ajang pemilu serentak menimbulkan pragmatisme di masyarakat.

Dikatakan,  pilkada serentak marak dengan permainan pragmatisme yang tak bisa dihindarkan. Sedangkan Pilpres dan Pileg 2019 agak berbeda dengan pilpres sebelumnya. Masyarakat sekarang lebih fokus terhadap siapa calon presiden yang bakal  dipilih, sedangkan pileg diabaikan. “ Kalau datang ke kampung yang dibicarakan capres cawapres. Ini butuh energi tambahan,” tutur Herman seraya menambahkan, pihaknya  akan mengawasi hal-hal terkait pembiayaan politik guna mewujudkan pemilu  bersih dan beretika.

Baca:  Peredaran Narkoba di Lapas Karena Pengawasan Lemah dan Aparat Mudah Disogok

 Johnny G Plate menuturkan,   saat ini tidak ada kontrol parpol bagi caleg yang kampanye. Tidak ada pihak yang tahu secara detail berapa biaya kampanye di Indonesia. Sehingga  memicu  besarnya  biaya pemilu di Indonesia.

“Yang ada  laporan administratif. Saya setuju kita harus mulai dari gagasan besar dulu,” tegas  Johnny dari Partai Demokrat ini.

Baca:  Pimpinan DPR Apresiasi Aksi 299 yang Berjalan Lancar

Diakui, pembiayaan politik masih menjadi diskusi umum di masyarakat. Perlu  pengawasan yang tegas agar pemilu 2019 berlangsung  fair dan bersih dari upaya politik uang. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pelantikan Ketua DPRD Sumsel Tunggu SK Kemendagri

Palembang, BP Kapan pelantikan Ketua DPRD Sumsel belum dapat dipastikan. Pasalnya hingga kini, sekretaris DPRD Sumsel belum menerima Surat Keputusan ...