Home / Headline / Sumsel Bakal Miliki Kantor Perwakilan LPSK

Sumsel Bakal Miliki Kantor Perwakilan LPSK

BP/DUDY OSKANDAR
Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai disela kegiatan focus group discussion (FGD) yang digelar LPSK di Novotel Hotel Palembang, Kamis (4/10).

Palembang, BP

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bakal membentuk kantor perwakilan di 12 provinsi di Indonesia. Sumatera Selatan (Sumsel) salah satunya.

“12 provinsi itu yakni, provinsi Sumut, Sumsel, Kepri (Batam), Jateng, Jatim, Bali, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Papua dan Kalbar serta Kaltim,” ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai disela kegiatan focus group discussion (FGD) yang digelar LPSK di Novotel Hotel Palembang, Kamis (4/10).

Menurutnya Sumsel dalam beberapa kasus yang masuk termasuk kasus yang cukup mendapatkan perhatian seperti ada korban penyiraman air keras ketika mereka mengangkat isu korupsi, berbagai kasus kekerasan di Sumsel terutama Palembang juga dimintakan perlindungan ke LPSK.

“Kalau kita lihat dari sisi jumlah perkara di Sumsel ini cukup tinggi dan potensi cultur masyarakat yang cukup keras, ini berpotensi bisa menghambat seseorang untuk memberikan keterangan atau seseorang mendapatkan keadilan sehingga kita menganggap ini urgen, karena bagaimanapun Indonesia di bentuk dalam kerangka untuk keadilan, ketika ada warga merasa keadilan terganggu dan menuntut keadilan dan mengalami hambatan dan dibiarkan berarti kita menapikkan cita-cita founding father kita , karena perlindungan saksi dan korban menjadi sangat penting dalam negara Indonesia ini , katanya.

Baca:  Oman Lawan Berat Terberat

Pembentukan LPSK cabang di Sumsel ini menurutnya sudah dilakukan berbagai upaya, dimana pasca FGD ini akan dilakukan koordinasi lebih lanjut terutama Gubernur Sumsel dan Kapolda Sumsel.

Sejauh ini sambung Abdul Haris, payung hukum dalam rangka membentuk perwakilan LPSK di daerah berupa Undang-undang (UU) No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berimplikasi pada meningkatnya pelayanan pemberian bantuan bagi saksi dan korban telah disahkan.

Tidak itu saja, UU No 31 Tahun 2014 juga mengamanatkan sejumlah hal mendesak lainnya yang harus segera dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres).

Terkait hal itu, lanjut Abdul Haris sejumlah hal dimaksud antara lain Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan bagi Pimpinan LPSK sesuai amanat Pasal 16B ayat (2). Lalu, RPP tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Kompensasi dan Restitusi seperti diperintahkan Pasal 7B.

Baca:  Dishub Sumsel Belum Lakukan Razia Untuk Taksol

Selain itu, mengenai Rancangan Perpres tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan LPSK di Daerah dan Dewan Penasihat sesuai amanat Pasal 11 ayat (4), serta Rancangan Perpres tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Penasihat sebagai amanat Pasal 16D ayat (5).

Yang tidak kalah penting, menurut Semendawai, yaitu Rancangan Perpres tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Wewenang Sekretariat Jenderal seperti diatur Pasal 18 ayat (5). RPP dan Rancangan Perpres ini sangat penting guna menunjang kinerja LPSK pascadisahkannya UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” ujar dia.

Pada kesempatan itu, Semendawai juga mengharapkan Menpan RB agar bisa menerbitkan surat izin prinsip kepada Menteri Keuangan tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan bagi Pimpinan LPSK. Sebelumnya, permohonan ini sudah pernah dibahas jajaran LPSK bersama Asdep Polkestra Deputi SDM Kementerian PAN dan RB pada 2 April 2015.

Baca:  Wong Palembang Naik Haji 1884

Khusus mengenai rancangan perpres yang mengatur tentang sekretariat jenderal, perwakilan LPSK di daerah dan dewan penasihat, kata Semendawai, ketiga rancangan peraturan ini sebelumnya sudah dibahas sebanyak lima kali di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terkait hal itu, LPSK juga mengharapkan dukungan dari Kementerian PAN dan RB sehingga peraturan dimaksud bisa segera diwujudkan.

“Dalam waktu dekat ini kita akan kembali menemui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) meminta agar izin prinsip segera diterbitkan,” katanya.

Haris menjelaskan bahwa pihaknya merasakan betul bahwa saat ini dalam hal layanan tidak bisa lagi hanya mengandalkan dari pusat untuk memberikan layanan perlindungan saksi. Oleh sebab itu harus dibentuk perwakilan di daerah agar upaya perlindungan bagi saksi dan korban kedepannya dapat bisa lebih menjangkau masyarakat yang selama ini tidak tersentuh program perlindungan saksi korban LPSK.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pilpres, PBB Masih Netral, PAN-Hanura Solid Dukung 1 dan 2

Palembang, BP Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Palembang, Chandra Darmawan mengaku, hingga saat ini, PBB belum tentukan arah ...