Home / Headline / DPD RI Perhatikan Eksistensi Hukum Adat

DPD RI Perhatikan Eksistensi Hukum Adat

Ketua DPD RI Oesman Sapta

Jakarta, BP–Ketua DPD RI Oesman Sapta menerima kunjungan kerja Ketua Komisi Yudisial (KY), Jaja Ahmad Jayus, Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia Laksanto Utomo dan Pengurus APHA, di Gedung DPD   Jakarta, Kamis (4/10).

Ketua DPD RI, Oesman Sapta menyatakan,   DPD RI sangat memperhatikan eksistensi hukum adat. Karena, hukum adat menyangkut kepentingan masyarakat di daerah, dan sebagian besar daerah di Indonesia masih memandang hukum adat daripada hukum konvensional..

“Bukan hal  baru bagi DPD RI karena Komite I pernah membahas hal ini. Kita manusia beradat punya filosofi yang berkaitan dengan hukum adat. Perlu kita kembangkan tentang filosofi hukum adat ini sendiri. Kami akan mendukung 1000%  namun perlu diatur mekanisme dukungan seperti apa. Hukum adat menyangkut kepentingan daerah, apalagi daerah terpencil lebih memandang penting hukum adat,” jelas Oesman.

Baca:  Waspadai ISIS Nyelip Mudik Lebaran

Oesman Sapta sepakat, DPD RI perlu membuat seminar mengenai hukum adat yang menghadirkan seluruh pakar hukum, akademisi dan praktisi serta masyarakat adat itu sendiri untuk mendapatkan jawaban dari persoalan tersebut.

“Saya mengusulkan segera dibuat semacam seminar dan simposium mengenai hukum adat ini. DPD sebagai perwakilan masyarakat daerah memandang penting mengenai hukum adat ini, sehingga hasil dari seminar itu nanti dapat dipergunakan oleh DPD RI melalui alat kelengkapan terkait untuk menghasilkan manfaat berupa RUU atau sebagainya,”  terang Oesman.

Baca:  Mosi Tidak Percaya Terhadap Ketua DPD RI

Ketua APHA Laksanto Utomo menandaskan,  untuk menjawab permasalahan mengenai hukum adat, APHA saat ini membuat penelitian terkait hukum adat di Indonesia. Pada pertemuan antara APHA dengan Kantor Staf Presiden beberapa waktu lalu juga sempat mendesak agar RUU Masyarakat Adat segera dibuat dan disahkan.

 “Saya mengusulkan untuk segera dibuat semacam seminar dan simposium mengenai hukum adat ini. DPD sebagai perwakilan masyarakat daerah memandang penting mengenai hukum adat ini, sehingga hasil dari seminar itu nanti dapat dipergunakan oleh DPD RI melalui alat kelengkapan terkait untuk menghasilkan manfaat berupa RUU atau sebagainya,” kata dia

Baca:  Pendaftaran Cagub Sumsel Partai Hanura Diambilalih DPP Hanura

 Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus menambahkan bahwa DPD RI sebagai perwakilan daerah mempunyai kepentingan dalam menyangkut kepentingan daerah, dalam hal ini hukum adat.

“Banyak kasus mengenai hukum adat di Indonesia terutama mengenai masalah tanah adat, dan relevansinya dengan hukum agraria sering tumpang tindih. Saya kira DPD punya peran dan kepentingan  menjaga kelestarian hukum adat agar selaras dengan hukum yang ada,” terang  Jaja.#duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Gubernur Minta Tim Pembela Jokowi Deteksi Hoax Sejak Dini

Palembang, BP Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru meminta Tim Pembela Jokowi (TPJ)  mendekteksi hoax yang ingin menjatuhkan Presiden Joko ...