Home / Headline / Pengadaan Barang dan Jasa Harus Ada Patokan

Pengadaan Barang dan Jasa Harus Ada Patokan

BP/IST
RA Anita Noeringhati

Palembang, BP–Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel telah melaksanakan Kunjungan kerja (Kunker) pada 14 September lalu ke Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta dalam rangka konsultasi masalah kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah terkait perubahan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2018.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel Anita Noeringhati mengatakan, inti dari Kunker tersebut adalah LKPP ingin pihaknya mengetahui bagaimana pengadaan barang dan jasa secara betul. Di dalam penjelasan Kepala LKPP menyatakan mainset pengadaan barang dan jasa itu harus diubah.
“Harga itu diambil dari yang paling bawah, sebetulnya patokan harga itu tidak jadi patokan. Karena yang jadi patokan adalah mutu barangnya berkualitas nomor satu. Jadi harga paling bawah tidak menjamin untuk jadi pemenang. Karena barang yang dihasilkan tidak tahan lama, “katanya usai rapat paripurna XLIV DPRD Provinsi Sumsel, Rabu (3/10).
Anita mencontohkan pembangunan jalan. Plaponnya minim, maka LKPP menekankan yang penting kualitasnya. “Kita berharap pengadaan barang dan jasa, kita punya patokan yang bisa diterima. Mereka berharap jangan ada program peningkatan. Karena kenyataannya jalan ditingkatkan terus sehingga rumah dibawah jalan. Nomenclaturnya yang benar, kalau memang ada peningkatan disesuiakan situasi dan kondisi struktur tanah, ” katanya.
Anita menambahkan, lebih baik perbaikan jalan. Namun tetap harga termurah tidak menjamin kualitas yang bagus. “LKPP berharap kualitas yang bagus. Sehingga tahan lama. Sehingga tidak perbaikan jalan terus. Tapi tahan lama setelah bertahun-tahun, baru perbaikan lagi,” katanya.
Kedepan, lanjut Anita, itu akan diterapkan di Sumsel dan seluruh Indonesia. Karena LKPP yang membidangi pengadaan barang dan jasa. “Nanti disini yang mengadakan tender elektronik harus mengacu pada peraturan terbaru itu, ” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Tujuh Anggota MPR PAW Dilantik

Jakarta, BP–Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang (OSO) menjelaskan, MPR sebagai  lembaga permusyawaratan, dan salah satu pelaksana kedaulatan rakyat mempunyai ...