Home / Headline / RAPBN 2019 Berpihak kepada Masyarakat Kecil

RAPBN 2019 Berpihak kepada Masyarakat Kecil

Diskusi di ruangan DPR Jakarta.

Jakarta, BP–Anggota DPR Misbakhun mengatakan, struktur RAPBN 2019 jelas sekali  APBN pro rakyat kecil bila mengacu kepada struktur rakyat Indonesia terdiri dari 40 % ekenomi ke bawah, 40 %  menengah   dan 20 %  memiliki ekonomi ke atas.

“40 %  paling bawah inilah menjadi perhatian  Presiden Jokowi dalam RAPBN 2019. Lihat saja peserta BPJS memasuki angka 198 juta jiwa dan penerima bantuan iuran (PBI) dari 92 Juta orang  Sesuai amanah BPJS dalam kategoti masayarakat miskin yang perlu disuport dari sisi penerima jaminan sosial. Sehingga pemerintahan Jokowi  sangat berpihak kepada kepentingan  masyarakat kecil untuk menikmati layanan kesehatan murah,” ujar Misbakhun di ruangan wartawan DPR Jakarta, Selasa (24/9).

Baca:  Ketua DPR Apresiasi Kebijakan Arab Saudi Naikan Kuota Haji

Selain itu kata Misbakhun, biaya operasional sekolah (BOS)  sekitar 20,3 juta  siswa  mulai dari SD sampai SMAm dari Madrasah Ibtidaiyah sampai ke madrasah Aliyah.  Penerima program keluarga harapan (PKH)  untuk masyarakat  kategori miskin, sekitar  10 juta  orang. Bahkan  nilai tanggungan mereka dinaikkan 100%  yang tadinya 1,8 juta per 3 bulan,  sekarang mereka menerima 3,2 juta per 3 bulan.  “Supaya anak-anak mereka   yang SD  bisa melanjutkan ke SMP hingga  ke SMA dan kebutuhan sehari-hari tercukupi,” kata anggota Komisi XI dari Partai Golkar tersebut.

Baca:  Data BPS Beda Dengan BPJS Soal Orang Miskin

Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menjelaskan,  pendekatan pemerintahan Jokowi masih pendekatan alokasi, belum sampai pada pendekatan stabilisasi dan  distribusi.  Karena APBN bukan hanya bicara alokasi tetapi bicara bagaimana stabilisasi serta distribusi.

“Dengan fungsi seperti itu, saya mencatat 9 tantangan pemerintah yakni 4 tantangan dalam negeri, 5 tantangan eksternal.  Misalkan  rupiah melemah,  mestinya export berkembang  untuk mengimbangi kenaikan dolar,” jelas Noorsy.

Baca:  Penyelenggaraan Ibadah Haji Masih Semrawut

Bahkan lanjut Noorsy, kalau pakai perhitungan BI dan BPS terakhir,  neraca pembayaran tetap di posisi negatif,  defisit transaksi berjalan mencapai 3% tidak bergeser. Itu berarti ekspor kita merangkak sebentar impor kita tinggi. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pilpres, PBB Masih Netral, PAN-Hanura Solid Dukung 1 dan 2

Palembang, BP Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Palembang, Chandra Darmawan mengaku, hingga saat ini, PBB belum tentukan arah ...