Home / Headline / Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat Sama-Sama Yakin Menang

Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat Sama-Sama Yakin Menang

BP/DUDY OSKANDAR
Suasana sidang lanjutan gugatan perkara nomor 39/G/2018/PTUN.PLG yang diajukan Penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim advokasinya yakni dari kantor hukum Alamsyah Hanafiah SH MH dan rekan serta dari kantor hukum Herman Hamzah SH dan rekan terdiri Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL di gelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, Senin (24/9).

Palembang, BP

Sidang lanjutan gugatan perkara nomor 39/G/2018/PTUN.PLG yang diajukan Penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim advokasinya yakni dari kantor hukum Alamsyah Hanafiah SH MH dan rekan serta dari kantor hukum Herman Hamzah SH dan rekan terdiri Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL di gelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, Senin (24/9) .

Dalam persidangan tersebut, penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim advokasinya yakni dari kantor hukum Alamsyah Hanafiah SH MH dan Partner serta dari kantor hukum Herman Hamzah SH dan rekan terdiri Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL melawan KPU Sumsel dengan obyek gugatan Keputusan KPU Sumsel Nomor :1/PL.03.3-Kpt/16/prov/II/2018 tentang penetapan paslon peserta Pilgub dan Wakil Gubernur Sumsel 2018, khususnya pasangan nomor urut 1 Herman Deru dan Mawardi Yahya pada 12 Februari 2018.

Baca:  Pembangunan Kota Palembang Melupakan Aspek Sejarah Dan Budaya

Majelis hakim di pimpin Firdaus Muslim SH dan anggota Sahibur Rasyid SH MH dan Rahmadi SH dengan panitera, Rina Zaleha

Dalam sidang tersebut, hadir tergugat 1 (KPU Sumsel) melalui kuasa hukumnya M Arya Aditya SH dan tergugat II intervensi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel H Herman Deru-Mawardi Yahya (HDMY) diwakili kuasa hukumnya Dhaby Gumayra SH MH dan rekan.

Agenda sidang kali ini menyerahkan kesimpulan para pihak. Sidang berjalan singkat pukul 10.30-10.50.

Ketua majelis Hakim Firdaus Muslim SH mengatakan, sidang hari ini adalah penyerahan kesimpulan. “Kami akan membacanya. Sidang ditunda pada Rabu 26 September 2018, dengan membaca putusannya, ” katanya.

Baca:  Gua Harimau dan Gua Putri Ditargetkan Jadi Kawasan Cagar Budaya Nasional

Kuasa Hukum RM Ishak yakni Alamsyah Hanafiah mengatakan, tuntutan masyarakat Sumsel melalui dirinya ditunjuk sebagai kuasa hukum yakni menggugat KPU, dan paslon.

“Yang dicalonkan partai dan gabungan partai politik, ada yang cacat hukum. Khususnya yang dicalonkan Partai Hanura langsung DPP Hanura yang mengusulkan. Padahal menurut UU, yang mengusulkan pencalonan Cagub dan Cawagub adalah Ketua dan Sekretaris DPD Hanura,” katanya.

Alamsyah menjelaskan, secara Yuridis puhaknya yakin itu memang melanggar ketentuan. “Itu tidak memenuhi syarat. Partai Hanura lagi bermasalah, yang kita persoalkan pendaftaran diambilalih DPP. Itu tidak bisa diambil alih. Kita ada surat DPP Hanura mengambil alih, Wasekjen memberi mandat Wasekjen ke Sekjen itu tidak dikenal oleh UU. Itu jelas melanggar, ” tegasnya.

Oleh sebab itu, lanjut Alamsyah mengirim surat ke Presiden. Kalau ada putusn sela PTUN. “Ini bisa menunda pelntikan. Di dalam surat itu, saya memberitahu Presiden kalau pencalonan Herman Deru dan Mawardi Yahya masih ada masalah sengketa hukum dalam Pilkada Sumsel, sehingga tidak boleh dilantik,” katanya.

Baca:  KPU Sumsel Bertekat Amalkan Nilai-Nilai Pancasila

Alamsyah menambahkan, Di dalam PKPU, para paslon dapat mengajukan gugatan ke Bawaslu. Sedangkan dalam UU Nomor 10 tahun 2016 Pasal 131 , bahwa masyarakat bisa mengajukan gugatan. “Masyarakat sebagai pemilih bisa mengajukan gugatan terkait pelaksanaan Pilkada di PTUN. Kalau paslon mengajukan gugatan ke Bawaslu. Karena tidak mungkin ada pemilu kalau tidak ada pemilih,” katanya.

Sementara itu, kuasa hukum Paslon Herman Deru dan Mawardi Yahya, yakni Dhaby K Gumaira mengatakan, Rabu 26 September ini adalah sidang putusan. “Kita yakin menang, tidak ada masalah. Tapi persidangan ini jangan dihubungkan dengan pelantikan. Pelantikan itu tanggal 27 September atau November tidak ada hubungannya dengan persidangan ini, ” katanya.

Dhaby menjelaskan, sidang di PTUN bukan tahapan pemilukada. “Kurang apa penetapan KPU, paripurna DPRD Provinsi. Jadi jika ada isu-isu persidangan ini tidak ada pengaruh dengan pelantikan. Kami yakin tidak ada masalah, ” katanya.

Menurut Dhaby, gugatan yang diajukan di PTUN ini abal-abal berorientasi mungkin untuk kenalan.

“Penggugat RM Ishak itu bukan paslon. Kerugian RM Ishak itu sebagai warga negara apa sih di Pilkada ini. Karena jelas yang bisa menggugat adalah paslon atau KPU atau Bawaslu. Kita yakin tanggal 26 September ini bisa menang, ” katanya.

Soal Pelantikan gubernur menurutnya hubungan Mendagri, Setneg dan Presiden serta putusan dalam persidangan ini menurutnya tidak mempengaruhi apa-apa. Persidangan dilanjutkan Rabu (26/9) dengan agenda putusan hakim .#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pilpres, PBB Masih Netral, PAN-Hanura Solid Dukung 1 dan 2

Palembang, BP Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Palembang, Chandra Darmawan mengaku, hingga saat ini, PBB belum tentukan arah ...