Home / Headline / Butuh Realita Penundaan Pelantikan Gubernur Sumsel

Butuh Realita Penundaan Pelantikan Gubernur Sumsel

BP/DUDY OSKANDAR
Alamsyah Hanafiah SH MH

Palembang, BP — Penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim advokasinya yakni dari kantor hukum Alamsyah Hanafiah SH MH dan rekan serta dari kantor hukum Herman Hamzah SH dan rekan terdiri Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL masih terus mengikuti persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang terkait gugatan terhadap obyek gugatan Keputusan KPU Sumsel Nomor :1/PL.03.3-Kpt/16/prov/II/2018 tentang penetapan paslon peserta Pilgub dan Wakil Gubernur Sumsel 2018, khususnya pasangan nomor urut 1 Herman Deru dan Mawardi Yahya pada 12 Februari 2018.

Menurut Alamsyah Hanafiah SH MH pihaknya membutuhkan realita terkait surat yang dikirimkan kepada Presiden RI meminta penundaan pelantikan Gubernur Sumsel terpilih H Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel terpilih Mawardi Yahya karena masih ada sengketa di PTUN Palembang.

“Jadi kalau kita memang memohonkan penundaan pelantikan ternyata di tunda presiden, berarti kita berhasil, kita lihatlah tanggal 27 September ini dilantik atau tidak, tapi kalau tanggal 27 September ini, Gubernur Sumsel terpilih H Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel terpilih Mawardi Yahya dilantik berarti kepresnya bertentangan dengan pasal 74 UU No 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan bertentangan pula dengan Kepres yang lama dimana Kepres lama berakhir tanggal 7 November 2018,” katanya ketika ditemui di kantornya, Sabtu (22/9).

Baca:  Dermaga Wisata Kampung Almunawar Segera Dibangun

Menurutnya, pemilihan kepala daerah boleh bersama-sama namun pelantikan tidak bisa bersama-sama , karena Gubernur-gubernur sebelumnya itu pemilihannya tidak bersama-sama , dimana tenggang masa jabatannya berakhir tidak bersama-sama , karena Kepresnya berbeda-beda.

Soal pelantikan Gubernur Sumsel terpilih H Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumsel terpilih Mawardi Yahya menurutnya, bukan urusan KPU namun urusan Presiden.

“Presiden dalam melantik kepala daerah harus clear and clean dan saya sudah katakan kepada Presiden melalui surat kalau ini masih ada sengketa, jadi kalau sudah kita sampaikan , ternyata presiden mengambil langkah mengeluarkan kepres pelantikan , kepres itu bertentangan dengan undang-undang dengan pasal 74 UU NO 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan bertentangan pula dengan Kepres sebelumnya,” kata.

Baca:  Gubernur Sumsel Berduka Atas Meninggalnya Amsin

Sedangkan persidangan di PTUN, Senin (24/9) masuk agenda kesimpulan.

Sedangkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengakui pihaknya tidak tahu tentang jadwal pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel periode tahun 2018-2023 H Herman Deru-Mawardi Yahya.

“Kalau ditanya jadwal Sertijab-gubernur terpilih, bukan dengan kami (Mendagri) ya,” katanya, usai melantik Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Drs Hadi Prabowo MM, di Griya Agung Palembang, Jumat (21/9).

Menurutnya, untuk pelantikan itu sendiri yang menjadwalkan itu, Sekertariat Negara (Sekneg), karena itu akan melantikisasi bahwa Presiden Joko Widodo.

“Jadi kalau ditanya ke saya, saya juga belum tahu lebih lengkap,” katanya.

Pada kesempatan itu Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel, Drs Hadi Prabowo MM resmi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk memeriksa Gubernur Sumsel sebelumnya yaitu Alex Noerdin. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 130 / P / 2018.

Baca:  Disbud Kota Palembang Kumpulkan Komunitas Untuk Tampil Dalam Satu Panggung

“Penjabat Gubernur Sumsel ini untuk memasukkan kekosongan jabatan Gubernur Sumsel sambil menunggu waktu pelantikan Gubernur Sumsel definitif,” kata Mendagri Thahjo Kumolo.

Menteri Dalam Negeri RI, Tjaho Kumolo mengatakan Provinsi Sumsel selama 10 tahun di bawah kepemimpinan Gubernur H Alex Noerdin sangat banyak capaian prestasinya dan hal ini dicontoh oleh provinsi di Indonesia.

“Sumsel ini adalah Provinsi yang paling banyak prestasinya, ini harus diperintah oleh Gubernur selanjutnya,” katanya.

Mendagri menambahkan, disamping itu juga Provinsi Sumsel mampu meningkatkan ekonomi dan percepatan pembangunan.

“Pak Alex Gubernur yang luar biasa, Sumsel terus menjadi sorotan nasional dengan capaian yang sangat maksimal,” katanya.

Sebelumnya H Herman Deru dalam berbagai kesempatan masih menunggu kepres pelantikan dirinya sebagai Gubernur Sumsel bersama Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya. #osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Jalan Masuk Komplek Liverpool II Rusak dan Berlubang

    Palembang, BP . Kondisi jalan poros atau jalan masuk menuju Komplek Perumahan Liverpool II yang terletak di Jalan ...