Home / Headline / Kuasa Hukum HDMY Serahkan SK DPP Hanura Ke Hakim

Kuasa Hukum HDMY Serahkan SK DPP Hanura Ke Hakim

 

BP/DUDY OSKANDAR
Suasana sidang lanjutan gugatan perkara nomor 39/G/2018/PTUN.PLG yang diajukan Penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim advokasinya yakni dari kantor hukum Alamsyah Hanafiah SH MH dan rekan serta dari kantor hukum Herman Hamzah SH dan rekan terdiri Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL di gelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, Rabu (19/9).

Palembang, BP

Sidang lanjutan gugatan perkara nomor 39/G/2018/PTUN.PLG yang diajukan Penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim advokasinya yakni dari kantor hukum Alamsyah Hanafiah SH MH dan rekan serta dari kantor hukum Herman Hamzah SH dan rekan terdiri Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL di gelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, Rabu (19/9) .
Dalam persidangan tersebut, penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim advokasinya yakni dari kantor hukum Alamsyah Hanafiah SH MH dan Partner serta dari kantor hukum Herman Hamzah SH dan rekan terdiri Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL melawan KPU Sumsel dengan obyek gugatan Keputusan KPU Sumsel Nomor :1/PL.03.3-Kpt/16/prov/II/2018 tentang penetapan paslon peserta Pilgub dan Wakil Gubernur Sumsel 2018, khususnya pasangan nomor urut 1 Herman Deru dan Mawardi Yahya pada 12 Februari 2018.
Sayang Alamsyah Hanafiah tidak hadir dalam persidangan tersebut dan diwakilkan kepada rekannya Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL
Majelis hakim di pimpin Firdaus Muslim SH dan anggota Sahibur Rasyid SH MH dan Rahmadi SH dengan panitera, Rina Zaleha
Dalam sidang tersebut, hadir tergugat 1 (KPU Sumsel) melalui kuasa hukumnya M Arya Aditya SH dan tergugat II intervensi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel H Herman Deru-Mawardi Yahya (HDMY) diwakili kuasa hukumnya Dhaby Gumayra SH MH dan rekan.
Sedangkan agenda hari ini adalah melengkapi alat bukti dari pihak tergugat II intervensi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel H Herman Deru-Mawardi Yahya (HDMY) yaitu menyerahkan bukti T 11 dan T12 yaitu SK dari DPP Hanura terkait pencalonan HDMY.
Persidangan tidak berlangsung lama dilanjutkan Senin (24/9) dengan agenda kesimpulan.
Sedangkan salah satu kuasa hukum Penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK, Herman Hamzah SH mengaku masih menunggu surat dari Presiden terkait penundaan pelantikan HDMY sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel.
“Kita tunggu saja suratnya dari Presiden,”katanya
Menurutnya tanggal 21 Agustus pihaknya sudah mengirim surat ke Presiden, KPU Pusat dan Bawaslu pusat. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih HDMY. “Karena masih sengketa di PTUN. Surat yang di layangkan mengandung mohon penundaan pelantikan HDMY,” katanya.
Selain itu HDMY tidak dapat dilantik karena HDMY ikut tercebur dalam sengketa di PTUN. “Tim kuasa hukum HDMY yang menceburkan diri masuk menjadi tergugat intervensi,” katanya.
Alamsyah menambahkan, putusan MK tidak ada relevansinya dengan sidang PTUN. Karena gugatan di PTUN, itu mempersoalkan SK pendaftaran paslon Cagub HDMY memenui syarat atau tidak saat mendaftar, itu yang digugat PTUN.
“Putusan di MK itu UU yang berbeda dengan perkara di PTUN. Di MK itu soal hasil pemilu, sementara perkara di PTUN itu soal syarat pendaftaran sah atau tidak,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DPP PDI Perjuangan Targetkan Untuk Sumsel Raih 30 Persen Perolehan Kursi

Palembang, BP Pembukaan Rapat Koordinasi Daerah IV dan Pembekalan  Calon Anggota Legislatif PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  di Asrama ...