Home / Headline / HDMY Serahkan SK DPP Hanura ke Hakim

HDMY Serahkan SK DPP Hanura ke Hakim

Sidang lanjutan gugatan perkara yang diajukan pegiat demokrasi RM Ishak Badaruddin, SM, HK di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, Rabu (19/9). BP/OSK

Palembang, BP–Sidang lanjutan  gugatan perkara nomor 39/G/2018/PTUN.PLG yang diajukan pegiat demokrasi, RM Ishak Badaruddin, SM,HK melalui tim advokasinya dari kantor hukum Alamsyah Hanafiah, SH, MH dan rekan serta kantor hukum Herman Hamzah, SH dan rekan, kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang,  Rabu  (19/9).

Dalam persidangan tersebut, Ishak Badaruddin melawan KPU Sumsel dengan obyek gugatan Keputusan KPU Sumsel Nomor :1/PL.03.3-Kpt/16/prov/II/2018 tentang penetapan paslon peserta pilgub dan Wakil Gubernur Sumsel 2018, khususnya pasangan nomor urut 1 Herman Deru dan Mawardi Yahya pada 12 Februari 2018.

Hadir dalam sidang tergugat 1 (KPU Sumsel) melalui kuasa hukumnya,  M Arya Aditya, SH, dan tergugat II intervensi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel H Herman Deru-Mawardi Yahya (HDMY) diwakili  kuasa hukumnya, Dhaby Gumayra, SH, MH dan rekan.

Sedangkan agenda sidang kemarin melengkapi alat bukti dari pihak tergugat II intervensi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel H Herman Deru-Mawardi Yahya (HD-MY)  yang menyerahkan bukti T 11 dan T12 yaitu SK dari DPP Hanura terkait pencalonan HDMY.

Persidangan tidak berlangsung lama, akan dilanjutkan Senin (24/9) dengan agenda kesimpulan.

Salah satu kuasa hukum penggugat, Herman Hamzah, mengaku masih menunggu surat dari  Presiden terkait penundaan pelantikan HD-MY sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel. “Kita tunggu saja suratnya dari Presiden,”katanya.

Menurutnya, pada 21 Agustus 2018 pihaknya sudah mengirim surat ke Presiden, KPU Pusat dan Bawaslu Pusat untuk menunda pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel terpilih HDMY.

“Karena masih sengketa di PTUN. Surat yang dilayangkan mengandung permohonan penundaan pelantikan HDMY,” katanya.

Selain itu, HDMY tidak dapat dilantik karena HD-MY ikut tercebur dalam sengketa di PTUN.   “Tim kuasa hukum HDMY yang menceburkan diri masuk menjadi tergugat intervensi,” katanya.

Alamsyah menambahkan, putusan MK tidak ada relevansinya dengan sidang PTUN. Karena gugatan di PTUN itu mempersoalkan SK pendaftaran paslon Cagub HD-MY yang memenuhi syarat atau tidak saat mendaftar, itu yang digugat PTUN.

“Putusan di MK itu UU yang berbeda dengan perkara di PTUN. Di MK itu soal hasil pemilu, sementara perkara di PTUN itu soal syarat pendaftaran sah atau tidak,” katanya. #osk

 

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pilpres, PBB Masih Netral, PAN-Hanura Solid Dukung 1 dan 2

Palembang, BP Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Palembang, Chandra Darmawan mengaku, hingga saat ini, PBB belum tentukan arah ...