Home / Headline / Perlu Ada koordinasi Antara Lembaga Dalam Kembalikan Nilai Budaya Sumsel

Perlu Ada koordinasi Antara Lembaga Dalam Kembalikan Nilai Budaya Sumsel

BP/DUDY OSKANDAR
Suasana Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2018, Selasa (18/9) di Graha Bina Praja Provinsi Sumsel dengan tema “Eksistensi Budaya Palembang/Sumatera Selatan Dalam Pembauran Kebangsaan Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa”.

Palembang, BP

Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2018, Selasa (18/9) di Graha Bina Praja Provinsi Sumsel dengan tema “Eksistensi Budaya Palembang/Sumatera Selatan Dalam Pembauran Kebangsaan Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa”.
Sedangkan pemateri , pengamat sejarah kota Palembang Rd Moh Ikhsan, Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya (Unsri) Syafruddin Yusuf, dosen dan pakar hukum adat Sumsel Albar S Subari SH SU.
Albar S Subari SH SU mengharapkan forum ini dapat mencari nilai-nilai , kumpulkan identitas lalu di catat dan di bukukan apalagi adat menurutnya selalu berkembang.
Selain itu dalam penyelesaian ditingkat masyaraat, dia menilai perlu adanya kerjasama antar lembaga seperti di Sumbar jika ada kasus, sebelum gugatan masuk ke pengadilan baik perdata dan pidana sebelum diselesaikan oleh nini mamak.
“Jadi di Sumsel ini , jangan masukkan dulu gugatan, jangan masukkan pengaduan ke polisi sebelum tokoh-tokoh menyelesaikannya, jika selesai secara adat selesai dan perlu kerjasama Kapolsek, kejaksanaan , Bupati dan tokoh masyarakat dan membuat MoU,kalau masyarakat berkelahi, tidak usah di laporkan ke polisi selesaikan secara adat, jadi penyelesaiannya sesuai musyawarah dan mufakat,” katanya.
Sedangkan Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya (Unsri) Syafruddin Yusuf menilai perlu adanya koordinasi, kerjasama antara lembaga dan instansi terkait, kalau ingin mengembalikan nilai-nilai budaya yang sudah ada di Sumsel, ini yang paling sering koordinasi yang tidak muncul.
“ Di kita khan ada perguruan tinggi, kenapa mereka tidak di ajak, kenapa bukit Siguntang di hormati masyarakat Malaysia dirubah total dan dibangun tanpa mendengar masukan arkeologi, kebijakan-kebijakan itu seharusnya urun rembuk dulu, kalau ada kebijakan yang mau dilakukan pemerintah urun rembuglah dulu, bukannya melarang membangun namun ada nilai-nilai ditempat tersebut yang harus dilindungi, jangan salah kaprah dipangkas semua,” katanya.
Menurutnya, jika ada koordinasi dalam pembangunan maka aspek sejarah dan budaya tidak akan hilang, “Zaman bisa berganti tapi nilai-nilai budaya itu yang harus kita pertahankan, “ katanya.
Dia mengaku kadang sedih, apakah pembangunan harus menghancurkan situs sejarah dan budaya.
“Kalau misalnya melakukan tulisan budaya atau sejarah, tolong ajak orang berkompeten di bidangnya , jika tidak berkompeten akibatnya bisa salah kaprah lagi,” katanya.
Dia berharap bagaimana anak-anak sekarang bisa mengenal, nilai-nilai budaya dan sejarah yang ada pada masyarakat itu dan itu harus diberikan di jenjang pendidikan, sayangnya kurikulum tidak memuat itu.
“ Jadi kalau anak kita ditanya soal adat atau tentang sejarah, dia tidak tahu , karena guru-guru kita terlalu terpaku pada buku teks yang buku teks itu tidak memuat unsur-unsur lokal, sehingga anak –anak kita tidak sejarah dan budaya yang ada, perlu ada kerjasama dengan dinas untuk menerbitkan buku yang bagi pedoman guru-guru,” katanya.
Sedangkan Rd Moh Ikhsan mengakui, kalau saat ini masyarakat Sumsel mengalami benturan budaya dimana selama ini komunikasi dilakukan secara langsung dan berbeda sekarang dengan Gadjet dimana orang seenaknya berbuat tanpa memikirkan dampaknya.
“Kedepan kalangan terutama kalangan mahasiswa dan pelajar harus diberikan pelajaran bagaimana cara membuat berita, kalau wartawan tahu betul namanya 5 W 1 H, ketika ada berita hoaks , orang harusnya tidak langsung share berita hoaks, ditimbang-timbang dulu, dicek dulu dengan pengetahuannya,” kata dosen Fakultas Hukum Unsri ini.
Dia menyarankan agar guru-guru mengajarkan anak didiknya mengenai hal ini agar tidak semua informasi langsung di share kecuali harus di jelas sumber dan bukan berita hoak.
Sekretaris FPK Provinsi Sumsel Ahmad Marzuki berharap kedepan melalui Rakor ini FPK Sumsel bisa sinergi antar tokoh adat etnis dan suku yang ada di Sumsel dan lebih ditingkatkan lagi dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan sehingga silaturahmi antar tokoh tetap terjalin.
“Dalam waktu dekat, kita akan menghadapi pemilihan presiden diharapkan seluruh masyarakat Sumsel jangan sampai terpecah dengan perbedaan pilihan politik sehingga icon Sumsel zero konflik tetap terjaga sampai anak cucu kita,” katanya.
Sedangkan Plh Kepala Dinas Kesbangpol Sumsel Fitriana S.Sos, Msi berharap dengan kegiatan ini di dapatkan informasi, saran dan masukan dari kabupaten kota, terutama dari generasi muda, dari ahli sejarah, dan pihak berkompeten terkait rekomendasi yang sudah disampaikan.
“Kedepan dengan adanya Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2018, FPK di Sumsel akan lebih dapat berkontribusi lagi didalam pembangunan di Sumsel ini dan kita akan bersinergi dengan pihak-pihak yang berkompeten , stekholder terkait, dari saran dan masukan yang kita dapatkan di rakor ini , akan memberikan hasil yang optimal kedepan,” katanya.
Dalam rakor ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Jalan Masuk Komplek Liverpool II Rusak dan Berlubang

    Palembang, BP . Kondisi jalan poros atau jalan masuk menuju Komplek Perumahan Liverpool II yang terletak di Jalan ...