Home / Headline / ‘Kenapa Sekarang Diributkan Kepala Daerah Jadi Jurkam Capres?’

‘Kenapa Sekarang Diributkan Kepala Daerah Jadi Jurkam Capres?’

Jakarta, BP–Anggota MPR  Irma Suryani Chaniago menegaskan, kepala daerah atau gubernur yang kampanye pilpres 2019 telah diatur dalam undang-undang sehingga tak perlu diperdebatkan. Lagi pula wajar kepala daerah mendukung pasangan capres-cawapres petahana karena dianggap berhasil membangun Indonesia.

“Yang jelas tidak ada aturan dilanggar kepala daerah sebagai timses Jokowi. Mereka ikhlas mendukung, karena  Jokowi telah  membuktikan kinerjanya dari Sabang  sampai Merauke. Jika mendukung karena pragmatis,  merasa telah membayar mahar itu tidak boleh. Dan soal mahar tidak ada mahar-maharan di Partai Nasdem,” ujar Irma di ruangan wartawan DPR Jakarta, Senin (16/9) dalam sebuah diskusi bertajuk Etika Politik Kampanye Bagi Kepala Daerah.

Baca:  KPU Pelaksana Undang-undang Bukan Membuat Peraturan

Menurut Irma, kepala daerah yang mendukung tidak merugikan rakyat, tidak menggunakan fasilitas negara. Gubernur dan wakilnya bisa cuti bergantian. “Anehnya, kok sekarang diributkan kepala daerah kampanye, padahal pilpres 2014 tidak diributkan kepala daerah kampanye. Misalkan Gubernur Jabar  Ahmad Heryawan dan wakilnya Dedy Mizwar kampanye untuk pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa,” katanya.

Baca:  Tingkat Kesejahteraan Nelayan Masih Rendah

Nasir Jamil  mengakui  tidak ada aturan yang dilanggar kepala daerah sebagai tim sukses atau juru kampanye pasangan pilpres. Cuma mengalami perasaan kurang enak, karena si kepala daerah terpilih  menggunakan kendaraan politik kandidat capres.

”Kalau tidak kampanye atau tidak mendukung capres  akan merasa salah karena dinilai lupa kacang sama kulitnya. Istilahnya ada ubi ada talas, ada budi ada balas,” katanya.

Baca:  Pemerintah Harus Kerja Keras Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat

Pengamat Politik Pangi Chaniago mengatakan, kepala daerah yang ikut kampanye dan menjadi tim sukses capres jelas tidak melanggar hukum, karena aturan tersebut sudah berlaku sejak pilpres sebelumnya. “ Yang bikin ramai, kepala daerah sekarang terang-terangan mendukung capres. Pilpres sebelumnya diam-diam aja,” ungkapnya. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DPRD Sumsel Nilai Kenaikan PBB di Palembang Tidak Wajar, Bila Perlu Walikota Harus Mundur

Palembang, BP Anggota Komisi I DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Elianuddin HB menilai kenaikan Pajak Pajak dan Bumi (PBB) di kota ...