Home / Headline / Pelantikan Walikota -Wakil Walikota Palembang Ditunda

Pelantikan Walikota -Wakil Walikota Palembang Ditunda

BP/Dudy Oskandar
tim Advokasi Ir. H. Sarimuda, MT-Ir. Kgs. H. Abdul Rozak, MT , Jasmadi Pasmeindra, SHI, MHI, Taswin, dan Yudi Alpian dan rekan, Jumat (14/9),

Palembang, BP

Kabar pelantikan Kepala Daerah, Walikota dan Wakil Walikota Palembang Periode 2018-2023, H. Harnojoyo-Fitrianti Agustinda yang belum dikeluarkan Surat Keputusan Pelantikan (SK) dari Ditjend OTDA Kemendagri, ditunda penetapan pelantikannya.

Pasalnya, selain SK. Pelantikan yang belum dikeluarkan, hal ini juga atas dasar proses permasalahan dalam pilkada kota Palembang 2018 masih berlangsung.

Yaitu (1) Surat Panggilan Sidang tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan Teradu KPU Kota Palembang yang akan dilaksanakan tanggal 20 September 2018, (2) surat tertanggal 14 September 2018 Terkait KPU Kota Palembang Melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Calon Walikota dan Walikota Terpilih yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan tindak lanjut dari laporan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu No: 227/lV-P/L-DKPP/2018. (3) Proses kajian Bawaslu tentang pelanggaran TSM berdasarkan surat Bawaslu RI No. 1182/K.BawaslulPM.06.00Nlll2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Jawaban Permohonan Keberatan TSM dan (4) proses pemeriksaan Bawaslu sebagaimana Surat Bawaslu RI Nomor B421TP.SARIKNII2018 Perihal Laporan Kecurangan Penyelenggaraan Pilkada Kota Palembang Tahun 2018-2023. Serta Surat Bawaslu RI No. 1197/K.Bawaslu /PM.06/VIII/2018.

Baca:  PSU atau Tidak ? KPU : Itu Wewenang Bawaslu

Hal ini disampaikan tim Advokasi Ir. H. Sarimuda, MT-Ir. Kgs. H. Abdul Rozak, MT , Jasmadi Pasmeindra, SHI, MHI, Taswin, dan Yudi Alpian, Jumat (14/9), mewakili anggota tim Advokasi, M. Jasmadi, mengatakan, bahwa SK. Penetapan pelantikan kepala daerah, dalam hal ini walikota dan wakil walikota Palembang periode 2018-2023 yang akan dikeluarkan pihak Kemendagri cq./Ditjend Otda berdasarkan hukum dan undang undang yang berlaku; bahwa calon kepala daerah yang akan dilantik harus sudah tidak bermasalah lagi dalam proses pilkada daerah.

Baca:  Pasangan Dodi-Giri Lebih Unggu

Sementara ini, jelas Jasmadi, proses pilkada daerah Kota Palembang tahun 2018 masih bermasalah, yang prosesnya masih berlangsung di DKPP dan Bawaslu RI.

Dikatakan Jasmadi, pihak Ditjend Otda kemendagri wajib dan harus menunggu hasil Final dan Mengikat dari keputusan berdasarkan hukum dan undang undang yang belaku pihak Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Hasil keputusan ini, kata Jasmadi, mengenai dugaan kasus Money politik yang terstruktur sistematis dan masiv (TSM), pelanggaran rapat pleno oleh KPU kota Palembang tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota terpilih tanggal 10 Agustus 2018, serta dugaan penyalahgunaan anggaran APBD 2018 kota Palembang untuk Pilkada yang masih di periksa pihak yang terkait dan kompeten dalam hal ini.

Baca:  Sosialisasi Berhasil, Partisipasi Pilgub Sumsel Meningkat

Dengan demikian papar Asmadi, SK pelantikan walikota dan wakil walikota PaIembang dari Ditjend Otda Kemendagri, atas dasar hukum dan undang undang yang berlaku, harus ditunda menunggu hasil keputusan final dan mengikat dari permasalahan kasus pilkada kota Palembang yang saat ini prosesnya masih berlangsung.

Sebelumnya Gubernur Sumatera Selatan, H Alex Noerdin dijadwalkan akan lantik tujuh Kepala daerah kabupaten/kota terpilih, pada tanggal 18 September mendatang di Palembang Sport Convention Center (PSCC).

“Tujuh kepala daerah yang akan dilantik yaitu Palembang, Empat Lawang, Muara Enim, Banyuasin, Lubuklinggau, Pagaralam dan Prabumulih,” ujar Kabag Protokol, Iwan Gunawan Syaputra usai Rapat Persiapan Pelantikan Bupati/Walikota Hasil Pilkada Serentak Tahun 2018 di Ruang Rapat Bina Praja, Rabu (12/9).#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

HDMY Serahkan SK DPP Hanura ke Hakim

Palembang, BP–Sidang lanjutan  gugatan perkara nomor 39/G/2018/PTUN.PLG yang diajukan pegiat demokrasi, RM Ishak Badaruddin, SM,HK melalui tim advokasinya dari kantor ...