Home / Headline / Pelantikan Gubernur Sumsel Terpilih Bertentangan Dengan Undang-Undang

Pelantikan Gubernur Sumsel Terpilih Bertentangan Dengan Undang-Undang

BP/IST
Alamsyah Hanafiah

Palembang, BP

Penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim advokasinya yakni dari kantor hukum Alamsyah Hanafiah SH MH dan rekan serta dari kantor hukum Herman Hamzah SH dan rekan terdiri Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL resmi mengirimkan surat ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang ditembuskan kepada Mendagri, KPU RI, Bawaslu RI, Gubernur Sumsel dan Ketua DPRD Sumsel.

Surat bernomor 274/AH-P/VIII/2018 tertanggal 21 Agustus 2018 dengan lampiran putusan sela, perkara No 39/G/2018/PTUN.PLG tentang penempatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan H Herman Deru SH MM dan Ir H Mawardi Yahya sebagai tergugat II Intervensi tanggal 16 Juli 2018.

Perihal : berdasarkan putusan sela PTUN Palembang No 39/G/2018/PTUN.PLG, mohon penundaan proses pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel tahun 2018 karena masih berstatus sengketa antara RM Ishak (penggugat) lawan KPU Sumsel (tergugat) dan H Herman Deru SH MM dan Ir H Mawardi Yahya sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel provinsi Sumatera Selatan 2018 (tergugat II Intervensi).

Alamsyah Hanafiah SH MH mengatakan, kalau penundaan pelantikan Gubernur Sumsel paslon H Herman Deru dan Mawardi Yahya kepada Presiden RI karena masih ada sengketa PTUN Palembang.

“Isinya mohon ditunda pelantikan , Gubernur dan wakil Gubernur Sumsel terpilih , karena masih sengketa , karena statusnya sebagai tergugat II Intervensi, “ katanya ketika ditemui di PTUN Palembang, Rabu (12/9).

Kemudian menurutnya, ada berita bahwa, tanggal 27 September Gubernur dan wakil Gubernur Sumsel terpilih akan dilantik.

“Itu tidak bisa karena itu bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan pasal 173 dan 174 UU No 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, bupati dan walikota, karena disitu masa jabatan Gubernur Sumsel dan Wakil Gubernur Sumsel yang lama berakhir tanggal 7 November 2018, pelantikan Gubernur terpilih tidak dibenarkan untuk di majukan, perintah undang-undang melantik itu apabila habis masa jabatan Gubernur lama ,” katanya.

Menurutnya, kalau masa jabatan Gubernur Sumsel lama belum berakhir maka dipilihlah DPRD Sumsel untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur sementara sampai habis masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang lama.

Baca:  112 Nama Bersaing 'Duduki' Kursi KPU Sumsel

“Kalau masih tetap dipaksakan di lantik sebelum jabatan Gubernur yang lama habis maka melanggar undang-undang berarti kepres itu bertentangan dengan UU No 10 tahun 2016 pasal 173 dan pasal 174, akan saya gugat ke PTUN , kalau Kepresnya keluar saya bisa gugat, rakyat Sumsel bisa mengajukan gugatan atas Kepres tersebut,” katanya.

Apalagi dirinya daalam kasus ini, tidak membela paslon Gubernur Sumsel, karena ini adalah kepentingan rakyat, hak-hak rakyat dan kepentingan penegakan hukum.

“Karena pemilu itu ada tiga pihak, ada yang dipilih , ada yang memilih dan ada penyelenggara, hilang satu bukan pemillu, itulah perlu dilaksanakan secara luber, langsung, umum, bebas, rahasia, nah yang menggugat ini rakyat,” katanya.

Selain itu kenapa Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel terpilih tidak bisa dilantik sebelum putusan PTUN selesai, karena menurutnya mereka (paslon Herman Deru-Mawardi melalui kuasa hukumnya) sendiri bergabung ikut pihak berperkara di PTUN Palembang sesuai dengan putusan sela PTUN Palembang.

“Jadi, tidak ada alasan pemilihan Gubernur Sumsel dan Wakil Gubernur Sumsel sekarang notabene masih dalam status quo alias masih dalam sengketa,” katanya.

Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan paslon H Herman Deru-Mawardi Yahya menurutnya, undang-undangnya berbeda, dan pasalnya berbeda.

“Putusan MK hanya mengadili objek hukum tentang hasil penghitungan suara pemilu, sedangkan gugatan di PTUN ini tentang sah atau tidak sahnya pendaftaran calon Gubernur tersebut, memenuhi syarat atau tidak syarat dia mencalon, jadi tidak ada relevansinya putusan MK dalam perkara ini, dua hal yang berbeda satu sama lain,” katanya.

Apalagi dalam hal penerimaan pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel tanggal 8 Januari 2018 oleh KPU Sumsel, KPU Sumsel dianggap tidak melakukan verifikasi faktual terhadap keabsahan dokumen-dokumen para calon yang notabene yang dicalonkan oleh partai atau gabungan partai politik.

“Artinya setiap partai itu harus sah semua siapa yang mendaftarkan apalagi di pasal 42 ayat 4 UU No 10 tahun 2016 tentang tentang pemilihan Gubernur, bupati dan walikota yang mendaftarkan itu adalah ketua dan sekretaris DPD masing-masing tingkat provinsi,” katanya.

Baca:  Kuasa Hukum HDMY Serahkan SK DPP Hanura Ke Hakim

Menurutnya, KPU Sumsel tidak melakukan verifikasi dulu dukungan partai Hanura terhadap Paslon H Herman Deru-Mawardi Yahya, dimana, apakah bisa pencalonan ini diambil alih oleh DPP Hanura.

“ Kalau diambil alih berarti ada pengambialihan mandate dengan alasan daerah tidak melaksanakan, tapi kata saksi ( Sekretaris DPD Hanura Sumsel Rizal Syamsul) tadi daerah terdapat dualisme terdapat perbedaan antara dari DPD Hanura Sumsel dan DPP Hanura, jadi pusat punya calon lain dan daerah punya calon lain, tapi dia tidak tahu nama calonnya,” katanya.

Menurutnya, semestinya KPU Sumsel menyurati Menkumham untuk melakukan verifikasi siapa sebenarnya yang bisa mendaftarkan ini , apabila daerah bermasalah, siapa yang bisa ?disana tidak ada keluar apakah sekjennya masih Syarifuddin Suding ataukah Wakil Sekjen bisa memberikan mandate ke Wakil Sekjen.

“ Dengan KPU Sumsel tidak melakukan verifikasi ke Kemenkumham dan verifikasi faktual kepada partai, disitulah titik lemahnya pelanggaran administrasi KPU Sumsel, semestinya tidak bisa di daftarkan,” katanya.

Apalagi verifikasi faktual ini ada putusan MK dimana wajib melakukan verifikasi faktual.

“Sah atau tidak sahnya pendaftaran itu , itulah kunci orang bisa mengikuti pemilu atau tidak, jangan main-main itu pondasi dasar,” katanya.

Sebelumnya Ketua KPU Sumsel Aspahani mengatakan, penetapan HD-MY dilakukan secara legal setelah melalui proses rekapitulasi hasil pilkada 2018 dan proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Penetapan dilakukan sesuai jadwal dan tahapan rekapitulasi hasil pilkada 2018. Dan setelah proses gugatan di MK. Setelah 3 hari putusan MK maka dilakukan penetapan, Alhamdulillah hari ini dilaksanakan sesuai jadwal,” ujarnya.

Aspahani mengatakan, bilamana tidak ada proses sengketa di MK, pihaknya akan langsung dalam bebrapa hari setelah proses rekap melakukan rapat pleno penetapan.

“Gugatan ke MK prosesnya sudah selesai, sesuai tahapan 3 hari setalah putusan maka kami menetapkan calon terpilih , hari ini jadwal pelaksanaannya. Mudah-mudahanan mendapat keberkahan dan kemenangan untuk semua rakyat Sumsel. mudah-mudahan pilihan terbaik, yang In Sha Allah mengantarkan Sumsel lebih sejahtera dan maju,” katanya.

Sedangkan Herman Deru mengaku masih menunggu pelantikan oleh Presiden RI di Jakarta,” Insya Allah dilantik tanggal 27 September,” katanya beberapa waktu lalu.

Baca:  Dukungan Akhor Masih Banyak TMS

Sebelumnya Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyatakan hingga kini pelantikan Gubernur Sumsel periode 2018-2023 H Herman Deru SH MM dan Wagub Ir H Mawardi Yahya masih menunggu jadwal Presiden RI Joko Widodo yang diperkirakan akhir September 2018.

Wakil Ketua DPRD Sumsel, Kartika Sandra Desi menambahkan, pelantikan gubernur terpilih kemungkinan akan dilangsungkan antara tanggal 20-27 September mendatang.

“Sudah kami tanda tangani dan dikirim ke Mendagri tepat 5 hari setelah rapat penyampaian Gubernur terpilih.”

“Pengajuan Kemendagri 20-27 September. Minggu keempat, menunggu jadwal Presiden. Untuk pelantikannya di Istana Merdeka Jakarta. Jadi sudah tidak ada masalah,” katanya.

Plt Ketua DPRD Sumsel M Yansuri SIP mengatakan, surat penetapan dari KPU Sumsel sudah dikirimkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) beberapa hari setelah rapat paripurna penyampaian gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2018-2023.

Namun, untuk jadwal pelantikan, kata Yansuri, sepenuhnya keputusan dari Mendagri.

“Surat itu sudah disampaikan ke Mendagri dan ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Kartika Sandra Desi.”

“Untuk jadwal pelantikan, karena sekarang dilantik di Istana Merdeka jadi waktunya ditentukan oleh Mendagri. Paling nanti kita dapat undangan,” kata Yansuri.

Terkait Gubernur Sumsel Ir H Alex Noerdin SH yang bakal ditetapkan sebagai Caleg DPR RI nomor urut 2 Dapil Sumsel 2 dari Partai Golkar tentunya kata Yansuri, Gubernur Sumsel diwajibkan mundur setelah nama Alex Noerdin keluar di Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019.

“Aturannya saat mencalonkan diri jadi anggota legislatif harus mundur dak perlu kita peringatkan lagi. Tapi, Pak Alex kan belum masuk di DCT, setelah namanya keluar di DCT harus lepas jabatan,” ujarnya.

Ditambahkannya, untuk pengganti sementara atau Plt Gubernur Sumsel juga akan ditentukan oleh Mendagri.

“Kalau sudah habis masa baktinya tapi belum ada pelantikan, akan digantikan sementara oleh Plt Gubernur yang ditunjuk langsung oleh Mendagri,” kata Yansuri yang juga menjabat Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumsel Bidang Bapilu.

Bahtiar Baharudin Kapuspen Kemendagri RI yang coba dimintai konfirmasi, mengatakan masih belum bisa memastikan kapan jadwal pelantikan tersebut.

“Belum Pak. Nanti saya koordinasikan,” kata Bahtiar.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DPRD Sumsel Minta Keberadaan Lampu Merah Depan Kantor Pos Besar Di Tinjau Ulang

Palembang, BP Anggota Komisi I DPRD Sumatera Selatan (Sumsel)  Elianuddin HB mendesak kepada Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemerintah kota Palembang ...