Home / Headline / DPR Minta Unicorn Jaga Stabilitas Rupiah

DPR Minta Unicorn Jaga Stabilitas Rupiah

Jakarta, BP–Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Yudha meminta, didukung populasi yang besar dan jumlah pengguna internet yang terus meningkat.  Indonesia perlahan-lahan bergerak menuju ekosistem ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. “Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebut 143,26 juta orang Indonesia menggunakan internet pada akhir 2017. Jumlah ini merupakan pasar  menggiurkan bagi perusahaan rintisan yang bermimpi  menjadi unicorn. Saat ini terdapat empat unicorn, yakni GoJek, Tokopedia, Traveloka dan Bukalapak,” ujar Satya di ruangan wartawan DPR Jakarta, Rabu (12/9).

Baca:  'Kenapa Sekarang Diributkan Kepala Daerah Jadi Jurkam Capres?'

Menurut diam GoJek tidak melakukan ekspansi ke Vietnam, di tengah pasar ekonomi domestik melemah. Harusnya, GoJek meningkatkan elektabilitas penguasaan pasar dalam negeri seperti negara China.

Dikatakan, pasar dalam negeri masih luas sehingga pemain didorong menjadi penguasa dalam negeri. Baru menguasai pasar luar negeri dari China yang punya keunggulan komparatif dan kompetitif dengan teknologi yang dimiliki.

“Ekspansi ke Vietnam yang nikmati nanti justru mereka terutama dari sisi value chain,” tutur Satya.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan Eva Kusuma Sundari menilai, kehadiran Unicorn  membantu pemerintah yang sedang berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan inovasi di Tanah Air.

Baca:  Masyarakat Diminta Kawal Penataan Gedung DPR

Namun, para unicorn ini harus mampu  memahami peran mereka dalam pergerakan ekonomi Indonesia  di saat rupiah  melemah.

“Indonesia perlu tingkatkan index kompetisi agar para unicorn tetap stay menggarap pasar dalam negeri, karena potensi kita sangat besar,” kata Eva.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mendesak Pemerintah membuat aturan yang jelas soal kinerja para unicorn. “Pemerintah kurang antisipasi terhadap perubahan lingkungan bisnis yang bergerak ke arah digital. Regulasi tidak ada. Yang sekarang hanya bersifat parsial. Contoh ride sharing hanya diatur PP Menhub. Padahal bisnis unicorn seperti GoJek berkembang luas menjadi 10 bidang,” jelasnya.

Baca:  DPR Minta Pemerintah Proaktif Ajukan RUU PDP

Dikatakan, perlu peta jalan dan blueprint yang jelas.  Polemik dapat diakhiri kalau regulator memiliki aturan. Ekonomi digital adalah keniscayaan. Tinggal aturan yang jelas untuk meminimalkan ekses. “Kita harus maksimalkan manfaatnya,” paparnya. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

HDMY Serahkan SK DPP Hanura ke Hakim

Palembang, BP–Sidang lanjutan  gugatan perkara nomor 39/G/2018/PTUN.PLG yang diajukan pegiat demokrasi, RM Ishak Badaruddin, SM,HK melalui tim advokasinya dari kantor ...