Home / Headline / Pemkab Banyuasin Diminta Menahan Diri

Pemkab Banyuasin Diminta Menahan Diri

BP/IST
Antoni Yuzar

Palembang, BP
Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palembang, Sulaiman Amin, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin untuk menekan tapal batas diwilayah Talang Buluh Kecamatan Alang-alang Lebar (AAL).
Menurutnya, kekuatan tapal batas yang melibatkan wilayah Palembang dan Banyuasin kembali muncul untuk Pemkab Banyuasin memberikan bantuan untuk membantu pelatihan dan pendidikan (Pusdiklat) agama Budha terbesar di kawasan Asia di daerah Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa.

“Kami Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mengucapkan proses perizinan yang dikeluarkan oleh Pemkab Banyuasin terkait pembangunan Pusdiklat agama Budha ditunda,” katanya, Kamis (6/9).

Baca:  Syamsul Alwi dan Yenli Elmanoferi Jabat Anggota Bawaslu Sumsel Tambahan

Karena, sambung mantan Camat AAL ini, keterbatasan tapal batas di daerah Talang Buluh masih dibahas di tingkat Provinsi dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Apalagi, keputusan itu belum mengeluarkan hasil dan segala bentuk kegiatan pembangunan dan perizinan untuk ditunda terlebih dahulu sampai status daerah tersebut jelas.

“Wilayah Talang Buluh masih berstatus quo, masih digulir oleh pemerintah kota Palembang, Banyuasin ke pemerintah Provinsi Sumsel dan Mendagri. Jadi kami harap dulu ada dulu pembangunan sebab izinnya akan bermasalah di kemudian hari,” ujarnya.

Dijelaskannya, kawasan Talang Buluh, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1988, lokasi masih masuk wilayah Kota Palembang. Sedangkan, wilayah Tegal Binangun, menurut PP yang sama masuk wilayah administrasi Banyuasin.

Baca:  KPU Sumsel Galang PPK

Tapi karena masyarakat Talang Buluh yang ingin masuk ke wilayah Banyuasin dan sebaliknya Tegal Binangun ingin masuk wilayah Palembang. Maka, ada pembahasan di tingkat provinsi hingga Kemendagri.

“Tapi untuk saat ini belum ada keputusan oleh karena kami berusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang menyangkut izin dan sejenisnya,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Palembang, Antoni Yuzar SH MH, mengatakan, Pemkab Banyuasin harus mengadakan diri. Peduli, soal menyebar terkait pembangunan Pusdiklat agama Budha.

Baca:  Dirut PT SBP Ditetapkan Jadi Tersangka

Sebab belum jelasnya status status dari hasil pembahasan tapal batas tersebut.

“Kita selesaikan dulu ganti baru siapa yang memberikan izin jika ada yang ingin melakukan pembangunan,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya meminta kepada Pemkot Palembang untuk menjayar-belikan berlipat-larutnya tapal tapal ini.

“Baik Pemkab Banyuasin maupun Palembang selesaikan dulu biar perlu jemput ke Kemendgari, jangan sampai ada gejolak dimasyarakat,” pungkasnya.

Diketahui, kawasan Talang Buluh akan di jadikan Pusdiklat agama Budha, parahnya lagi dua bangunan Masjid dan Mushollah akan dirobohkan untuk pembangunan Pusdiklat tersebut#.osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Hutang DBH Pajak Kendaraan Sumsel 2018, Capai 300 miliar

Palembang, BP Terkait tambahan sisa hutang Dana Bagi Hasil (DBH)  pajak daerah di anggarkan pada tahun anggaran 2019, Gubernur Sumatera ...