Home / Palembang / Beri Sertifikat Halal, Pemahaman IKM Masih Minim

Beri Sertifikat Halal, Pemahaman IKM Masih Minim

Maya Puspitas Sari, Owner Dapur Umi Maia, pengusaha pempek dan puding, mendapat sertifikat halal dari Kementerian Industri Kecil Menengah PKBF.

Palembang, BP — Sertifikat halal yang wajib dimiliki menjadi peluang ekonomi yang nyatanya saat ini minim diketahui oleh pelaku usaha itu sendiri. Sementara dalam undang-undang nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal, pemerintah memastikan wajib halal di 2019.

Sertifikat halal merupakan salah satu lembar pengesahan yang mampu membuktikan kompetensi dan kualitas produk. Menjadi kebutuhan penting IKM untuk dapat memiliki sertifikat halal agar produk yang dihasilkan memiliki nilai lebih dan dapat meningkatkan daya saing produk IKM.

Direktur Kementerian Industri Kecil Menengah PKBF Sudarto mengatakan, mendukung undang-undang tersebut, pihaknya memberikan bantuan berupa fasilitasi sertifikat halal pada 76 para pelaku usaha IKM makanan yang terdiri dari beberapa kabupaten kota. Diantaranya Palembang 30 IKM, Ogan Ilir 16 IKM dan Banyuasin 30 IKM.

Baca:  Mana Suaramu? Pilih Indonesia di World Halal Tourism Awards 2016

“Rata-rata komoditas makanan pempek. Pemahaman yang kurang dari IKM yang perlu ditingkatkan. Tahun lalu kita berikan sertifikat gratis ke 50 IKM Sumsel, tahun depan 200 IKM,” katanya usai pemberian sertifikat halal secara gratis oleh Kementerian Perindustrian Direktorat Industri Kecil Menengah Pangan, Barang Kayu dam Furniture (PKBF), di Hotel 101, Rabu (5/9).

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Selatan (Sumsel) Tri Wardani mengatakan, mendukung pada undang-undang tersebut, semestinya pemerintah memiliki peraturan pemerintah atau perda untuk mempertegas wajibnya para Industri Kecil Menengah (IKM) memiliki sertifikat halal.

Baca:  Tinggal 3 Hari Lagi Baratayudha di Vote Halal Tourism

“Dengan jumlah IKM puluhan ribu, tetapi yang sudah mengajukan masih minim. Hal ini karena kurang pemahaman IKM dan merasa produknya sudah halal tanpa diuji oleh LPPOM,” katanya.

Tri mengatakan, pembuatan sertifikat halal tidak membutuhkan waktu terlalu lama setelah turunnya auditor dari LPPOM. Auditor akan memeriksa bahan pembuatan, alat hingga karyawan. Sementara untuk biaya auditor, komisi fatwa dan biaya sertifikat dilihat dari besar kecil usaha. Setidaknya setiap IKM membayar Rp500 ribu – Rp3 juta.

Baca:  Arief Yahya: Terima Kasih BUMN! Menangkan Indonesia!

“Ketika masa sertifikat halal 2 tahun ini habis, sertifikat halal ini tidak boleh lagi dipasang dan harus diperpanjang dengan pemeriksaan kembali,” katanya.

Namun sayangnya, masih ada usaha kecil yang sudah memiliki sertifikat tapi tidak perpanjang, masih memasang logo dan sertifikat halal. “Ini sebetulnya tidak boleh, tapi kami tidak bisa bertindak karena masih belum adanya turunan aturan undang-undang itu baik Perda atau Perwali,” ujarnya.

Maya Puspitas Sari, Owner Dapur Umi Maia, pengusaha pempek dan puding, mendapatkan sertifikat halal dari program Kementerian Perindustrian. Sebelumnya untuk mendapatkan sertifikat ini, dilakukan pemeriksaan oleh LPPOM MUI. “Ini gratis, tapi pemeriksaannya sama. Dapur, bahan produksi, alat dan karyawan harus muslim. Selain itu alat produksi dan rumah tangga harus berbeda,” jelasnya. #pit

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

ST12 ‘Ngamen’ di LRT Sumsel

Palembang, BP — Berada di Kota Palembang, Band ST12 berkesempatan menjajal kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan. ...