Home / Headline / Siska Marleni: Langkah Tegas DPD RI Perkuat Otonomi Daerah

Siska Marleni: Langkah Tegas DPD RI Perkuat Otonomi Daerah

BP/IST
Wakil Ketua DPD RI Siska Marleni SE MSi disela-sela acara Uji Sahih Komite IV DPD RI dalam rangka peyusunan konsep naskah akademik dan RUU PAD PUS sebagai RUU Usul Inisiatif DPD RI, Selasa (4/9) di ruang serba guna gedung DPD RI Sumsel.

Palembang, BP

Salah satu wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22D Ayat (1) yaitu, dapat mengatur agar DPR menyusun undang-undang yang membahas dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembangunan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya dan sarana ekonomi lainnya, serta keuangan keuangan dan daerah, serta yang berhubungan dengan perimbangan keuangan antar pusat dan daerah.

Berdasar hal tersebut, maka DPD RI melalui Komite IV saat ini tengah melakukan Rancangan Undang-Undang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (RUU PPAD).

Gagasan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman terhadap pelaksanaan otonomi daerah, dan memantapkan penyelenggaraan urusan-urusan yang telah dilimpahkan oleh Pusat ke Daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dapat dikuasai daerah fiskal dalam mendukung penyelenggara otonomi daerah dan mengelola urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Sebelum pengajuan RUU PPAD ini ke DPR RI untuk ditindaklanjuti, diharapkan biaya dan pertimbangan dari pihak-pihak yang terkait melalui Uji Sahih RUU.

“Dengan cara yang demikian, Komite IV DPD RI berharap agar RUU PPAD ini dapat diperkaya dengan pertimbangan dan lebih dalam RUU PPAD tersebut lebih berkualitas,” kata Wakil Ketua DPD RI Siska Marleni SE MSi disela-sela acara Uji Sahih Komite IV DPD RI dalam rangka peyusunan konsep naskah akademik dan RUU PAD PUS sebagai RUU Usul Inisiatif DPD RI, Selasa (4/9) di ruang serba guna gedung DPD RI Sumsel.

Turut hadir anggota Komite IV DPD RI, Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis, Prof. John Pieris, SH., MS, Drs. H. Ghazali Abbas Adan, Drs. H. Hardi Selamat Hood, M.Si., Ph.D., Drs. H. A. Budiono, M.Ed, Ir. H. Iskandar Muda Baharuddin Lopa, Dewi Sartika Hemeto, SE, Rosti Uli Purba Antung Fatmawati, ST.

Menurut Siska Marleni, Urgensi pelaksanaan uji sahih RUU PPAD karena relevan dengan masalah yang penting untuk diselesaikan.

“PAD telah mengeluarkan beberapa Undang-Undang dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta RUU PPAT lainnya yang dihadapkan pada pilihan antara merevisi secara terbatas atur-aturan yang telah dimuat pada UU tersebut atau hanya terbatas pada mengatur peningkatan PAD semata, ” katanya.

Melakukan untuk pengurusan dan pemancaran. Karena itu, dalam upaya-upaya memberi wawasan tentang masalah dalam konteks kebijakan fiskal dan moneter yang dibayang bayangi oleh otoritas penjara. Sementara itu, dengan pelimpahan isyarat konkuren ke daerah tidak dapat dihindari jika hal-hal yang demikian ini berimplikasi pada perlunya pencapaian kapasitas fiskal bagi daerah.

“Nah, dahulu ditetapkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berbeda dengan pajak, yang saat ini dilakukan oleh banyak daerah jika ada masih ada potensi penerimaan untuk daerah yang dapat dikonsolidasi.” menyusun UU Nomor 28 tahun 2009, “katanya.

Menurutnya, selain pajak daerah dan retribusi daerah, di berbagai daerah benar-benar memiliki potensi yang baik dengan optimalisasi yang optimal dan optimalisasi yang tidak terbatas.

“Kedua potensi ini belum secara permanen dan proporsional. Karena itu, sangat penting untuk lebih detail pendalaman dalam rangka pengaturan,”katanya.

Sementara itu, potensi untuk meningkatkan PAD dalam penyelesaiannya, tidak kalah penting adalah melakukan penataan pada aspek administrasi dan manajerial. Tampak bahwa kualitas masih belum penuh selama ini.

“Begitu mengatur aspek-aspek adminsitratif dan manejerial yang diharapkan dapat mendorong peningkatan PAD berbagai daerah di Indonesia. Itu harapan kita bersama,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut juga di paparkan pengantar awal oleh Tim Ahli RUU Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dr. Kodrat Wibowo / Dr. Riatu Qibthiyyah.

Sedangkan Asisten III Administrasi Dan Umum Setda Provinsi Sumsel Prof. Dr. H. M. Edwar Juliartha, M.M mengatakan, bahwa dari pemerintah provinsi Sumsel menyambut baik dan sangat menghargai atas terlaksananya acara ini, dengan adanya kegiatan ini dapat dijadikan momentum untuk perbaikan, pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah telah diatur pada beberapa Undang-Undang seperti dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selama ini menurutnya masih banyak potensi yang tidak tergali atau kehilangan penerimaan daerah dari berbagai sektor yang disebabkan diantaranya yaitu belum regulasi yang memayunginya sehingga belum optimalnya pajak daerah dan retribusi daerah, padahal sesungguhnya di berbagai daerah memiliki potensi penerimaan baik dengan optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah yang dipisahkan dan atau melalui optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

Ditambahkannya kedua potensi ini belum diatur secara rigid dan proporsional. Potensi untuk meningkatkan PAD selain melalui perluasan sumbernya, tatkalah pentingnya adalah melakukan penataan pada aspek administratif dan manajerial.

“Tampak bahwa aspek ini masih belum banyak memperoleh perhatian selama ini, sehingga pengaturan atas aspek adminsitratif dan manejerial tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan PAD berbagai daerah di Indonesia terutama di Provinsi Sumatera Selatan, peningkatan PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggati pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi,” katanya.

Turut hadir kalangan Akademisi Universitas

Sriwijaya, Akademisi PTN/PTS di Sumatera Selatan, Ketua DPRD

Sumatera Selatan dan Ketua Komisi terkait, KADIN Sumatera

Selatan, SKPD terkait di lingkup Pemprov Sumatera

Selatan, SKPD terkait di lingkup Kota Palembang

Sedangkan pemaparan narasumber oleh Prof. Dr. Bernadette Robiani, M.Sc (Akademisi FEB Unsri Palembang), Prof. Dr. H. Joni Emerson, SH., M.Hum., FcBarb. (Akademisi FH Unsri Palembang), Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Pengurus Daerah Ikatan Konsultan Pajak Sumbagsel.osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

KPK Lengkapi Fitur dan Konten JAGA

Jakarta, BP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melengkapi fitur dan konten pada Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA). Di tengah masa pandemi ...