Home / Headline / KPU Pelaksana Undang-undang Bukan Membuat Peraturan

KPU Pelaksana Undang-undang Bukan Membuat Peraturan

Jakarta, BP–Anggota  DPR RI Hendry Yosodiningrat menegaskan,  DPR mendukung semangat anti korupsi, tapi KPU tidak boleh  membuat  aturan baru yang melarang calon legislatif (caleg) bagi eks napi koruptor, karena  bertentangan dengan Undang-Undang (UU).

“Kedudukan KPU  di bawah UU dan KPU itu pelaksana UU. Jadi, gak bisa KPPU bikin peraturan sendiri  melarang koruptor nyaleg,” ujar Hendry di ruangan wartawan DPR Jakarta, Selasa (4/9).

Menurut Hendry,  KPU merupakan  penyelenggara pemilu yang independen dan harus tunduk kepada UU. Jika KPU memaksakan kehendak, itu namanya melanggar UU.

Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya sejak awal telah meminta kepada KPU agar tidak tidak memasukan aturan yang melarang mantan koruptor jadi caleg. Bahkan putusan MK sudah 4 kali mengatur   bisa dicalonkan sepanjang mereka mengumumkan  kepada publik pernah dipidana,  “Putusan MK tahun 2009 harusnya bisa  menjadi pijakan KPU,” katanya.

Bawaslu kata Bagja, telah mewanti-wanti jika  KPU  memasukkan unsur larangan tersebut  akan menjadi permasalahan ke depan. Entah bagaimana  teman-teman KPU tetap memaksa sehingga ketika diadakan  rapat dengar pendapat  (RDP)  bentuknya hanya sebatas konsultasi. ”Celakanya, kalau Bawaslu memenangkan pihak napi  koruptor, kami malah dituding pro kuruptor. Padahal, Bawaslu hanya menjalankan perintah undang=undang,” paparnya. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Kader Golkar Dampingi Ilyas Panji di Pilkada OI Masih Tarik Menarik

Palembang, BP Ketua Departemen pemenangan pemilu DPP Partai Golkar wilayah Sumatera II (Sumbagsel) Yudha Nouvanza Utama mengakui masih terjadi tarik- ...