Home / Headline / Kuasa Hukum HDMY Kembali Tidak Bisa Buktikan SK Usulan DPD Hanura Provinsi Sumsel Dan Surat Pengambilalihan DPP Hanura.

Kuasa Hukum HDMY Kembali Tidak Bisa Buktikan SK Usulan DPD Hanura Provinsi Sumsel Dan Surat Pengambilalihan DPP Hanura.

BP/DUDY OSKANDAR
Suasana sidang lanjutan gugatan perkara nomor 39/G/2018/PTUN.PLG yang diajukan Penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim advokasinya yakni dari kantor hukum Alamsyah Hanafiah SH MH dan rekan serta dari kantor hukum Herman Hamzah SH dan rekan terdiri Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL di gelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, Rabu (29/8).

Palembang, BP

Sidang lanjutan gugatan perkara nomor 39/G/2018/PTUN.PLG yang diajukan Penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim advokasinya yakni dari kantor hukum Alamsyah Hanafiah SH MH dan rekan serta dari kantor hukum Herman Hamzah SH dan rekan terdiri Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL di gelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, Rabu (29/8) .

Dalam persidangan tersebut, penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim advokasinya yakni dari kantor hukum Alamsyah Hanafiah SH MH dan Partner serta dari kantor hukum Herman Hamzah SH dan rekan terdiri Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL melawan KPU Sumsel dengan obyek gugatan Keputusan KPU Sumsel Nomor :1/PL.03.3-Kpt/16/prov/II/2018 tentang penetapan paslon peserta Pilgub dan Wakil Gubernur Sumsel 2018, khususnya pasangan nomor urut 1 Herman Deru dan Mawardi Yahya pada 12 Februari 2018.

Baca:  Kerangka Besi Jembatan  Kampung Pulokerto- Kampung Sungai Rengas  Mulai Dipasang Satgas TMMD Ke 104

Sayang Alamsyah absen dalam persidangan kali ini dan di wakilkan kepada rekan-rekannya.

Majelis hakim di pimpin Firdaus Muslim SH dan anggota Sahibur Rasyid SH MH dan Rahmadi SH dengan panitera Rina Zaleha

Dalam sidang tersebut, hadir tergugat 1 (KPU Sumsel) melalui kuasa hukumnya M Arya Aditya SH dan tergugat II intervensi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel H Herman Deru-Mawardi Yahya (HDMY) diwakili kuasa hukumnya Dhaby Gumayra SH MH dan rekan.

Baca:  Kalah Di Pilgub Sumsel, Aswari Pastikan Maju Calon Anggota DPRD Sumsel

Sedangkan agenda hari ini adalah penggugat menghadirkan saksi.

Namun kuasa hukum penggugat tidak bisa menghadirkan saksi karena tergugat intervensi tidak bisa memberikan alat bukti surat pengajuan dari DPD Hanura Sumsel dan surat pengambilalihan dari DPP Hanura.

Kuasa hukum penggugat RM Ishak Badaruddin, Herman Hamzah SH mengatakan, agenda hari ini adalah menghadirkan saksi dari penggugat.

“Kami tidak bisa menghadirkan saksi karena tergugat tidak bisa memberikan alat bukti yang kami butuhkan yakni surat pengajuan Cagub dari DPD Hanura Sumsel dan surat pemgambilalihan dari DPP Hanura, ” katanya.

Sehingga menurutnya persidangan akan kembali digelar pada 3 September 2018 nanti.

“Kita akan menghadirkan saksi ahli dari Unsri. Tapi tergugat intervensi sidang mendatang akan menghadirkan saksi, tapi mereka akan melihat dulu saksi yang kita hadirkan. Sedangkan tim kuasa KPU Sumsel tadi menyatakan tidak akan menghadirkan saksi, ” katanya.

Baca:  Jabatan Komisioner KPU Sumsel 2013-2018 Berakhir

Sementara itu, tergugat II intervensi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel H Herman Deru-Mawardi Yahya (HDMY) diwakili kuasa hukumnya Dhaby Gumayra SH MH dan rekan mengatakan, agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi. Karena kuasa hukum penggugat tidak menghadirkan saksi maka sidang dilanjutkan kembali 3 September.

“Hari ini kosong tidak ada saksi dari penggugat tidak ada. Mungkin sidang minggu depan,” katanya.

Dhaby menambahkan, untuk alat bukti tambahan berupa surat pengajuan Cagub dari DPD Hanura yang diminta tim kuasa penggugat, itu internal Partai Hanura. “Yang dipersoalkan penggugat adalah SK penetapan, syarat-syarat pengajuan paslon Cagub sudah ada seri dokumennya B1 KWK, B2 KWK, B3 KWK dan B4 KWK. Itu sudah dicek KPU Sumsel, ” katanya.

Menurut Dhaby, surat lainnya itu internal Partai Hanura. “Surat pengajuan DPD Hanura Sumsel itu bukan ranah kami. Itu konflik internal mereka. Untuk surat dokumen dari DPP itu ada korps suratnya. Kalau pihak penggugat mempermasalahkan surat internal Hanura salah juga. Gugat Hanura nya, bukan gugat kami, ” katanya.

Sedangkan tergugat 1 (KPU Sumsel) melalui kuasa hukumnya M Arya Aditya SH mengatakan,  tidak akan menghadirkan saksi.

Persidangan dilanjutkan Senin (3/9) dengan menghadirkan saksi-saksi. #osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Peran DKSS Tidak Kalah Dengan KONI

Palembang,BP Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan (DKSS) Raden H Syahril Erwin, SE (Yaya) menilai peran DKSS di Sumsel tidak kalah ...