Home / Headline / Kampanye Pelestarian Cagar Budaya , Ajak Semua Pihak Ikut Berperan Dalam Penyelamatan Cagar Budaya

Kampanye Pelestarian Cagar Budaya , Ajak Semua Pihak Ikut Berperan Dalam Penyelamatan Cagar Budaya

BP/IST
Kampanye Pelestarian Cagar Budaya, di De burry Cafe, Palembang Rabu (29/8).

Palembang, BP

Plt Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Dra. Triana Wulandari, M.Si mengatakan kalau kegiatan ini merupakan kegiatan awal dimana Direktorat Cagar Budaya dan Permuseuman sudah bertahun-tahun melakukan pendaftaran cagar budaya, dan pendaftaran ini sudah dilakukan bersama-sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten kota seluruh Indonesia.

“ Ternyata hasilnya luar biasa, ada beberapa wilayah yang kadang-kadang di pemerintah kota, kabupaten berganti-ganti nomenklatur, berganti pejabatnya sementara dari pihak Direktorat Cagar Budaya dan Permuseuman , SK yang ditandatangani sudah tetap dari seluruh Indonesia dan mitra dari masing-masing pemerintah kota dan kabupaten, untuk itu kami mohon dalam acara ini pesan pak Dirjen Kebudayaan dalam rangka pelestrian cagar budaya dan museum kita sudah punya UU Cagar Budaya No 11 tahun 2010, saya yakin UU sudah berumur 8 tahun ini UU setelah perbaikan, banyak sekali mungkin dalam Pemkot, Pemprov dan masyarakat yang belum banyak memahami, belum mengetahui dengan kami mari kita cermati mana-mana saja yang kita taati sesuai UU cagar Budaya ,” katanya saat membuka Kampanye Pelestarian Cagar Budaya, di De burry Cafe, Palembang , Rabu (29/8).

Dengan kampanye Cagar Budaya ini dapat memberikan satu masukan , pijakan dan langkah nyata bersama-sama untuk melestarikan cagar budaya di sini.

“Marilah kita melalui kampanye ini , pak Mentri sudah menghimbau seluruh pemda yang sudah ditetapkan kawasan cagar budaya dalam peringkat nasional nanti di Bandung dan Semarang akan hadir pak Menteri akan memberikan secara simbolik penetapan-penetapan yang telah ada dengan memberikan tanda di kawasan kawasan cagar budaya dan hari ini di Palembang menjadi pra, awal dari kegiatan kampanye pelestarian cagar budaya,” katanya.

Baca:  Shabu di Simpan Dalam Bola Lampu

Dia menilai, Palembang merupakan kota sangat bersejarah, pihaknya sebelumnya menggelar Seminar Sriwijaya di Palembang , karena dalam sejarah Sriwijaya selalu disebut-sebut , sebagai kerajaan yang hebat masa abad ke 7 hingga ke 13 dalam bidang maritim, perdagangan dan pendidikan budha dan tinggalnya sampai masa sebelum kemerdekaan .

“Saya sekali hal ini tidak menjadi potensi atau kekuatan yang harus di rawat pemerintah provinsi , kota dan kabupaten, saatnya bersama-sama , dengan keluarnya undang undang kebudayaan nomor 5 tahun 2017, pak Dirjen pesan kalau kedaerah sampaikan tindaklanjut undang-undang kemajuan kebudayaan adalah segera pemerintah kabupaten kota dan provinsi menyusun pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah yang ada dalam kebudayaan undang undang kemajuan kebudayaan, 10 taksonomi dan saat ini dikantor pusat pak Menteri menerima lagi ada 7 kabupaten kota yang menyerahkan pokok pokok pikiran kebudayaan,” katanya.

Ini akan menjadi embrio dari strategi kebudayaan dan 1 dan 2 Desember, akan di lakukan Kongres kebudayaan yang ingin menetapkan arah kebijakan strategi kebudayaan yang segara yang diserahkan ke presiden , strategi kebudayaan datang dari bawah dari seluruh provinsi dan kabupaten kota.

Baca:  DPRD Kota Palembang Prihatin Penanganan Sampah Makin Semerawut

Staf ahli Walikota Palembang bidang pemerintahan , sosial, kemasyarakatan Sadaruddin Ssos mengatakan, dengan acara ini dapat melestarikan cagar budaya kota Palembang apalagi sejarah, budaya dan tradisi peninggalan di Palembang sangat kaya.

Apalagi sejak tahun 2013 Pemkot Palembang sudah mendata dan mendaftarkam potensi cagar budaya sebanyak 278 benda, bangunan, situs yang sudah didaftarkan dalam registrasi nasional.

“Kamis mendukung kegiatan ini terutama di terbitkannya undang undang No 11 tahun tahun 2018 tentang cagar budaya karena itu undang undang itu harus di edukasi dan diimplemtasikan kepada masyarakat sehingga cagar budaya di Palembang dapat dijaga dengan baik,” katanya.

Belum adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang Cagar Budaya di Palembang, merupakan kendala tersendiri yang dihadapi pemerintah kota palembang khususnya Dinas Pariwisata untuk melestarikan dan menjaga cagar budaya yang ada di Palembang, agar tidak hilang dan rusak nilai eksistensinya.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang Ir H Sudiman Tegoeh mengatakan, pihaknya sudah penyerahan pokok pokok pikiran kebudayaan daerah kota Palembang tersebut merupakan karya Pemkot Palembang didalam menindak lanjuti UU No.5 tahun 2017 dalam rangka pondasi perencanaan kebudayaan daerah ke Ditjen kebudayaan RI.

“PPKD ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran bersama antara Pemerintah Kota Palembang, seniman, budayawan, akdemisi, prakitisi, tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait dan merupakan landasan dan acuan kebutuhan daerah dalam bidang kebudayaan arti luas,” kata Sudirman,.

Baca:  Elektabilitas Dodi dan Giri Paling Tinggi

Sedangkan Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Isnaini Madani mengatakan, kelemahaan kota Palembang saat ini belum adanya peraturan daerah tentang cagar budaya, jadi saat terjadi pemugaran atau pembangunan oleh masyarakat di situs yang di duga cagar budaya, kita tidak bisa mencegahnya,” katanya.

Isnaini mengatakan, dirinya berharap kawan-kawan yang berkompeten di bidang tersebut, bisa membantu mewujudkan perda tentang cagar budaya tersebut, sehingga pemerintah Kota Palembang memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk perlindungan cagar budaya.

Sementara itu, Ketua Tim Cagar Budaya Nasional, Suroso mengatakan pemerintah setempat sebaiknya jangan kemudian selalu mengacu ke Undang-Undang yang ada tapi belum ada Peraturan Pemerintah (PP)nya, tapi gunakan UU yang baik untuk didaerah tersebut,semisal UU 34, yang terpenting benda cagar budaya itu selamat dahulu dan demi kebaikan bersama bagi pelestarian Cagar Budaya.

“Bupati atau Walikota itu bisa saja membuat kebijakan tidak harus dengan UU cagar budaya, dengan UU Pemerintahan yang ada pun bisa,” katanya.

Suroso menambahkan, Jangan lantas juga, jika sudah melakukan hal yang demikian pemerintah daerah menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau hal negatif lainnya, usahakan lebih bermanfaat untuk masyarakat.

“Untuk di Palembang, bisa di gunakan UU cagar budaya mengikuti nanti perdanya, kemudian gunakanlah UU Bangunan disitu juga menyangkut tentang kecagar budayaan dan UU tata ruang yang menyangkut zonasi dan keruangan itu,” pungkasnya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

FGD Rembuk Aktivis Se-Sumsel  Bahas Kisah Lama Hingga Aktivis Menjadi Pejabat

Palembang, BP   Focus Group Discussion (FGD) acara Rembuk Aktivis se Sumsel di hotel Benston berlangsung seru, Kamis (19/9). Berbagai ...