Home / Headline / MPR Berharap Kemendagri Segera Tuntaskan E-KTP

MPR Berharap Kemendagri Segera Tuntaskan E-KTP

Jakarta, BP–Anggota Fraksi MPR   Zainuddin Amali berharap Kemendagri bisa segera menyelesaikan proses  E-KTP, karena tahapan pemilu sudah berjalan. Jangan sampai E-KTP  menjadi masalah setelah pemilu selesai.

“Kemendagri harus menepati janji bahwa masalah E-KTP akan selesai  Desember 2018,” tegas Zainudin di ruangan wartawan DPR   Jakarta, Senin (27/8) dalam sebuah diskusi bertajuk Menuju Pemilu  Lima Kotak.

Menurut dia,  pemilu serentak 2019 penting disosialisakan serta   terus dioptimalkan, karena pemilih harus menyoblos 5 kotak (Presiden, DPR, DPD, DPRD I dan DPRD II). Khususnya masyarakat di pelosok daerah. “Selain minim informasi, juga masih banyak yang belum punya e-KTP,” kata Zainudin.

Baca:  Ma’ruf Cahyono: MPR Gelar Tiga Agenda Besar Pada Agustus 2017

Zainudin  berharap pelaksanaan pemilu 5 kotak tersebut tak boleh gagal, karena kegagalan tersebut  akan menyusul kegagalan yang lain. Seperti  UU Pemilu No.VII tahun 2017 terkait penyatuan tiga UU pileg, pilpres dan penyelenggara pemilu menjadi satu UU Pemilu.

Dikatakan, PKPU No.20 tahun 2018 terkait larangan caleg napi koruptor, narkoba dan kejahatan seksual anak, banyak yang menggugat ke Bawaslu dan MA. Ada gugatan yang dikabulkan dan ada pula ditolak Bawaslu. “Sehingga tak ada kepastian hukum. Demikian pula larangan pengurus parpol nyaleg DPD RI harus dicermati dengan baik oleh pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu,” tutur Ketua Komisi II DPR itu.

Baca:  Tujuh Anggota MPR PAW Dilantik

 Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Wahyu Setiawan minta  pemerintah, Bawaslu dan DPR RI  menyepakati waktu penghitungan dan pemungutan suara selama satu hari hingga pukul 00.00 WIB, agar tidak   menjadi masalah di kemudian hari.

Soal penyamaan waktu penghitungan dan pemungutan suara tersebut kata dia, agar tidak dianggap remeh, karena setelah selesai pilpres begitu ada yang kalah,  semua  bisa dipersoalkan.

“Sebelum ada yang kalah, memang tak ada masalah. Tapi, begitu diumumkan ada yang kalah, maka pihak yang kalah akan  mempermasalahkan. Sehingga bisa menimbulkan kegaduhan politik baru,”tutur Wahyu.

Baca:  Sesjen MPR Terima Penghargaan Birokrat Teladan

 Wahyu  menilai,  selama ini penghitungan suara tersebut  banyak yang  selesai hingga  subuh dini hari. Itu artinya melampaui waktu yang ditentukan, yaitu pada pukul 00.00 Wib. Kalau itu tejadi dalam pilpres, pasti akan menjadi persoalan.

Karena itu, lanjut Wahyu, dia  tidak ingin masalah penghitungan suara  menimbulkan polemik seperti larangan caleg napi koruptor, narkoba dan kejahatan seksual anak, yang  banyak  menggugat ke MA dan Bawaslu.

“KPU berharap DPR, pemerintah dan Bawaslu secepatnya bisa bertemu dan memutus berbagai masalah terkait aturan turunan pemilu. Termasuk bagi masyarakat yang belum memiliki e-KTP,” ppaparnya. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Nyaris Ambruk, Jembatan Teluk Lubuk Semakin Memprihatinkan

PALI, BP–Jembatan yang terletak di Desa Teluk Lubuk, Kecamatan Belimbing yang menghubungkan antara Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI semakin ...