Home / Headline / DPRD Sumsel Minta Program Sekolah Gratis di Perbaiki

DPRD Sumsel Minta Program Sekolah Gratis di Perbaiki

BP/IST
Kepala Disdik Provinsi Sumsel Widodo

Palembang, BP
Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) meminta program sekolah gratis di perbaiki karena banyak pengaduan yang masuk mengenai pelaksanaan program sekolah gratis.
Karena program sekolah gratis yang telah populer lebih kurang 10 tahun terakhir.
“Namun banyak sekali menuai keluhan dari para wali murid seluruh Sumatera Selatan karena maraknya pungutan dan biaya bulanan yang diterapkan oleh sekolah sekolah khususnya tingkat SMA dan SMK yang berlindung dibalik kesepakatan komite sekolah. Walaupun memang ada peraturan menteri pendidikan yang tidak melarang adanya pungutan tersebut. Namun perlu diketahul bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki perda tentang sekolah gratis dimana program sekolah gratis mendapat kucuran anggaran bukan hanya dari APBD saja tapi juga dari APBN untuk sekolah gratis dari tingkat SD sampai SMA/SMK,” kata Holda dalam Rapat paripurna XLVIII DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengagendakan acara pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel terhadap raperda tentang perubahan APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2018, Senin (27/8) diruang rapat paripurna DPRD Sumsel.
Oleh karena itu, Fraksi Demokrat mengharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar benar-benar menerapkan yang namanya program sekolah gratis tersebut secara murni dan konsekuen yaitu benar-benar gratis tanpa adanya pungutan dan biaya-biaya lainnya.
“Jika memang pihak sekolah masih terus melaksanakan hasil dari kesepakatankesepakatan komite sekolah yang ujung-ujungnya wali murid tetap mengeluarkan biaya tertentu di setiap awal masuk sekolah termasuk biaya bulanan, maka sebaiknya Perda sekolah gratis direvisi menjadi “sekolah gratis kondisl tertentu”,” katanya.
Kemudian menurutnya, berkat adanya laporan-laporan dari orang tua siswa beberapa waktu yang lalu disinyalir banyak pihak sekolah mengurungkan niatnya untuk menerima setoran awal dari orang tua siswa. Mudah-mudahan hal ini mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan pengawasannya agar kualitas pendidikan kedepannya menjadi lebih baik.
“Terakhir mengenai masalah uang baju seragam. Fraksi Partai Demokrat menyarankan sebaiknya dikembalikan saja persoalan baju seragam ini kepada orang tua siswa, bukan dikoordinir oleh pihak sekolah seakan-akan menjadi hukum wajib membeli baju seragam dari pihak ketiga yang sudah ditentukan pihak sekolah,” katanya.
Sebelumnya Kepala Disdik Provinsi Sumsel Widodo memastikan program sekolah gratis yang digagas oleh Gubernur Sumsel ini memastikan, menjamin, melindungi anak-anak sekolah untuk sekolah.
“Jangan sampai anak usia sekolah terpaksa tidak sekolah karena tidak punya biasa sekolah. Sekolah negeri wajib menjalankan sekolah gratis minimal 20 persen dari anak sekolah yang berkategori miskin harus gratis sepenuhnya. sepenuhnya itu adalah biaya operasionalnya. (mendaftar, kegiatan kbn, ulangan, ujian gratis),” katanya.
Ia juga tidak membenarkan atau memperbolehkan adanya iuran sekolah, apalagi sampai memaksakan orang tua siswa. Ia memastikan Program sekolah gratis ini akan terus berlanjut bahkan tidak saja sekolah gratis, sudah berjalan juga Program kuliah gratis sampai sarjana.
“Misalnya gini RAPBS mereka anggaran mereka dibuat dulu kemudian disahkan oleh Gubernur. Nanti ketahuan uang itu cukup atau tidak cukup. Kalau tidak cukup orang tua yang mau membantu itu dibolehkan, tapi kalau dipaksakan menyumbang itu salah dan tidak boleh. Karena akan menghalangi orang sekolah,” katanya.
“Intinya adalah tidak boleh ada halangan apalagi dana untuk membuat anak tidak sekolah. Diipastikan anak harus sekolah dalam kondisi apapun,” tambahnya.
Ia menambahkan, Perubahan Undang-Undang Nomor 32 ke 23 itu ada mekanisme keuangan yang berubah sehingga semula yang bisa hibah sekarang tidak bisa lagi, sementara ada efisiensi yang mengakibatkan pada dana yang alokasinya untuk SMA Negeri tidak bisa lagi menggunakan hibah.
“Ada juga di dalam perda itu ada aturan yang mengharuskan sekolah-sekolah negeri dalam mengambil sumbangan dari masyarakat itu harus izin Gubernur. Sehingga tidak bisa sembarangan, jadi pastikan semua transparan dan akuntabel. Jaminan bahwa sekolah gratis ini akan berjalan terus ada sekarang. harapan kita warga masyarakat memahami sekolah gratis masih ada dan akan berjalan sebagaimana diharapkan,” katanya.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DPRD Sumsel Bangga Atas Kepedulian Mahasiswa Terhadap APBD Sumsel Tahun 2020

Palembang, BP Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Antoni Yuzar, SH, MH. didampingi Anggota Komisi I lainnya menerima ...