Home / Headline / Kuasa Hukum HDMY Tidak Bisa Buktikan SK Usulan DPD Hanura Provinsi Sumsel Dan Surat Pengambilalihan DPP Hanura.

Kuasa Hukum HDMY Tidak Bisa Buktikan SK Usulan DPD Hanura Provinsi Sumsel Dan Surat Pengambilalihan DPP Hanura.

BP/DUDY OSKANDAR
Suasana sidang lanjutan gugatan perkara nomor 39/G/2018/PTUN.PLG yang diajukan Penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim advokasinya yakni dari kantor hukum Alamsyah Hanafiah SH MH dan rekan serta dari kantor hukum Herman Hamzah SH dan rekan terdiri Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL di gelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, Senin (20/8).

#Terkait Pencalonan Cagub dan Cawagub HDMY

Palembang, BP

Sidang lanjutan gugatan perkara nomor 39/G/2018/PTUN.PLG yang diajukan Penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim advokasinya yakni dari kantor hukum Alamsyah Hanafiah SH MH dan rekan serta dari kantor hukum Herman Hamzah SH dan rekan terdiri Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL di gelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, Senin (20/8) .
Dalam persidangan tersebut, penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim advokasinya yakni dari kantor hukum Alamsyah Hanafiah SH MH dan Partner serta dari kantor hukum Herman Hamzah SH dan rekan terdiri Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL melawan KPU Sumsel dengan obyek gugatan Keputusan KPU Sumsel Nomor :1/PL.03.3-Kpt/16/prov/II/2018 tentang penetapan paslon peserta Pilgub dan Wakil Gubernur Sumsel 2018, khususnya pasangan nomor urut 1 Herman Deru dan Mawardi Yahya pada 12 Februari 2018.
Majelis hakim di pimpin Firdaus Muslim SH dan anggota Sahibur Rasyid SH MH dan Rahmadi SH dengan panitera Rina Zaleha.
Agenda sidang adalah penyampaian alat bukti tergugat 1 (KPU Sumsel) melalui kuasa hukumnya M Arya Aditya SH dan tergugat II intervensi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel H Herman Deru-Mawardi Yahya (HDMY) diwakili kuasa hukumnya Dhaby Gumayra SH MH dan rekan.

Baca:  Tidak Ada Alasan Tidak Registrasi Sengketa Pilgub Sumsel

Dalam sidang tersebut, hadir tergugat 1 (KPU Sumsel) melalui kuasa hukumnya M Arya Aditya SH dan tergugat II intervensi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel H Herman Deru-Mawardi Yahya (HDMY) diwakili kuasa hukumnya Dhaby Gumayra SH MH dan rekan.

Dalam kesempatan tersebut tergugat II intervensi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel H Herman Deru-Mawardi Yahya (HDMY) diwakili kuasa hukumnya Dhaby Gumayra SH MH dan rekan tetap tidak bisa membuktikan dua surat keputusan (SK), yakni pertama surat usulan dari DPD Hanura Provinsi Sumsel. Kedua adalah surat pengambilalihan dari DPP Hanura kepada majelis hakim.
Alamsyah Hanafiah mengatakan, dalam sidang tadi dirinya menanyakan ada dua SK , yakni pertama surat usulan dari DPD Hanura Provinsi Sumsel. Kedua adalah surat pengambilalihan dari DPP Hanura.
“Yang belum mereka buktikan ada dua surat, yaitu usulan dari DPD Hanura Sumsel untuk calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumsel yang diusulkan ke DPP Hanura untuk minta persetujuan, itu belum ada dan satu lagi yang belum dibuktikan adalah pengambil alihan mandat dari DPD Hanura Sumsel oleh DPP Partai Hanura untuk mendaftar calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumsel, justru KPU Sumsel dan tergugat II Intervensi belum membuktikan itu” katanya.
Menurutnya kalau dua SK tersebut tidak bisa dibuktikan, menurut Alamsyah , pemilihan Gubernur Sumsel hanya DPP Hanura yang mendaftarkan tanpa melalui proses DPD Partai Hanura Sumsel.
Menurut Alamsyah, jika kuasa hukum tergugat masih belum membuktikan dua surat tersebut, ini berarti pendaftaran hanya melibatkan DPP, dan tidak melibatkan DPD Hanura Provinsi Sumsel.
“Padahal dalam UU Pasal 42 Nomor 10 tahun 2016 ayat berbunyi pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh partai politik ditandatangani oleh ketua partai politik dan sekretaris partai politik tingkat provinsi disertai surat keputusan pengurus partai politik tingkat pusat tentang persetujuan atas pencalonan atas calon yang diusulkan oleh pengurus partai politik tingkat provinsi. Sedangkan pasal 44 ayat 4a berbunyi dalam hal ini pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak dilaksanakan oleh pimpinan partai politik tingkat provinsi, pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui partai politik tingkat pusat, dapat dilaksanakan oleh pimpinan partai politik tingkat pusat. Artinya, jika DPD Provinsi Hanura tidak mengusulkan pendaftaran Cagub dn Cawagub, DPP Hanura bisa ambil alih, tapi harus ada usulan DPD tingkat provinsi. Tapi surat alat bukti yang mereka bawa hanya surat dari pusat semua, ” katanya.
Ketika disinggung adanya pengumuman dari DPRD Provinsi terkait Cagub dan Cawagub terpilih, Alamsyah mengatakan, sore ini dirinya mengirimkan surat ke Mendagri untuk penundaan proses pelantikan Cagub dan Cawagub terpilih karena masih ada sengketa di PTUN.
“Baik yang dilantik maupun yang mengusulkan masih sengketa di PTUN berdasarkan putusan sela PTUN 39/G/2018/PTUN.PLG dimana Herman Deru dan Mawardi Yahya sebagai tergugat intervensi II.
Sementara itu, tergugat 1 (KPU Sumsel) melalui kuasa hukumnya M Arya Aditya SH mengatakan, syarat calon dan pencalonan itu sudah sesui aturan. “Semua syarat calon dan pencalonan sudah terpenuhi. Syarat B1 KWK, B 1 KWK, B3 KWK dan B4 KWK semua ada. Itu lengkap dan ditanda tangani oleh ketua dan sekjen. Itu sesuai aturan PKPU, ” katanya.
Sedangkan tergugat II intervensi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel H Herman Deru-Mawardi Yahya (HDMY) diwakili kuasa hukumnya Dhaby Gumayra SH MH menilai SK tersebut tidak terlalu penting, selain itu pihaknya juga menghadirkan bukti BI sampai B4  dalam sidang sebelumnya tanpa lampiran dan potocopi.
Sidang kembali digelar 29 Agustus dengan menghadirkan saksi ahli. #osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Deklarasi damai Pemilu Legislatif di kambang iwak

Palembang, BP Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel) akan menggelar deklarasi damai untuk pemilu legislatif 2019. Ketua KPU Sumsel ...