Home / Headline / Kuasa Hukum HDMY Tidak Bisa Memberikan Bukti SK Usulan DPD Hanura Sumsel

Kuasa Hukum HDMY Tidak Bisa Memberikan Bukti SK Usulan DPD Hanura Sumsel

BP/DUDY OSKANDAR
Suasana sidang lanjutan gugatan perkara nomor 39/G/2018/PTUN.PLG yang diajukan Penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim advokasinya yakni dari kantor hukum Alamsyah Hanafiah SH MH dan rekan serta dari kantor hukum Herman Hamzah SH dan rekan terdiri Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL di gelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, Rabu (15/8).

#Terkait Pencalonan Cagub dan Cawagub HDMY

Palembang, BP

Sidang lanjutan gugatan perkara nomor 39/G/2018/PTUN.PLG yang diajukan Penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim advokasinya yakni dari kantor hukum Alamsyah Hanafiah SH MH dan rekan serta dari kantor hukum Herman Hamzah SH dan rekan terdiri Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL di gelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, Rabu (15/8) .
Dalam persidangan tersebut, penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK melalui tim advokasinya yakni dari kantor hukum Alamsyah Hanafiah SH MH dan Partner serta dari kantor hukum Herman Hamzah SH dan rekan terdiri Herman Hamzah SH, Kgs Bahori SHI, Anwar Sadad SH dan Neko Ferlyno SH CPL melawan KPU Sumsel dengan obyek gugatan Keputusan KPU Sumsel Nomor :1/PL.03.3-Kpt/16/prov/II/2018 tentang penetapan paslon peserta Pilgub dan Wakil Gubernur Sumsel 2018, khususnya pasangan nomor urut 1 Herman Deru dan Mawardi Yahya pada 12 Februari 2018.
Majelis hakim di pimpin Firdaus Muslim SH dan anggota Sahibur Rasyid SH MH dan Rahmadi SH dengan panitera Rina Zaleha.
Agenda sidang adalah penyampaian alat bukti tergugat 1 (KPU Sumsel) melalui kuasa hukumnya M Arya Aditya SH dan tergugat II intervensi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel H Herman Deru-Mawardi Yahya (HDMY) diwakili kuasa hukumnya Dhaby Gumayra SH MH dan rekan.
Dalam sidang tersebut, tim kuasa hukum Herman Deru dan Mawardi Yahya yang diwakili Dhaby Gumayra SH MH dan rekan dalam persidangan tersebut tidak bisa membuktikan SK usulan dari DPD Hanura Sumsel untuk paslon HDMY.

Baca:  Partai PBB Dinyatakan tak Lolos Pemilu 2019, Kader di Sumsel Diminta Tenang

Berdasarkan sidang tergugat 1 yakni KPU Sumsel hanya memberikan alat bukti Model B1 KWK Partai Hanura No SKEP/B/048/DPP-Hanura/XII/2017 tentang persetujuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atas nama Herman Deru dan Mawardi Yahya tertanggal 18 Agustus 2017.
Selain itu, KPU Sumsel Jug menyerahkan alat bukti Model B KWK parpol tentang surat pencalonan dari gabungan partai politik pendukung Herman Deru dan Mawardi Yahya tanggal 8 Januari 2018, serta model B-2 KWK parpol tentang surat pernyataan kesepakatan gabungan partai politik dalam pencalonan Cagub dan Cawagub Herman Deru dan Mawardi Yahya.

Baca:  Zarkasi , Jabat Ketua FJP

Sedangkan tim kuasa hukum dari tergugat intervensi II menyerahkan 10 alat bukti yakni fotocopy Herman Deru dan Mawardi Yahya, SK KPU Sumsel Nomor 1/PL.03.3-Kpt/16/Prov/II/2018 tentang penetapan paslon peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018.

Alat bukti ketiga yakni SK KPU Sumsel Nomor 4/PL.03.3-Kpt/16/II/2018 tentang penetapan nomor urut paslon Cagub dan Cawagub Provinsi Sumsel 2018. Selanjutnya, model B KWK Parpol, model B1 KWK parpol keputusan DPP Partai Politik tentang persetujuan Paslon Cagub dan Cawagub.

Kemudian alat bukti keenam adalah model B2 KWK parpol yakni surat pernyataan kesepakatan partai politik gabungab dalam pencalonan Cagub dan Cawagub, model B3 KWK Parp yakni surat pernyataan kesepakatan antara partai gabungab paslon Cagub dan Cawagub. Alat bukti kedelapan adalah model B4 KWK parpol yakni surat pernyataan kesesuaian naskah, visi , misi dan program paslon Cagub dan Cawagub.
Kemudian alat Surat Nomor AHU 4.AH.11.01.81 perihal penyampaian surat keputusan tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP Partai Hanura tanggal 12 Oktober 2017 lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M. HH-22.AH.11.01 tahun 2017 tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan DPP Partai Hanura periode 2015-2020, dimana Fauzi Amro Ketua bidang pembinaab Wilayah Sumsel Babel dan Hendri Zainuddin yang mengantarkan tergugat intervensi mendaftar sebagai Paslon Pilkada Sumsel 2018.
Alat bukti terakhir adalah SK KPU Sumsel Nomor 430/PL.03 7 /Kpt/16/Prov/VIIU/2018 tentang penetapan Paslon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel 2018 tanggal 12 Agustus 2018 tapi ditunda karena menunggu dokumen asli.
Sidang dilanjutkan Senin (20/8) agenda saksi dari pihak penggugat.
Tim kuasa hukum dari penggugat RM Ishak yakni Alamsyah Hanafiah mengatakan, sidang kali ini tergugat intervensi tidak bisa membuktikan usulan DPD Hanura Sumsel kepada HDMY sebagai Cagub dan Cawagub. Padahal berdasarkan UU Nomor 42 ayat 4 berbunyi pencalonan Cagub dan Cawagub harus dari usulan DPD Partai tingkat Provinsi.
“Dalam perkara ini, Ketua dan Sekretaris DPD Partai Hanura Sumsel tidak pernah mengusulkan HDMY sebagai Cagub dan Cawagub ke DPP Hanura. Selain itu, pendaftaran HDMY ke KPU Sumsel tidak didampingi Ketua dan Sekretaris DPD Hanura Sumsel. Sehingga tidak sah pencalonan HDMY ke KPU Sumsel, ” katanya.
Alamsyah menjelaskan, tergugat intervensi juga tidak bisa membuktikan surat pengambilalihan DPP saat pendaftaran HDMY ke KPU Sumsel. “Tidak ada bukti usulan dari Ketua dan Sekretaris DPD Partai Hanura Sumsel kepada HDMY inilah yang kita gugat. Karena pencalonan Cagub dan Cawagub berdasarkan usulan DPD Partai tingkat provinsi, ” katanya.
Menurutnya, sebagai penyelenggara KPU Sumsel tidak melakukan fungsinya yakni melakukan verifikasi.
“KPU Sumsel kurang teliti karena tidak melakukan verifikasi terkait SK usulan DPD Partai Hanura Sumsel dan surat pengambilalihan DPP Hanura saat HDMY mendaftar ke KPU Sumsel. Senin tanggal 20 Agustus nanti sidang akn dilanjutkan kembali dengan agenda bukti saksi dari kita dan SK dari tergugat 1 dan tergugat intervensi terkait usulan DPD Partai Hanura Sumsel, ” katanya.# osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Deklarasi damai Pemilu Legislatif di kambang iwak

Palembang, BP Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel) akan menggelar deklarasi damai untuk pemilu legislatif 2019. Ketua KPU Sumsel ...