Home / Headline / Firamon Syakti Jabat Ketua KPU Palembang

Firamon Syakti Jabat Ketua KPU Palembang

BP/IST
Firamon Syakti

Palembang, BP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), memecat Ketua Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang Syarifuddin. Akhirnya, Sabtu (11/8) malam, lima komisioner KPU Palembang sepakat dengan musyawarah mufakat memilih Firamon Syakti sebagai Ketua KPU Palembang.

Ketua KPU Palembang Firamon Syakti membenarkan hal tersebut.

“ Kita putuskan dengan jalan musyawarah , mufakat dan kekeluargaan ,” katanya, Sabtu (11/8).

Menurut Firamon program yang akan dilakukan tetap melanjutkan program yang sudah ada sesuai aturan PKPU dan tahapan.

Sedangkan Ketua KPU Sumsel Aspahani mengatakan, kalau pemecatan Ketua KPU Palembang Syarifuddin adalah hasil keputusan DKPP sebagai ketua melanggar etik dan diberhentikan sebagai ketua dan bukan sebagai anggota.

“Karena itu kami perintahkan untuk melakukan pleno ulang dan itu sudah dilakukan termasuk Ketua KPU Empat Lawang,” katanya, ketika ditemui di KPU Sumsel, Minggu (12/7).

Sebelumnya DKPP resmi memberhentikan Ketua KPU Palembang, Syarifudin dan Mobius Alhazan sebagai ketua KPU Kabupaten Empat Lawang, lewat Keputusan DKPP pada, Rabu (8/8).

Baca:  Memenuhi Syarat DPD, Berkas Perbaikan Dikirim Ke Kabupaten/Kota

“Mengabulkan pengaduan pengadu (ketua Panwaslu Palembang M Taufik) untuk sebagian, menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian tetap dari jabatan Ketua KPU Kota Palembang kepada Teradu I Syarifuddin selaku ketua KPU Kota Palembang sejak dibacakannya putusan ini,” isi keputusan DKPP yang ada diwebsite DKPP (dkpp.go.id).

Surat Keputusan DKPP Nomor 118/DKPP-PKE-VII/2018 didasari pengaduan M Taufik, ketua Panwaslu Kota Palembang. Putusan berisi apa yang dilakukan KPU Kota Palembang dengan tidak menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dalam Pleno Rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK secara berjenjang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2017. Dengan kata lain, KPU Kota Palembang diduga telah melanggar kode etik. Itu karena dalam melakukan pemutakhiran data pemilih tidak berlandaskan pada prinsip penyelenggaraan pemilihan umum yaitu berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, dan mengedepankan kepentingan umum.

Meskipun petugas PPS, PPK dan operator Sidalih telah berupaya

Baca:  Kejati Sumsel Nilai Setiap Pilkada Ada Indikasi Keterlibatan Kontraktor Dengan Dinas Terkait

melakukan penghapusan namun hingga batas akhir rekapitulasi data pemilih pada 19 April 2018 di KPU Kota Palembang, data pemilih TMS dan ganda tersebut masih tersisa hingga jumlah DPT yang ditetapkan jauh lebih tinggi dari jumlah DPS yaitu 1.244.716 pemiilh, terjadi penambahan 145.521 pemilih dari DPS, namun telah diperbaiki dan terakhir jumlah DPT Kota Palembang 1.107.177 Pemilih.

Selain Syarifudin, teradu lainnya yang merupakan anggota KPU Kota Palembang seperti Devi Yulianti, Abdul Karim Nasution dan Firamon Syakti hanya menerima peringatan keras dari DKPP. Sidang diputuskan Harjono selaku Ketua beranggotakan Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salamm, Ida Budhiati, Hasyim Asy’ari dan Fritz Edward Siregar.

“Merehabilitasi nama baik Teradu V Rudiyanto Panggaribuan selaku anggota

KPU Kota Palembang, dan memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan.” tulisnya.

Terkait hal tersebut, komisioner KPU Palembang Abdul Karim Nasution mengaku akan menghormati putusan tersebut, dan akan memplenokannya dengan komisioner KPU Palembang lainnya untuk memilih ketua KPU Palembang yang baru.

Baca:  Tipu Muslihat Raffles Taklukkan Palembang (bagian terakhir)

Saya pribadi menghormati putusan itu, dan tidak ada hubungannya dengan hasil Pilkada. Ini bukan sanksi administrasi, tapi etik (sanksi bagi orang perorang),” singkatnya.

Putusan DKPP juga memutuskan ketua KPU Kabupaten Empatlawang Mobius Alhazan dipecat dari jabatannya sebagai ketua. Mobius mendapat peringatan keras dan diberhentikan Ketua KPU Empat Lawang berdasarkan keputusan nomor No119/DKPP-PKE-VII/2018. Keputusan DPKP berdasar pengaduan Endo Gusmawan, Ahmad Husin, dan Abdul Haris dkk.

Teradu diduga tidak melaksanakan prinsip berkepastian hukum dan

profesional. Para Teradu diduga tidak melaksanakan pemutakhiran data pemilih sesuai tahapan yang tertuang didalam PKPU Nomor 2/2018. Pada 5-7 Maret lalu sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017, teradu diduga tidak melakukan rekapitulasi daftar pemilih yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka tingkat desa/kelurahan. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 huruf f Peraturan DKPP Nomor 2/2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Mereka Keluhkan Melemahnya Rupiah

Palembang, BP Sekretaris Kantor Wilayah (Kanwil) Pandu Tani Indonesia (Patani)  Sumsel, Husyam Usman  menilai pelemahan dan penguatan rupiah dalam skala tertentu  serta ...