Home / Palembang / Tim Advokasi Sarimuda-Rozak Minta KPU Tunda Penetapan Walikota

Tim Advokasi Sarimuda-Rozak Minta KPU Tunda Penetapan Walikota

Tim Advokasi Sarimuda-Abdul Rozak saat mendatangi Kantor KPU Palembang, Sabtu (11/8).

Palembang, BP — Tim advokasi Sarimuda dan Abdul Rozak mendatangi Kantor Komisi Pemiliham Umum (KPU) Kota Palembang, Sabtu (11/8). Kedatangan tim advokasi tersebut untuk meminta KPU Kota Palembang menunda pleno penetapan pemenang walikota terpilih.

Alasan yang dilayangkan tim kuasa hukum Sarimuda, karena adanya surat dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI) Nomor 1182/K.Bawaslu/PM.06.00/VII/2018 tanggal 31 Juli. Kemudian Surat Bawaslu RI Nomor 1197/ K.Bawaslu/PM.06.00/VII/2018 tanggal 2 Agustus.

Baca:  Sarimuda-Cek Rozak Deklarasi Maju Pilkada Palembang 2018

“Diterangkan penanganan perkara Pilkada Palembang tahun 2018 hal laporan pelanggaran terkait Pasal 71 ayat 3 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, sedang dalam proses dan ditindaklanjuti di Bawaslu RI,” kata Tim Advokasi Sarimuda-Rozak, Adv Luil Maknun, Mustika Yanto dan Tri Janto.

Menurut mereka, merujuk surat dari Bawaslu tersebut, tim advokasi meminta pejabat atau komisioner KPU Kota Palembang untuk menunda penetapan hasil Pilkada Kota Palembang.

Baca:  PKB Resmi Dukung Harno-Finda

“Dalam surat Bawaslu poin keempat diterangkan juga bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti laporan tim, melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai peraturan Bawaslu nomor 14 tahun 2017,” jelas dia.

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi dalam putusan sengketa Pilkada Kota Palembang tidak menerima gugatan dari pasangan Sarimuda-Abdul Rozak. Dalam putusan tersebut, MK menerangkan untuk sepenuhnya penetapan dikembalikan kepada KPU Kota Palembang.

Masih dikatakan Mustika, usai putusan tersebut pihaknya mengetahui KPU akan melakukan pleno penetapan pemenang pada Minggu (12/8) pukul 14.00 siang, yang digelar di Hotel Swarna Dwipa Palembang.

Baca:  Pilkada Palembang, Kekuatan Harnojoyo Vs Sarimuda Seimbang

Namun tim advokasi tetap berihwal, penetapan harus ditunda mengingat Bawaslu akan melakukan putusan gugatan yang dinilai terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam waktu satu minggu kedepan.

“Secara tegas kami minta KPU menunda, tunggu hasil dari Bawaslu terlebih dahulu,” tegasnya.

Sementara, informasi yang didapat dari petugas KPU, surat dari Bawaslu RI telah diterima KPU Kota Palembang. Dan akan dilakukan rapat mengenai permasalahan surat tersebut. #rio

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Komisi V DPR RI Motivasi Bandara SMB II Jadi Bandara Transit

Palembang, BP — Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II direkomendasikan menjadi bandara transit seperti layaknya Bandara Changi, Singapura. Hal ini ...