Home / Headline / # Langgar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, DKPP Berhentikan Ketua KPU Palembang Dan Ketua KPU Empat Lawang

# Langgar Kode Etik Penyelenggara Pemilu, DKPP Berhentikan Ketua KPU Palembang Dan Ketua KPU Empat Lawang

BP/IST
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang Syarifudin dan Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang Mobius Alhazan dalam sidang kode etik DKPP, Rabu (8/8).

Palembang, BP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang Syarifudin dan Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang Mobius Alhazan dalam sidang kode etik DKPP di Jakarta, Rabu (8/8).
Mereka terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Pemberian sanksi dan peringatan keras tersebut tertuang dalam putusan nomor : 118/DKPP-PKE-VII/2018 dan dapat diakses di website dkpp.go.id.
Sidang diputuskan Harjono selaku Ketua beranggotakan Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salamm, Ida Budhiati, Hasyim Asy’ari dan Fritz Edward Siregar.
“Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian tetap dari jabatan Ketua KPU Kota Palembang kepada Teradu I Syarifuddin selaku Ketua KPU Kota Palembang sejak dibacakannya putusan ini,” kata Harjono.
Dan memerintahkan kelima komisioner KPU Palembang untuk segera melakukan rapat pleno untuk menentukan Ketua KPU Palembang.
Diketahui, duduk perkara dalam putusan yang ditandatangani oleh lima pimpinan DKPP tersebut, Pengadu (M. Taufik sebagai Ketua Panwaslu Kota Palembang), mengadukan bahwa apa yang dilakukan KPU Kota Palembang dengan tidak menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pleno Rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK secara berjenjang tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2017. Dengan kata lain, KPU Kota Palembang diduga telah melanggar kode etik. Itu karena dalam melakukan pemutakhiran data pemilih tidak berlandaskan pada prinsip penyelenggaraan pemilihan umum yaitu berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, dan mengedepankan kepentingan umum.
Meskipun petugas PPS, PPK dan operator Sidalih telah berupaya
melakukan penghapusan namun hingga batas akhir rekapitulasi data pemilih pada 19 April 2018 di KPU Kota Palembang, data pemilih TMS dan ganda tersebut masih tersisa hingga jumlah DPT yang ditetapkan jauh lebih tinggi dari jumlah DPS yaitu 1.244.716 pemiilh, terjadi penambahan 145.521 pemilih dari DPS, namun telah diperbaiki dan terakhir jumlah DPT Kota Palembang 1.107.177 Pemilih.
Selain Syarifudin, teradu lainnya yang merupakan anggota KPU Kota Palembang seperti Devi Yulianti, Abdul Karim Nasution dan Firamon Syakti hanya menerima peringatan keras dari DKPP.
“Memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan.” Kata Harjono.
Sedangkan Ketua KPU Sumatera Selatan Asphani (Sumsel)  mengaku, belum menerima salinan putusan DKPP. “Prinsipnya, bila sudah diputuskan DKPP, wajib dilaksanakan,” kata Asphani seraya menambahkan, Syarifudin akan menjadi anggota KPU biasa.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Empat Lawang Mobius Alhazan pun mengalami nasib yang sama. Mobius Alhazan pun mendapat peringatan keras dan diberhentikan Ketua KPU Empat Lawang berdasarkan keputusan nomor No119/DKPP-PKE-VII/2018.
Keputusan DPKP berdasar pengaduan Endo Gusmawan, Ahmad Husin, dan Abdul Haris dkk.
Teradu diduga tidak melaksanakan prinsip berkepastian hukum dan
profesional.
Para Teradu diduga tidak melaksanakan pemutakhiran data pemilih sesuai tahapan yang tertuang didalam PKPU Nomor 2/2018. Pada 5-7 Maret lalu sebagaimana telah dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017, teradu diduga tidak melakukan rekapitulasi daftar pemilih yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka tingkat desa/kelurahan.
Hal itu diduga bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 huruf f Peraturan DKPP Nomor 2/2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Penyelenggara Pemilu.
“Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak, tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain.” Kata Harjono. #osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Soroti Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Palembang

Palembang, BP Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang menyoroti kasus-kasus kekerasan dengan perempuan sebagai korban. Setidaknya, ada 62 kasus hukum terkait ...