Home / Headline / #Gugatan Dodi-Giri Di Tolak MK, Herman Deru- Mawardi Yahya Belum Bisa Dilantik Jadi Gubernur Terpilih

#Gugatan Dodi-Giri Di Tolak MK, Herman Deru- Mawardi Yahya Belum Bisa Dilantik Jadi Gubernur Terpilih

BP/IST
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan perkara perselisihan hasil Pilkada Sumatera Selatan (Sumsel) yang diajukan pasangan calon Gubernur Sumsel , H Dodi Reza Alex Noerdin- Calon Wakil Gubernur Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas , Kamis (9/8).

Palembang, BP
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan perkara perselisihan hasil Pilkada Sumatera Selatan (Sumsel) yang diajukan pasangan calon Gubernur Sumsel , H Dodi Reza Alex Noerdin- Calon Wakil Gubernur Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas dalam sidang di MK di Jakarta, Kamis (9/8)
Namun bagi kuasa hukum Penggiat demokrasi RM Ishak Badaruddin SM.HK, Alamsyah Hanafiah SH MH yang mengajukan gugatan ke PTUN Palembang dengan tergugat KPU Sumsel dengan obyek gugatan Keputusan KPU Sumsel Nomor :1/PL.03.3-Kpt/16/prov/II/2018 tentang penetapan paslon peserta Pilgub dan Wakil Gubernur Sumsel 2018, khususnya pasangan nomor urut 1 Herman Deru dan Mawardi Yahya pada 12 Februari 2018 mengatakan kalau dengan putusan MK tersebut paslon Herman Deru-Mawardi Yahya belum bisa dilantik sebagai Gubernur Sumsel.
“Masih sengketa , belum bisa dilantik,” katanya ketika dihubungi, Kamis (9/8).
Untuk itu dalam waktu dekat pihaknya akan berkirim surat ke Mendagri, KPU RI dan KPU Sumsel untuk menjelaskan kalau Paslon Herman Deru-Mawardi Yahya masih bersengketa dengan pihaknya.
“ Kalau versi saya ini masih sengketa , terbukti dari putusan sela PTUN Palembang kemarin, yang tergugat II Intrvensi ditetapkan menjadi pihak yang bersengketa, itu aja,” katanya.
Sebelumnya, MK mengabulkan eksepsi yang diajukan KPU Provinsi Sumsel, yang memutuskan pasangan calon Herman Deru-Mawardi Yahya sebagai pemenang.
“Menyatakan, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan pemohon serta menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” kata Hakim Konstitusi Anwar Usman di Ruang Sidang Utama Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (9/8).
Anwar mengatakan, keputusan tersebut dihasilkan melalui rapat permusyawaratan hakim (RPH) oleh sembilan hakim konstitusi. Adapun hakim yang membuat putusan yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan MP Sitompol, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, Suhartoyo masing-masing sebagai anggota.
Di sisi lain, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan, Mahkamah Konstitusi tidak melanjutkan permohonan pemohon, karena tidak memenuhi ambang batas beracara di MK. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Selain itu, Pasal 7 Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota.
Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 persen dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir KPU tingkat provinsi.
Sesuai hasil rekapitulasi KPU Provinsi Sumsel pasangan Herman Deru-Mawardi Yahya memperoleh 1,39 juta suara atau 35,96 persen. Kemudian, pasangan Dodi Reza Alex Noerdin-Giri Ramanda Kiemas dengan 1,20 juta atau 30,96 persen.
Sementara, Ishak Mekki-Yudha Pratomo 839.743 suara atau 21,66 persen dan pasangan Saifudin Aswari Rivai-Irwansyah 442.820 suara atau 11,42 persen dari total suara sah.
“Sehingga perbedaan suara antara pihak terkait dengan pihak pemohon adalah 1.394.438 suara dikurangi 1.262.500 suara sama dengan 131.938 suara setara dengan 5 persen,” kata Saldi.
Sedangkan Ketua KPU Sumsel H Aspahani SE Ak MM CA didampingi Komisioner KPU Provinsi Sumsel Divisi SDM dan Parmas A Naafi SH MKn bersyukur atas putusan tersebut karena baik eksepsi maupun jawaban termohon diterima majelis hakim sehingga kewajiban bagi KPU Sumsel menetapkan Paslon terpilih paling lambat 3 hari setelah putusan MK RI ini dibacakan.
“Insya Allah kalau tidak Sabtu, hari Minggu kita siapkan penetapannya. Selain itu tadi gugatan Pilkada Banyuasin, dan Palembang juga ditolak,”Sekarang ini sedang dibacakan untuk gugatan Pilkada Lahat,” katanya.

Baca:  Pertempuran Untuk Sumatra

Ketua Tim Advokasi Paslongub Sumsel nomor urut 1 HDMY, Dhabi K Gumayra SH MH mengucapkan rasa syukur klien dan segenap Tim HDMY.
“Iya, dari awal kita optimis bahwa permohonan termohon bakal tidak dapat diterima. Kita Tim Advokasi mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas hasil final keputusan MK,” kata Dhabi.
Sementara Koordinator Tim Advokasi Paslongub Sumsel nomor urut 4 Dodi-Giri, H Darmadi Djufri SH MH coba dihubungi tidak dapat memberikan komentar.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

PD Sumsel Sesalkan Pengerusakan Bendera di Riau

Palembang, BP Bagi Partai Demokrat (PD) sosialisasi melalui alat peraga kampanye (APK) seperti bendera, umbul-umbul dan spanduk sangat efektif dalam ...