Home / Headline / Kasasi Pemkot Palembang Terindikasi Bela Yang Salah

Kasasi Pemkot Palembang Terindikasi Bela Yang Salah

BP/IST
Anggota Komisi I DPRD Kota Palembang,H.Antony Yuzar SH MH

Palembang, BP

Akta permohonan kasasi yang diajukan Pemerintah Kota Palembang terkait putusan TUN Medan Nomor:70/B/2018/Pt.Tun-Mdn, tertanggal 16 Mei 2018

Mengenai Ijin Mendirikan Bangunan,(IMB) Hotel Ibis terindikasi membela yang salah.

“Persoalan IMB Hotel Ibis itu sudah terang benderang menyalahi aturan secara tekhnis jadi untuk apa lagi mengajukan kasasi karena kalau itu diteruskan Pemkot Palembang terindikasi membela yang salah”, kata Anggota Komisi I DPRD Kota Palembang,H.Antony Yuzar SH MH saat ditemui di gedung DPRD Kota Palembang, Selasa,(7/8).

Seharusnya, lanjut, Antony Pemkot Palembang tidak usah mengajukan kasasi sebab sudah jelas aturannya pada pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan Surat Edaran,(SE) Nomor 11 tahun 2010 yang mana diatur perkara yang dapat diajukan kasasi itu.Perkara tertentu yang tidak diatur didalam aturan tersebut.

Baca:  Timsel Bawaslu Sumsel Umumkan Empat Nama Calon Bawaslu Sumsel Akan Ikuti Test Lanjutan

Selain itu, terindikasi Pemkot Palembang tidak mengerti regulasi hukum yang ada dan terkesan menghamburkan dana.Sudah pasti hasilnya akan sia-sia.

Nilai anggaran untuk bantuan hukum cukup fantastis jika digunakan untuk hal yang sia-sia maka tahun depan anggaran ini akan dipangkas.

“Suka atau suka,Pemkot Palembang harus mengeksekusi IMB Hotel Ibis karena sudah terang permasalahannya bahkan didalam setiap rapat sudah diakui OPD terkait tapi mengapa tidak ada langkah kongkrit dilapangan”, kata Politisi PKB ini.

Baca:  LPSK Pangkas Rentang Layanan

Ditambahkan Antony, sebagai wakil rakyat sangat prihatin dengan kondisi ini dan harus banyak belajar lagi sehingga kasus ini tidak terulang lagi.

Sebelum kasus tersebut diperkarakan di PT TUN, Pemkot Palembang sudah bersepakat dengan Komisi I DPRD Palembang akan membatalkan IMB tersebut karena permasalahannya sangat jelas dan terang benderang.

Sebagai langkah selanjutnya pihaknya akan lakukan rapat internal untuk menentukan sikap. Bisa saja memanggil kembali OPD terkait untuk “memaksa”.

” Mengeksekusi IMB Hotel Ibis.”Batalkan saja IMB itu, karena memang paktanya terang benderang bangunan itu bermasalah,” tambahnya.

Baca:  Hary Tanoe: Materi Industri 4.0 Harus Ada di Kurikulum Sekolah

Terpisah Kepala Bagian Hukum Setda Kota Palembang, Rahmad SH MH mengatakan, akta permohonan kasasi sudah terlanjur dikirim ke Mahkamah Agung,(MA) melalui PTUN Palembang biarkan berproses melalui jalur pengadilan

Dan pengadilan yang akan menetapkan bisa atau tidak bisa.Meskipun undang-undang sudah mengatur hal itu tapi ini kan upaya Pemerintah Kota Palembang dalam menjalankan upaya hukum.

Mengenai akan dipangkas anggaran bantuan hukum. Dirinya menyerahkan kembali ke DPRD Palembang.

“Kita ini kan digugat tentu setiap orang yang digugat akan mempertahankan status hukumnya dan itu lah upaya kami”,katanya singkat.#osk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Soroti Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Palembang

Palembang, BP Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang menyoroti kasus-kasus kekerasan dengan perempuan sebagai korban. Setidaknya, ada 62 kasus hukum terkait ...