Home / Headline / DPD RI Kecewa Freeport Belum Sepakati Besaran Pajak Air

DPD RI Kecewa Freeport Belum Sepakati Besaran Pajak Air

Rapat DPD RI dengan Majelis Rakyat Papua dan Freeport Indonesia.

Jakarta, BP–DPD RI kecewa PT Freeport Indonesia (PT.FI) belum mensepakati besaran pembayaran pajak air permukaan dengan Majelis Rakyat Papua (MRP). Hal tersebut terungkap dalam rapat mediasi kedua di Gedung MPR Jakarta, Senin (6/8) menindaklanjuti perihal kesepakatan pembayaran pajak air permukaan  Rabu, (1/8)  senilai 1,8 triliun rupiah.

Direktur PT FI Clementino Lamury menyempaikan bahwa manajemen dan Direksi PT FI tetap berpegang pada putusan MA  membayar denda pajak senilai 800 miliar terhitung dari tahun 2011-2015, dan 160 miliar per setiap tahun berikutnya.

Baca:  Reformulasi GBHN Perlu Gerakan Nasional

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengaku  kecewa mendengar penjelasan dari PT FI. Sebab, sebelumnya sudah disepakati dari pewakilan MRP dan PT FI bahwa besaran denda pajak senilai 1.8 triliun rupiah pada 1 Agustus  dibayarkan tunai dan itu sudah kesepakatan final.

“Keputusan rakyat Papua dan  DPD RI sudah final dan tidak bergeser dari angka 1,8 triliun sesuai kesepakatan sebelumnya. Masih ada ruang waktu tapi harusnya final di sini. Jangan kita berada di persimpangan lagi sehingga kesepakatan tidak tercapai.Kita masih berada di posisi  kesepakatan  dan  tidak seharusnya berubah,” tegas Nono Sampono.

Baca:  Adil Tidak Berarti Sama, Namun Adil Adalah Proporsional

 Nono Sampono memberikan tenggat waktu kepada PT.FI untuk mengadakan pertemuan  Jumat (10/8)  menindaklanjuti hasil pertemuan ini.“Kami sama dengan rakyat Papua tidak bisa bergeser dari angka 1,8 triliun. . Saya harap pertemuan nanti sudah sepakat dan sudah final,” tutur Nono.

Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib menegaskan, 51 Anggota MRP ini tetap berpegang kepada keputusan pengadilan pajak senilai 1.8 triliun dan sudah tidak bisa ditawar lagi.

“Kami bertahan pada nilai 1,8 triliun sesuai pengadilan pajak, bukan putusan lain-lain, jangan berpegang pada putusan MA, pengadilan pajak lah yang lebih tahu permasalan dan hitungan tersebut, kami tidak bisa menerima uang damai dan lainnya. Sikap kami jelas dan tidak ada sikap mundur,”  jelasTimotius.

Baca:  Anggota DPD RI Secara Sistematis Jatuhkan Pimpinan

 Anggota DPD RI asal Papua Edison Lambe menyatakan, PT Freeport jangan bermain-main dan harus menghormati keputusan pengadilan pajak  yang jelas fokus di bidang itu serta mengerti kajian-kajian  sehingga diputuskanlah sejumlah itu. “Saya mengkritisi putusan MA yang menyetujui PK mereka dan tidak mengambil keputusan yang berkeadilan dan berkeTuhanan,” paparnya.

Direktur PT.FI Clementino Lamury pada kesempatan tersebut berjanji akan membawa hasil dari mediasi yang kedua ini kepada jajaran menejemen dan direksi PT.FI agar segera dapat mengambil keputusan yang saling menguntungkan. #duk

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

DPP PDI Perjuangan Targetkan Untuk Sumsel Raih 30 Persen Perolehan Kursi

Palembang, BP Pembukaan Rapat Koordinasi Daerah IV dan Pembekalan  Calon Anggota Legislatif PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel)  di Asrama ...