Home / Headline / DPR Jangan Marah Bila Produk UU Digugat

DPR Jangan Marah Bila Produk UU Digugat

Jimly  Asshiddiqie

Jakarta, BP–Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly  Asshiddiqie meminta DPR tidak  marah jika produk undang-undang (UU) digugat atau judicial review ke MK. Cukup MK  menghadapi sekaligus menjelaskan UU itu pada masyarakat. Karena kewajiban MK  menjelaskan pada masyarakat.

“Tidak semua UU yang digugat ke MK  buruk. Yang penting proses politik dalam pembuatan UU  tidak menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan. Misalnya dengan melibatkan pemerintah dan DPD RI,” ujar Jimly di ruangan wartawan DPR Jakarta, Kamis (2/8) dalam acara diskusi bertajuk Kinerja Legislasi DPR.

Baca:  DPP Golkar Nobar Film Benyamin Biang Kerok

Menurut Jimly,  di seluruh dunia sedang mengalami de-institusionalisasi. Karena itu instansi negara harus terus-menerus membangun kepercayaan dan citra yang baik kepada masyarakat, termasuk DPR RI. “ Ketua DPR RI  sudah berusaha membangun kinerja dan citra yang baik dengan seringmya  memberikan komentar media sosial,” jelas Jimly.

 Jimly mengakui, saat ini  tidak bisa mengandalkan diri-sendiri menjadi sumber berita seperti zaman dulu, melainkan  harus  menjadi wartawan sendiri dengan sering menulis di medsos. Harus punya tim profesional dan  jangan rangkap jabatan seperti di KADIN.  Hal itu  akan melemahkan institusi DPR. “Pejabat publik harus melayani seluruh masyarakat,” tambahnya.

Baca:  LGBT Bertentangan Dengan Ajaran Agama

Agar tugas pokok dan fungsi DPR  berjalan baik, Jimly mengusulkan ke depan, komisi DPR cukup dibagi menjadi tiga sesuai Tupoksi-nya. Yaitu, komisi legislasi (UU), komisi anggaran  dan pengawasan. Saat ini terdapat 11 Komisi DPR. Hanya sub-sub komisinya yang ditambah. Produk UU  tinggal disingkronkan dengan program anggaran, dan dalam pelaksanaannya diawasi DPR.

Anggota DPR Zainuddin Amali setuju adanya komisi khusus yang membahas legislasi  agar konsentrasi menyelesaikan UU. Pembahasan legislasi  pun mesti  dihadiri  pemerintah dan DPD RI. ” Kita jangan  terjebak dengan  kuantitas,” kata Amali.

 Anton Sihombing Ketua BURT DPR menandaskan, untuk meningkatkan kualitas kerja dewan sebaiknya disesuaikan dengan situasi yang ada. Misalkan gedung DPR saatnya dibangun untuk menambah ruangan para staf serta fasilitas lain. “Bagaimana menambah staf dewan, sedangkan ruangan mereka saja sekarang sudah tidak memadai,” tegasnya. #duk
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Kebijakan BPJS Sangat Memberatkan Pasien

Palembang, BP BPJS Kesehatan kembali mengeluarkan kebijakan baru, kebijakan ini diterapkan salah satunya untuk efisiensi anggaran, namun justru kebijakan tersebut ...