Home / Palembang / Setiap Transaksi OPD Palembang Wajib Non Tunai

Setiap Transaksi OPD Palembang Wajib Non Tunai

Palembang, BP — Semua bentuk transaksi yang dilakukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palembang diwajibkan secara non tunai. Hal ini ditujukan untuk menghindari tindakan pidana korupsi. Sehingga dalam waktu dekat melalui Bank Sumsel Babel segera dibuat transaksi khusus.
Inspektur Kota Palembang Gusmah Yuzar mengatakan, hampir seluruh transakai yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Pemerintahan Kota Palembang harus secara non tunai. Seperti, pembayaran tiket perjalanan dinas, pemesanan hotel, pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), pembayaran catering, pembelian makanan dalam jumlah besar di rumah makan dan lainnya.
“Tidak boleh lagi bayar pakai uang tunai. Bendahara di setiap OPD harus melakukan transaksi dengan non tunai. Kecuali pembelian dalam jumlah kecil, misalnya makanan ringan, itu boleh menggunakan uang tunai,” katanya usai sosialisasi pembayaran non tunai, Senin (30/7).
Gusmah mengatakan, hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwali) No 14/2018 atas berubahan Perwali No 71/2017 tentang pembayaran transakai non tunai. “Aturan ini 1 Agustus ini berjalan, tapi bertahap dulu. Semua OPD harus melaksanakan,” katanya.
Menurutnya, pihaknya akan melakukan soaialisasi kepada rumah makan, pertokoan dan lainnya, untuk memiliki rekening bank agar memudahkan pada OPD saat pembayaran. Utamanya mencegah potensi tindak pidana korupsi yang timbul di kemudian hari karena ada potongan uang belanja daerah dan lainnya.
“Nanti aplikasinya dari BSB dan pembayaran secara transfer. Kalau bayar non tunai tidak akan ada peluang untuk memotong uang belanja daerah,” katanya.
Selain itu, menghindari adanya penyalahgunaan anggaran, Pemkot Palembang juga segera menerapkan e-Budgeting sehingga harga belanja anggaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sama. Hal tersebut sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Satuan harga belanja anggaran setiap OPD itu nantinya sama mulai harga terendah dan tertinggi. Misalnya, Bappeda harga belanja pena Rp12.000, maka di BPKAD pun sama. Tidak seperti sekarang, nilai satuan harganya setiap OPD berbeda meskipun tidak beda banyak,” katanya.
Gusman mengatakan, hal tersebut merupakan bagian dari rencana aksi yang diminta KPK tentang penerapan e-Planing dan e-Budgeting dalam penganggaran di pemerintah daerah. Diharapkan KPK ada penyamaan dan batasan harga.
“Nanti jika draft satuan harga yang sudah didata akan saya cek lagi sebelum dikeluarkan Perwalinya, harga itulah diimput di e-Budgeting. Misanyalnya pena, kertas A4 dan lainnya,” jelasnya. #pit
Baca:  1.963 Pendaftar CPNS Palembang Tak Lulus Verifikasi
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

KONI PALI Gelar Sosialisai Terhadap Anggota KONI dan Cabor

Palembang, BP Sebagai bentuk keseriusan dalam meningkatkan prstasi olarga di Bumi Serpat Serasan, Komite Olaraga Nasonal Indonesia (KONI), Kabupaten Penukal ...