Home / Sumsel / Ogan Ilir / Wahyudi: Kenapa Saya Harus Hadir Paripurna? Bupati Juga Tidak Hadir

Wahyudi: Kenapa Saya Harus Hadir Paripurna? Bupati Juga Tidak Hadir Lima Anggota DPRD Golkar Keluar Dari Paripurna

Inderalaya, BP — Aksi pelantikan anggota DPRD “baru” dari Golkar M Yunan Helmi Gazali Sip Msi berbuntut panjang, setelah tidak hadirnya Bupati Ogan Ilir (OI) HM Ilyas Panji Alam saat rapat paripurna pengambilan keputusan atas LKPJ, aksi barupun dilakukan 5orang anggota fraksi golkar yang memilih walk out (WO) alias melenggang dari ruang paripurna, Kamis (26/7). Bahkan Wakil Ketua II Wahyudi tidak bersedia hadir dalam rapat paripurna dan lebih memilih berada di ruang komisi untuk “ngobrol” bersama anggota fraksi PDIP lainnya.

“Kenapa saya harus hadir saat paripurna? Bupati OI HM Ilyas Panji Alam juga tidak hadir, padahal rapat paripurna soal keputusan atas lkpj tidak bisa diwakilkan oleh sekda. Sudah tahu tidak bisa diwakilkan kok malah paripurnanya dibuka. Inikan sekda yang datang, harusnya saat membuka rapat mengerti aturan. Jumlahnya jadi memang tidak kuorum hanya 20orang,” ujar Wahyudi saat ditemui di ruang komisi 3.

Wahyudi

Menurutnya, dirinya hanya menjalankan aturan dan tatacara yang berlaku. Saat ditanya soal pelantikan anggota DPRD “baru” dari Golkar M Yunan Helmi Gazali Sip Msi yang merupakan pergantian antar waktu (PAW) dari Ahmad Yani, Senin (23/7) di Ruang Paripurna DPRD OI lalu, Wahyudi menjelaskan bahwa hal tersebut sudah sesuai peraturan yang berlaku.

Saya tidak pernah   mengurusi urusan golkar kapan buktikan kalau saya sudah mencampuri. Yang mengajukan paw itukan golkar ternyata paw Ahmad Yani adalah Helmi. Harusnya orang golkar terima saja jangan menolak, orang yang saya lantik adalah orang golkar bukan dari PKB, PKS atau partai lainnya. Untung saya apa melantik Helmi? Kenapa harus debat kusir?

Baca:  DPD Perindo Ogan Ilir Targetkan 5 Kursi

Kita sudah menjalankan aturan undang-undang. Saya bicara fakta, soal PTUN sampai saat ini juga tidak ada surat putusan sela ptun Rosidah, tidak ada yang dilanggar baik surat mendagri, SK Gubernur itu syah. Sampai saat ini gubernur juga tidak pernah mencabut SK Helmi, kalau saya salah siap disanksi oleh Badan Kehormatan (BK).

Kita ini tidak bisa main cara-cara preman, sebelum dilantik tentunya ada rapat banmus, dan tidak ada tandatangan yang palsu silahkan tanya ke orangnya. Kalau golkar tidak menerima Helmi sebagai anggota dewan ya pecatlah silahkan oleh golkar,” ujarnya.

Sebelumnya rapat paripurna yang sedianya dijadwalkan pukul 10.00wib kembali molor hingga pukul 14.00wib. Rapat tersebut dibuka Wakil Ketua I H Ahmad Syafei, sementara Ketua DPRD OI H Endang PU Ishak duduk disebelahnya, mewakili bupati tampak hadir Sekda OI H Herman. Baru rapat dibuka dihujani interupsi oleh anggota DPRD asal golkar seperti Basri dan Iqbal.

Menurut Iqbal, empat orang anggota golkar seperti Basri, M Iqbal, Suharto, M Ali dan Ketua DPRD H Endang PU Ishak memilih keluar saat rapat dikarenakan tidak kuorumnya jumlah anggota, tidak hadirnya bupati padahal rapat tersebut tidak boleh diwakilkan, belum adanya jawaban tertulis disampaikan pemkab tentang selisih pad sebesar Rp 30miliar, yang dilaporkan sekda pad mencapai Rp 60miliar nmun di notapenyampaian Rp 95miliar.

“Sampai sekarang belum ada penjelasan. Kita juga bertanya-tanya giliran rapat penting Wahyudi tidak hadir, padahal sudah diagendakan. Sementara rapat yang tidak ada malah dihadiri. Sebenarnya ada apa?,” tegas Ketua Fraksi Golkar M Iqbal.

Baca:  Ketua Hipmi: Optimis Pengerjaan Proyek Rampung 100 Persen

Menurutnya Wahyudi sudah melakukan pelanggaran tatib dan kode etik setelah melaksanakan SK Gubernur Sumsel no 323/kpts/I/2018 tanggal 4 Juni, antaranya tidk memenuhi mekanisme yang ditetapkan dan tidak ada jadwal banmus, pelantikan cacat prosedur dikarenakan fraksi golkar tidak pernah diundang banmus, tidak ada komunikasi dan koordinasi dengan dua pimpinan lainnya untuk rapat banmus, praktek manipulasi jadwal banmus,

“Pelaksanaan pelantikan tidak diberitahukan sebelumnya, artinya Wahyudi secara lancang melantik tanpa memberitahu fraksi dan ketua golkar. Banyak pelanggaran yang sudah dilakukannya jadi harusnya dia terkena sanksi dari BK,!, “ujarnya.

Bahkan ditambahkan Ketua DPRD OI H Endang Pu Ishak, dibukanya rapat paripurna tersebut karena sudah dijadwalkan meskipun bupati tidak hadir dan jumlah anggota rapat tidak kuorum namun rapat tersebut harus dibuka untuk kemudian ditutup kembali. “begitu aturannya, jangan karena bupati tidak hadir maka paripurna serta merta batal, dan dia sengaja tidak hadir, padahal sudah sesuai jadwal. Giliran rapat yang tidak dijadwalkan Wahyudinya malah hadir, ini apa maunya?. Ada apa?, “jelas Endang.

Bahkan pihaknya sudah melakukan investigasi bahwa tidak mengindahkan hasil konsultasi bersama kemendagri yang memberikan petunjuk agar pelaksanaan sk gubernur jangan dulu dilaksanakan, mengabaikan surat kemendagri no 171.16/5657/otda pada 10 Juli 2018, adanya intervensi bupati dan sekda kepada DPRD melalui sekwan berupa surat disposisi 17 Juli untuk mempersiapkan pelantikan pada 22 Juli, sekwan sudah melanggar UU-ASN karena membiarkan kejadian tersebut merusak marwah dewan, selain itu ketua BK mengetahui semua peristiwa bahkan ikut konspirasi mengatur dan mengarahkan kegiatan tersebut, manipulasi absensi kehadiran banmus yang tandatangannya diminta di bandara dan di rumah dan sebagainya.

Baca:  PT Arwana Citramulia Buka Puasa Bersama Ratusan Anak Yatim Piatu

Terpisah Ketua BK Arhandi TB mengatakan tidak pernah mengatur soal banmus, menurutnya ada 2orang anggota pan yang masuk dalam banmus seperti Rojuli dan Mulyadi. “saya tidak bisa memaksa atau mengatur Rojuli dan Mulyadi soal keputusan banmus. Itu hak mereka untuk tandatangan atau tidak. Yang jelas kita akan bicarakan persoalan ini di BK yang anggotanya dari 5 fraksi, kemarin kit belum sempat membahasnya karena rapat komisi, paripurna bahkan sebentar lagi reses. Yang jelas persoalan ini segera kita bahas,” ujarnya.

Sebelumnya secara mengejutkan tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba Wakil Ketua II DPRD Ogan Ilir (OI) Wahyudi melantik anggota DPRD “baru” dari Golkar M Yunan Helmi Gazali Sip Msi yang merupakan pergantian antar waktu (PAW) dari Ahmad Yani, Senin (23/7) di Ruang Paripurna DPRD OI.

Kegiatan paripurna istimewa tersebut langsung dihadiri Bupati OI HM Ilyas Panji Alam, namun tanpa dihadiri Ketua DPRD H Endang PU Ishak dan Wakil Ketua I H Ahmad Syafei.

Mirisnya lagi pelantikan tersebut terkesan buru-buru hanya berlangsung 10 menit dari pukul 15.28 wib-15.38wib dihadiri oleh beberapa anggota dari total keseluruhan 40anggota DPRD seperti dari Fraksi PDIP seperti Irdansyah, Fathul Jaya, Amir Hamzah, dan hanya satu Fraksi Golkar Irwan Noviatra. #hen

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Rapat Pertanggungjawaban LKPJ, Anggota DPRD Rahmadi Asyik Tidur

Inderalaya, BP — Parah, menghadiri rapat penting pertanggungjawaban LKPJ Bupati Ogan Ilir (OI)  HM Ilyas Panji Alam, Senin (30/7) di Ruang ...