Home / Palembang / 57 Alat Bukti Diterima MK, Tim Advokasi Sarimuda-Rozak Optimis Pasangan Harfit Didiskualifikasi

57 Alat Bukti Diterima MK, Tim Advokasi Sarimuda-Rozak Optimis Pasangan Harfit Didiskualifikasi

Tim Advokasi Sarimuda-Abdul Rozak.

Palembang, BP — Sidang perdana gugatan sengketa Pemilihan Walikota (Pilwako) Palembang antara pemohon pasangan calon (Paslon) Sarimuda-Abdul Rozak dengan termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palembang selesai dilaksanakan, di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (26/7).

Dihadapan Majelis Hakim MK yang diketuai Majelis Hakim Arief Hidayat, dengan anggota Suhartoyo dan Maria Farida Indrati, pemohon mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kota Palembang Nomor. 175/PL.03 6-Kpt/1671/KPU-Kpt/Vll/2018 Tanggal 4 Juli 2018 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palembang 2018.

Baca:  Pasca Pilkada, Tidak Dibenarkan Mutasi Tidak Jelas Dasar Hukumnya

Pada gugatan sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan perkara nomor : 25/PHP.KOT-XVI/2018 sebanyak 57 alat bukti dari kuasa hukum Sarimuda-Rozak diterima oleh majelis tanpa ada catatan.

“Kita sudah bacakan permohonan pada sidang perdana kemarin, alhamdulillah semua alat bukti kita diterima majelis serta tak mendapatkan catatan,” ujar Ketua Tim Advokasi Sarimuda-Rozak Rizki Syaputra, Jumat (27/7).

Baca:  Harnojoyo Serahkan Kemenangan Pada Yang Maha Kuasa

Masih dijelaskan dia, ke 57 alat bukti tersebut berisikan kecurangan yang terstruktur, masif dan sistematis dari Paslon nomor urut 1 dalam Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018 lalu. Adapun alat bukti berisikan video, dokumen dan surat pernyataan.

“Kita tidak bahas masalah hasil rekapitulasi, kita mempersoalkan kecurangan yang sistematis, masif dan terstruktur pada saat tahapan sebelum dan sesudah Pilkada,” tegasnya.

Selain dugaan kecurangan secara sistematis, sambung dia, pihaknya juga menyoalkan mengenai Perwali dari Pjs Walikota Palembang mengenai kenaikan intensif RT/RW yang belum disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang.

Baca:  Mahasiswa Harus Awasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Sumsel

Dengan banyaknya bukti yang telah diterima majelis hakim, Rizki optimis bahwa Paslon dengan nomor urut 1 tersebut akan didiskualifikasi dari Pilwako Palembang.

“Kita optimis Paslon 1 (Harno dan Fitri-red) akan didiskualifikasi karena kecurangan yang mereka perbuat,” tutupnya. #rio

bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

SKK Migas dan PWI Sumsel Sinergikan Program

Palembang,BP–Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Selatan (Sumsel) dan SKK Migas siap bersinergi dalam upaya peningkatan kualitas wartawan khususnya di Sumsel. ...