Home / Headline / Dana Bantuan Keuangan Parpol Melejit

Dana Bantuan Keuangan Parpol Melejit

Palembang, BP–Angin segar berembus ke partai politik (parpol) di Sumatera Selatan. Jatah bantuan keuangan parpol dari Pemerintah Provinsi mengalami peningkatan hingga 120 persen dibandingkan tahun lalu.
Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumsel Fitriana mengatakan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 1/2018 maka dana bantuan keuangan Parpol di tahun ini mengalami peningkatan. Adapun besarannya Rp1.000 di tingkat pusat, Rp1.200 tingkat provinsi dan Rp1.500 per suara sah di tingkat kabupaten/kota.
“Tingkat Provinsi Sumsel sendiri Bapak Gubernur Sumsel sudah menyetujui peningkatan Rp1.200 per suara sah, dari tahun lalu hanya Rp504 per suara sah,” ujar dia, Minggu (22/7).
Namun, kata dia, meski besarannya telah ditetapkan dalam PP tersebut, tetapi Pemerintah Daerah diberikan relaksasi untuk menyesuaikan dengan kemampuan kas daerahnya masing-masing. Mengingat, PP tersebut dikeluarkannya pada Januari 2018 sementara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) telah ditetapkan.
“Jaid perubahan dana bantuan keuangan untuk Parpol ini baru bisa direalisasikan pada APBD Perubahan mendatang,” jelasnya.
Dijelaskannya, sebelum itu harus melalui sejumlah mekanisme terlebih dahulu. Seperti pertimbangan dari tim TPAD yang diketuai Sekretaris Daeraha (Sekda) Provinsi Sumsel, hingga persetujuan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinisi Sumsel.
“Kalau tahun lalu, total dana yang dikeluarkan Pemprov Sumsel sebesar Rp2,03 miliar untuk sebanyak sebelas Parpol dengan suara sah sekitar 2 juta,” tambah dia.
Meski begitu, sambung dia, hingga kini juga belum ada Parpol yang mengajukan pencairan dana tersebut. Adapun syarat mengajukan dana diantaranya Parpol harus menyertakan laporan pertanggungjawaban atau LPJ dalam penggunaan dana di tahun sebelumnya, SK kepengurusan parpol yang dilegalisir dari DPP, hasil audit BPK, dan sejumlah syarat administrasi kelengkapan lainya. Syarat tersebut juga sudah tertuang dalam Permendagri No 36 tahun 2018.
“Kemungkinan pengajuan dana tersebut baru akan masuk pada akhir Juli hingga Agustus nanti. Karena pengesahan APBD Perubahan baru akan disahkan pada September mendatang,” ungkap Firiana.
Ia juga menambahkan, ada juga pemerintah daerah yang mengajukan peningkatan dana Parpol lebih tinggi dari yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Seperti Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, dari sebelumnya Rp1.681 naik menjadi Rp4.468 per suara sah. Karena peningkatanya diatas standar maka harus melalui persetujuan dari Mendagri yang didelegasikan melalui Gubernur.
“Dalam prosesnya pemerintah setempat harus melampirkan laporan keuangan daerah dalam kondisi sehat atau baik, serta melampirkan indeks kemahalan. Jika semua syarat tersebut terpenuhi maka tim verifikasi dari provinsi akan terjun untuk melakukan pengecekan, lalu bila dinilai sudah sesuai maka baru akan direkomendasikan kepada Gubernur,” pungkasnya. #rio
Baca:  Persaingan Antar Parpol Bukan Antar Internal
bebas bayar, pembayaran mudah dan cepat, transaksi online, pembayaran tagihan dan tiket, transfer dana online
x

Jangan Lewatkan

Pelantikan Ketua DPRD Sumsel Tunggu SK Kemendagri

Palembang, BP Kapan pelantikan Ketua DPRD Sumsel belum dapat dipastikan. Pasalnya hingga kini, sekretaris DPRD Sumsel belum menerima Surat Keputusan ...